Fenomena job hugging kini menghantui dunia kerja, baik di Indonesia maupun di negara maju seperti Amerika Serikat. Istilah ‘memeluk pekerjaannya’ mengacu pada kecenderungan karyawan bertahan di pekerjaan yang ada saat ini meskipun sudah tidak lagi mereka minati atau sukai, hanya demi keamanan finansial.
Survei ZipRecruiter menemukan 52% karyawan baru hanya berganti pekerjaan sekali dalam dua tahun terakhir, naik dari 43% sebelumnya (detik.com, 20-09-2024). Begitupupa data di Amerika Serikat (AS) juga mendukung tren ini. Tingkat pengunduran diri sukarela di AS sejak awal 2025 hanya 2%. Artinya, karyawan makin enggan melepaskan pekerjaan yang sudah digenggam (cnbcindonesia.com, 19-09-2025).
Fenomena ini makin marak karena kondisi pasar kerja yang tidak pasti. Ekonomi yang sedang lesu, situasi pasar kerja yang tidak bergairah, risiko PHK meningkat, serta pertumbuhan pekerjaan yang melemah merupakan faktor mengapa job hugging menjadi tren baru. Para pekerja lebih memilih bertahan, bahkan dalam kondisi tidak nyaman, daripada harus menanggung risiko apabila pindah kerja.
Akar Masalah: Gagalnya Kapitalisme Global
Banyak pihak menilai job hugging hanyalah persoalan pribadi atau psikologis karyawan. Padahal, jika ditelusuri lebih dalam, fenomena ini berakar pada sistem ekonomi kapitalistik yang gagal menjamin kesejahteraan rakyatnya. Kapitalisme global menempatkan pekerjaan sebagai komoditas, bukan hak dasar warga negara. Akibatnya, swasta mengambil alih peran negara dalam penyediaan lapangan kerja. Negara cukup berperan sebagai fasilitator dan regulator, sementara kepastian kerja ditentukan oleh pasar.
Kondisi ini makin parah ketika negara melegalkan penguasaan sumber daya alam dan ekonomi oleh segelintir kapitalis. Praktik ekonomi non-riil dan sistem ribawi yang dominan justru memperlebar jurang kesenjangan sosial. Uang berputar di sektor finansial, bukan di sektor produksi yang mampu menyerap tenaga kerja. Akibatnya, peluang kerja riil makin sempit, sementara angka pengangguran meningkat.
Dalam sistem kapitalisme, bahkan pendidikan tinggi diarahkan untuk melayani kebutuhan pasar, bukan untuk memanusiakan manusia. Kurikulum perguruan tinggi disusun agar “adaptif terhadap dunia kerja”, tetapi pada saat yang sama, prinsip liberalisasi perdagangan jasa membuat negara kehilangan kendali terhadap penyerapan tenaga kerja dalam negeri. Maka tak heran, banyak lulusan universitas yang akhirnya bekerja di bidang yang tidak mereka minati, hanya demi bertahan hidup.
Khilafah: Solusi Alternatif Pengelolaan Dunia Kerja
Berbeda dengan sistem kapitalisme, Islam menempatkan negara sebagai penanggung jawab utama dalam pengurusan rakyat, termasuk dalam penyediaan lapangan kerja. Dalam konsep Khilafah, sebagaimana dijelaskan dalam Muqaddimah Dustur pasal 153, negara berkewajiban menjamin setiap warga memiliki akses untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, baik melalui pekerjaan maupun mekanisme distribusi kekayaan yang adil.
Kebijakan ekonomi Islam memastikan setiap warga memiliki peluang produktif, antara lain dengan:
• Mengelola sumber daya alam secara mandiri untuk kepentingan publik, bukan diserahkan kepada korporasi.
• Mendorong industrialisasi dan membuka lapangan kerja riil.
• Memberikan tanah produktif (ihya’ul mawat) dan modal bagi warga yang membutuhkan.
• Menyediakan pelatihan dan sarana untuk meningkatkan keterampilan kerja.
Pendidikan dalam Islam pun tidak semata menyiapkan tenaga kerja, melainkan membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan bertanggung jawab. Pekerjaan dilakukan bukan sekadar untuk mendapatkan gaji, tetapi sebagai bentuk ibadah dan kontribusi terhadap masyarakat. Begitu pula, negara melayani urusan rakyatnya dengan semangat ibadah, bukan sekadar menjalankan birokrasi.
Fenomena job hugging adalah alarm sosial bahwa sistem ekonomi kapitalistik telah gagal menumbuhkan rasa aman dan kesejahteraan bagi pekerja. Pekerja kehilangan makna kerja, sementara negara kehilangan fungsi pengayomnya. Maka, solusi tidak cukup dengan pelatihan soft skill atau motivasi kerja semata. Diperlukan perubahan paradigma besar: dari sistem ekonomi berbasis kapitalisme menuju sistem yang menempatkan manusia sebagai subjek utama pembangunan—yakni sistem ekonomi Islam dalam bingkai Khilafah.
