Suara Netizen Indonesia–Tanggal 5 Juni 2026, diperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Tahun ini mengambil tema #SekarangUntukIklim atau #NowForClimate, sementara di Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup mengambil tema “Saatnya Bekerja untuk Iklim” yang berfokus pada pengendalian perubahan iklim dan pemilahan sampah.
Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mengajak seluruh pihak untuk menjadikan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebagai momentum untuk bersama dalam menjaga lingkungan. Sebab saat ini, bumi tengah mengalami tekanan yang cukup berat mulai dari krisis iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan (triple planetary crisis) (detik.com, 6-6-2026).
Menteri LH/Kepala BPLH Moh Jumhur Hidayat menegaskan inilah momentum untuk beralih dari kesadaran menuju tindakan nyata, menuntut adanya pertobatan ekologis yaitu perubahan cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam. Menjaga lingkungan tidak cukup hanya melalui komitmen dan kepedulian, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan sehari-hari yang nyata dan berkelanjutan.
Salah satu aksi yang paling sederhana, tidak selalu dimulai dari langkah besar, bisa dimulai dari tingkat paling dekat dengan kehidupan masyarakat namun memiliki dampak besar adalah memilah sampah dari sumber. Langkah ini menjadi penting karena persoalan sampah tidak hanya berkaitan dengan kebersihan lingkungan, tetapi juga berkontribusi terhadap perubahan iklim.
Data menunjukkan, Indonesia menghasilkan sekitar 51 juta ton sampah setiap tahun. Sebagian besar masih berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dalam kondisi tercampur. Sampah organik yang menumpuk di TPA ini menghasilkan gas metana, yaitu gas rumah kaca yang memiliki potensi pemanasan jauh lebih besar dibandingkan karbon dioksida.
KLH/BPLH mengajak masyarakat Melalui Gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI) menjadikan pemilahan sampah sebagai budaya baru dalam kehidupan sehari-hari. Gerakan ini merupakan bagian dari upaya membangun kesadaran bahwa aksi iklim tidak selalu membutuhkan teknologi canggih atau investasi besar, tetapi dapat dimulai dari perubahan perilaku yang dilakukan secara konsisten oleh setiap individu. Menurutnya, semangat ‘No Generation Left Behind’ menjadi bagian penting dalam upaya tersebut.
Tema ‘Saatnya Bekerja untuk Iklim’ juga menjadi ajakan bagi seluruh elemen bangsa untuk mengambil bagian dalam aksi iklim, mulai dari lingkungan terdekat hingga skala yang lebih luas. Tema ini sejalan dengan pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy bahwa isu lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan dari agenda pembangunan nasional, apalagi presiden memiliki program yang sangat konkret terkait swasembada pangan, swasembada air, dan swasembada energi. Semua itu tidak akan dapat dicapai apabila lingkungan hidup tidak terjaga dengan baik.
Niat Baik Harus Diiringi Dengan Sistem Yang Baik
Memilah sampah sejak dari rumah tangga atau sumber memang bagus. Karena jika dilakukan secara kompak dan satu komando akan membawa hasil sesuai yang ditargetkan. Namun, kebijakan ini seolah menepuk angin di udara karena sistem besar yang mengatur dunia termasuk Indonesia di dalamnya tidak diganti. Sistem itu adalah Kapitalisme, asasnya sekuler atau memisahkan agama dari kehidupan. Sehingga sistem ini sangat menjunjung tinggi kebebasan individu dalam berekonomi.
Efek rumah kaca yang menjadi penyebab perubahan iklim ekstrem bukan semata berasal dari sampah, tapi juga akibat Deforestasi, Penebangan dan pembakaran hutan menghilangkan pohon yang berfungsi menyerap CO2, sehingga gas tersebut menumpuk di atmosfer. Bahkan di Aceh dan Sumatera di awal tahun lalu hingga kini belum juga selesai menerima dampak zalimnya deforestasi. Banyak perusahaan bermodal besar terlivat penambangan dan perkebunan sawit dengan membuka secara membabi buta hutan dan lahan tanpa dibarengi dengan pemeliharaan alam hingga mengakibatkan banjir bandang begitu hujan turun.
Data terbaru menunjukkan deforestasi netto Indonesia mencapai sekitar 175.400 hektar per tahun, sementara laporan dari lembaga pemantau independen mencatat angka kehilangan tutupan hutan skala luas menembus 433.751 hektar pada periode pemantauan terakhir. Meskipun secara tren angka deforestasi diklaim menurun, kerusakan ekologis masih terkonsentrasi di wilayah konsesi skala besar.
Lebih dari separuh deforestasi terjadi di area konsesi perusahaan (seperti pertambangan, perkebunan kelapa sawit, dan industri kayu), dengan sebagian besar di antaranya beroperasi dengan izin resmi. Titik Deforestasi Terluas: Wilayah Timur seperti Papua (terutama di Merauke), Kalimantan, dan Sulawesi mengalami kehilangan hutan signifikan akibat proyek Food Estate serta eksploitasi nikel (kehutanan.co.id, 21-3-2025).
Masyarakat pun baru-baru ini diperlihatkan berapa jahatnya rezim ketika bekerjasama dengan investor melalui penanyangan film Pesta Babi. Tanah Papua yang kaya dengan hutan dan apa yang di bawah gunung dan tanahnya. Mengeruk semua kekayaan itu tanpa mempedulikan ekosistem bahkan ruang hidup masyarakat adat di dalamnya. Semua resmi atas nama Proyek Strategis Nasional ( PSN).
Tanah Papua diacak-acak tak hanya untuk ketahanan pangan tapi juga untuk memproduksi bahan bakar yang ramah lingkungan, sementara masih banyak negara di dunia ini yang menggunakan bahan bakar fosil sehingga bisa dikatakan, mereka pembuat trouble dan negara-negara berkembang diminta pasang badan menghadapi tuntutan perbaikan iklim.
Bagi para investor, kekayaan alam adalah benar-benar sumber kehidupan yang bisa dieksplore siapapun yang mampu. Padahal semua adalah hak rakyat. Sebagaimana Rasûlullâh Saw.bersabda, “Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput dan api; dan harganya adalah haram.” (HR. Ibnu Majah). Maka, apa yang dilakukan negara dengan memberi izin resmi pengelolaan oleh individu atau perusahaan swasta adalah haram. Sayangnya, karena Kapitalisme memisahkan agama dari kehidupan maka tidak ada halal haram sebagai tolok ukur perbuatannya.
Berbagai kerjasama internasional tak kurang diikuti Indonesia, namun sia-sia, sebab produsen kerusakan alam tidak ditindak samasekali. Ketegangan di Selat Hormuz menjadi salah satu bukti ketergantungan negara-negara di dunia ini terhadap sumber energi fosil. PBB berulangkali memperingatkan dunia akan bahayanya iklim ekstrem, tapi keanggotaan mereka sendiri terdiri dari negara penjajah di negara-negara berkembang, mengeksploitasi hutan mereka dengan alasan ketahanan pangan.
Seharusnya Negara hadir, sebab meski rakyat berkuasa dan memiliki hak atas seluruh kekayaan alam tersebut namun tak memiliki modal kuat sebagaimana para investor itu. Bukan malah fokus pada pemilahan sampah semata. Semua ini butuh perubahan secara revolusioner agar perubahan iklim ekstrem tidak membawa dampak yang juga ekstrem.
Terapkan Syariat Agar Berdaulat
Sistem Kapitalisme juga menjadi penyebab konsumtif pada masyarakat, dengan berbagai opini yang menggambarkan setiap produk seolah harus dimiliki, dibuat dengan edisi terbatas sehingga masyarakat berlomba mendapatkan dengan anggapan menjadi kelas tersendiri jika bisa memilikinya. Padahal semua itu dibuat agar kaum kapitalis terus berproduksi. Dan kita adalah salah satu pasar strategisnya, berimbas pada produksi sampah yang berlimpah.
Sepanjang Sistem Kapitalisme belum dicabut, maka akan selama itu pula keadaan tidak akan lebih baik. Dalam pandangan Islam, kondisi alam beserta kekayaannya adalah karunia dari Allah SWT. untuk dimanfaatkan manusia. Maka, Islam mewajibkan para pemimpin menjadi pelayan bagi masyarakat, sebagaimana sabda Rasulullah Saw., “Imam/Khalifah adalah penggembala (raa’in), dan dialah yang bertanggungjawab terhadap gembalaannya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Eksploitasi berlebihan justru diharamkan. Negara juga dilarang memprivatisasi kekayaan alam yang menjadi hak milik rakyat. Melainkan harus mengelolanya untuk dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar publik seperti kesehatan, pendidikan dan keamanan. Di sisi lain juga membuka akses kepada lapangan pekerjaan seluas mungkin agar rakyat mudah memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan.
Budaya konsumtif jelas akan diberantas, dengan pensuasanaan keimanan yang mendalam bahwa segala sesuatu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Tobat ekologis hanya bisa ditempuh jika Kapitalisme dicabut. Maka, hukum siapa yang lebih baik, manusia ataukah Allah yang menciptakan manusia? Wallahualam bissawab. [SNI].
