Suara Netizen Indonesia—Usai rapat Dewan Energi Nasional (DEN) di Istana Merdeka, Jakarta, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meminta masyarakat mampu secara ekonomi tidak mengonsumsi BBM bersubsidi. (kompas, 17-9-2026).
Bahlil juga meminta masyarakat yang mampu untuk sadar diri dan tidak ikut peralihan konsumsi ke BBM bersubsidi, karena subsidi BBM harus tepat sasaran dan pemerintah sudah menyiapkan regulasi untuk mengupayakan BBM tepat sasaran. Selama poses regulasi itu , Bahlil mengimbau masyarakat untuk tidak beralih ke konsumsi BBM bersubsidi. “Kalau punya gaji cukup, rumah bagus, pakai hati lah, gitu ya. Memang saya harus ngomong begini karena saya ini kan menteri yang pernah makan beras subsidi.” Pungkas Bahlil
Kapitalisme Ciptakan Kesenjangan Ekonomi
Perkara ekonomi jadi menyentuh hati, yang kaya jika beralih ke BBM bersubsidi dianggap tak punya hati, pernyataan ini benar jika kita menilainya dengan kacamata kapitalisme, sistem batil buatan manusia yang mengunggulkan kepentingan manusia yang memiliki kapital atau modal. Sehingga ia mampu menguasai faktor-faktor ekonomi bahkan mengatur pemerintah memproduksi sejumlah aturan yang menguntungkan mereka.
Sistem ekonomi berpasangan dengan sistem politik demokrasi, dimana pemimpin yang dilahirkan dari kolaborasi ini hanya berkuasa untuk memenuhi keinginan mereka, kelompok atau partainya. Tersebab mahalnya luarbiasa untuk maju menuju kursi kepemimpinan. Ada seseorang berpendapat, memuluskan urusan dengan sejumlah uang, materi, gratifikasi dan lainnya adalah tindakan legal dan logis. Suap menyuap adalah halal. Sebab jika posisi penguasa atau legislatif tidak didukung oleh mereka yang punya materi banyak, masyarakat tidak kenal bahkan daya jual suara mereka anjlok hingga menggagalkan target mereka.
Negara kaya dengan sumber daya alam melimpah, sangat ironi ketika pertalite rakyat harus antri, bahkan dikelompokkan berdasarkan angka desil yang ujungnya malah jadi polemik, mereka yang miskin papa malah dicabut haknya mendapat bansos, BPJS hingga BBM subsidi karena masuk desil 10. Kaya miskin diatur dengan angka, sementara pemerataan kesejahteraan diminta pakai hati.
Pasokan BBM langka, harga pokok naik, adalah efek domino salah urus penguasa. Ujungnya rakyat yang menanggung beban, perekonomian melemah masih pula dipungut pajak, menghidupi semua pejabat, wakil rakyat hingga proyek-proyek unggulan penguasa. Benar-benar rakyat jadi sapi perah. Dari sini, siapa yang kemudian tak punya hati, penguasa atau rakyat?
Islam Solusi Sesuai Fitrah
Dari Ibnu ‘Abbas ra. beliau menuturkan bahwa Rasulullah saw., bersabda, ‘Kaum Muslim berserikat (memiliki hak yang sama) dalam tiga perkara: air, padang rumput dan api. Harganya adalah haram” (HR Ibn Majah dan ath-Thabarani).
Dalam Kitab “As-Siyasah al-Iqtishadiyah al-Mutsla” (Politik Ekonomi yang Utama) karya Abdurrahman Al-Maliki, dijelaskan ketiga jenis sumberdaya alam yang disebutkan dalam hadis adalah milik umum. Hanya saja, statusnya sebagai milik umum adalah berdasarkan sifatnya, yakni sebagai barang-barang yang dibutuhkan masyarakat secara umum.
Demikian juga Syeh Taqiyuddin An-Nabhani, seorang mujtahid mutlak dalam kitabnya yang berjudul “Asy-Syakhshiyyah al-Islaamiyyah” , menjelaskan dari hadis di atas dapat digali hukum, bahwa setiap benda/barang (sumberdaya alam) yang menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat secara luas adalah milik umum. Dengan demikian tak hanya air, api dan padang rumput. Semua sumberdaya alam yang menjadi kebutuhan masyarakat secara luas (min maraafiq al-jamaa’ah) adalah milik umum (An-Nabhani, An-Nizhaam al-Iqtishaadi, hlm. 201).
Ibnu al-Qudamah pun menegaskan, “Barang tambang yang melimpah seperti garam, minyak bumi, air, apakah boleh orang menampakkan kepemilikannya? Jawabannya ada dua riwayat. Yang lebih kuat adalah tidak boleh memilikinya.” (Ibnu Qudamah, Al-Mughni, 12/131).
Maka, Islam memandang, Imam/Khalifah, penguasa dalam sistem pemerintahan Islam, harus memberikan akses atas milik-milik umum ini kepada semua rakyatnya, baik miskin atau kaya (Muqaddimah ad-Dustuur, hlm 365). Karena itu klaim Pemerintah bahwa subsidi BBM selama ini salah sasaran karena banyak dinikmati oleh orang-orang kaya adalah alasan yang bertentangan dengan ketentuan syariah ini. Sebabnya, baik miskin atau kaya, memiliki hak yang sama untuk menikmati semua sumberdaya alam milik umum (yang menguasai hajat hidup orang banyak).
Inilah yang menjadi persoalan, penguasa dalam sistem hari ini, yaitu sistem kapitalisme tak punya hati, kepemilikan umum yang seharusnya dikelola oleh negara untuk kepentingan publik, boleh diberikan kepada rakyat secara gratis atau menetapkan harga murah yang hasilnya dikembalikan kepada rakyat, justru diprivatisasi atau diserahkan kepada asing, padahal posisi negara secara syara hanya mewakili umat untuk mengelola barang tersebut.
Inilah salah satu alasan mengapa rakyat harus diatur oleh seorang pemimpin dengan syariat Islam. Sebab kapitalisme dan sosialis telah terbukti semakin menyengsarakan. Lagi pula, Indonesia dengan sebutan negara dengan penduduknya mayoritas muslim sangat aneh jika tak satu pun hukum yang diterapkan adalah hukum buatan manusia.
Tidakkah para pemimpin itu takut dengan sabda Rasulullah saw. berikut ini, “Tidaklah seseorang diserahi tugas untuk mengurus urusan kaum Muslim, lalu ia mati, sementara ia mengkhianati dan menzalimi rakyatnya, kecuali Allah mengharamkan surga bagi dirinya”. (HR al-Bukhari). Wallahualam bissawab. [SNI].
