Suara Netizen Indonesia—Kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi. Di SMP dan MA Global, Kecamatan Karangan, Trenggalek, 77 siswa dan guru dilaporkan mengalami diare, sakit perut, dan keluhan lain yang diduga berkaitan dengan konsumsi MBG. Kasus ini menambah daftar persoalan keamanan pangan dalam program yang sejatinya ditujukan untuk memenuhi gizi masyarakat (Detik,15-06-2026).
Bahkan sepanjang bulan September kasus yang sama sudah terjadi di Sidoarjo, Nganjuk, Jombang dan berbagai daerah lainnya. Hingga angka korban keracunan pun terus bertambah hingga mencapai 50.059 orang (VIVA, 02-09-2026). Respon pemerintah kembali berkutat pada langkah teknis: SPPG dihentikan sementara, pengelola dievaluasi, kepala SPPG dapat dicopot, dan kepatuhan terhadap SOP diperketat. Langkah tersebut tentu diperlukan untuk mencegah korban bertambah. Namun, jika keracunan terus berulang, pantaskah persoalannya hanya dianggap sebagai kesalahan SOP? Bukankah ini saatnya mengevaluasi cara negara memandang akar masalah yang hendak diselesaikan?
MBG sejak awal diarahkan untuk memperbaiki pemenuhan gizi dan membantu menekan stunting. Namun, persoalan gizi tidak berdiri sendiri. Kemampuan keluarga menyediakan makanan bergizi sangat terkait dengan kondisi ekonomi. Ketika kepala keluarga sulit memperoleh pekerjaan yang layak dan penghasilan mencukupi, pemenuhan pangan bergizi pun menjadi berat. Karena itu, kemiskinan tidak boleh dibiarkan lalu dampaknya hanya ditambal dengan program bantuan.
Rakyat membutuhkan lapangan pekerjaan dan penghasilan layak, bukan sekadar makanan gratis. Jika kepala keluarga memiliki pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga, mereka dapat menyediakan makanan bergizi bagi anak-anaknya secara mandiri. Negara semestinya membangun kondisi agar rakyat berdaya, bukan terus menjadikan bantuan sebagai jawaban utama atas lemahnya kemampuan ekonomi keluarga. Apalagi ketika program bermasalah, keluarga kembali menanggung beban merawat anak yang menjadi korban.
Di sinilah kritik terhadap sistem kapitalisme menemukan relevansinya. Kapitalisme membuka ruang besar bagi penguasaan kekayaan oleh pemilik modal, sementara persoalan rakyat kerap dijawab dengan kebijakan tambal sulam. Ketika miskin diberi bantuan, ketika sulit makan diberi makanan, tetapi persoalan distribusi kekayaan, kesempatan kerja, dan kesejahteraan tidak diselesaikan dari akarnya.
Islam menawarkan cara pandang berbeda. Negara berkewajiban mengurus rakyat dan tidak boleh menghadirkan kebijakan yang justru menambah kesulitan mereka. Allah SWT berfirman yang artinya, “Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.”(TQS. Al-Hasyr: 7)
Ayat ini menegaskan pentingnya distribusi kekayaan agar tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Dalam ekonomi Islam, kepemilikan dibedakan menjadi kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Pengaturan itu diarahkan agar kekayaan dan sumber daya dapat dikelola untuk kemaslahatan masyarakat, bukan hanya menjadi keuntungan segelintir pihak.
Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitabnya yang berjudul” Nizhamul Islam” mengkritik kapitalisme karena, dalam kerangka pemikirannya, kekuatan modal dapat memengaruhi kehidupan politik dan kebijakan. Dari sudut pandang ini, program besar seperti MBG patut ditelaah bukan hanya dari teknis pelaksanaannya, tetapi juga dari pertanyaan yang lebih mendasar: apakah ia benar-benar menyelesaikan akar persoalan rakyat atau hanya mengobati gejalanya?
Karena itu, keracunan MBG semestinya menjadi alarm. Mengganti SOP, menutup SPPG, atau mencopot pengelola dapat diperlukan, tetapi tidak cukup jika akar persoalan tetap dibiarkan. Rakyat perlu menyadari bahwa masalah tidak selesai dengan solusi parsial. Masyarakat perlu berdakwah dan membangun kesadaran tentang Islam secara kafah. Negara pun harus mengelola kepemilikan, membuka jalan bagi terpenuhinya nafkah keluarga, dan menjalankan kebijakan yang tidak menzalimi rakyat.
Berulangnya persoalan MBG seharusnya membuat kita berpikir lebih jauh: rakyat membutuhkan kesejahteraan yang membuat mereka mampu memenuhi kebutuhan keluarganya sendiri. Karena itu, persoalan ini bukan sekadar soal menu, dapur, atau SOP. Ia adalah pengingat bahwa penyelesaian masalah rakyat membutuhkan sistem yang menyentuh akar persoalan. Bagi umat Islam, inilah pentingnya dakwah untuk membangun kesadaran bahwa syariat Islam harus hadir secara menyeluruh dalam kehidupan.Wallahu’alam bissawab. [SNI].
