SuaraNetizenIndonesia–Seolah peringkat rangking di kelas, penangkapan Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, menandai OTT ke-15 yang dilakukan KPK sepanjang hasil Pilkada 2024. Khusus untuk klaster kepala daerah, Etik Suryani merupakan kepala daerah ke-10 yang terjaring OTT tahun ini, menyusul Bupati Langkat Syah Afandin yang ditangkap sepekan sebelumnya, pada Kamis, 2 Juli 2026.
Belum genap 1,5 tahun sejak dilantik secara massal pada 20 Februari 2025, belasan pimpinan daerah ini sudah terjerat korupsi. Sebelumnya, sejak Agustus hingga Desember 2025, KPK menangkap lima kepala daerah hasil Pilkada 2024, yakni Bupati Kolaka Timur, Gubernur Riau, Bupati Ponorogo, Bupati Lampung Tengah, dan Bupati Bekasi.
Tren OTT berlanjut pada 2026 dengan penangkapan Wali Kota Madiun dan Bupati Pati pada Januari; Bupati Pekalongan, Bupati Rejang Lebong, dan Bupati Cilacap pada Maret; disusul Bupati Tulungagung pada April. Pada Juni, KPK kembali menjaring Bupati Muara Enim dan Bupati Kuantan Singingi, sedangkan pada Juli ini KPK menangkap Bupati Langkat dan Sukoharjo (kompas.com, 16-7-2026).
Dari rangkaian operasi tersebut, KPK mengungkap beragam modus korupsi mulai dari pengaturan jual-beli proyek, jual-beli jabatan, hingga pemerasan bawahan. Menanggapi fenomena ini Mendagri Jenderal (Purn) Tito Karnavian mengatakan, gaji kepala daerah hanya sekitar Rp 6 juta saja, pendapatan yang tidak sebanding dengan pengeluaran untuk biaya kampanye dan tim sukses selama pilkada. Kemudian ditambah dengan tunjangan-tunjangan ternyata masih belum cukup menutup kebutuhan, wajar jika terbit usulan kepala daerah bisa mendapatkan persentase dari PAD.
Menurut Tito, wajar jika muncul peluang untuk mencari usaha yang lain, karena banyaknya kebutuhan kepala daerah tadi. Semua sudah paham untuk menjadi kepala daerah tidak gratis. Mereka harus menyiapkan yang resmi saja seperti tim sukses, kampanye dan lainnya sudah berbiaya tinggi. Ini salah satu akar masalah. Dia mengeluarkan biaya sementara take home pay-nya mereka, pendapatan mereka itu mungkin tidak bisa menutupi, akhirnya cari peluang.
Mahalnya Biaya Politik Demokrasi
Dari berbagai narasi yang disebutkan Mendagri akhirnya mengerucut pada satu statemen pasti, bahwa politik demokrasi mahal. Padahal, tidak selalu melahirkan pemimpin handal. Baru setengah jalan sudah dicekal, memakai baju orange menjadi tersangka korupsi dan pesakitan. Itu fakta! Daur hidup pemimpin era demokrasi seperti itu, cepat atau lambat. Jika hari ini masih aman dan nyaman, itu tidak akan lama. Roda terus bergulir hingga kelak sampai pada namanya.
Bak membuka aib sendiri, Tito menyebut, ada faktor sistem dan lingkungan yang membuat para kepala daerah mencari uang tambahan melalui jalan yang tidak benar. Bisa juga dikarenakan faktor perorangan. Sudah cukup, tapi kemudian ingin lebih. Dan sekali lagi kepala daerah ini dipilih rakyat, sepanjang dia populer disukai kemungkinan besar terpilih. Ada yang paham birokrasi, ada juga yang tidak sehingga mengandalkan kepada pejabat birokratnya, Sekda, BPKAD, Bappeda. Di situlah permainan dimulai.
Sistem politik demokrasi berbasis sekuler atau pemisahan agama dari kehidupan. Sehingga yang menjadi tolok ukur perbuatan bukan halal haram sebagaimana perintah Allah, meski seorang calon kepala negara atau daerah adalah muslim. Mereka bertindak atas dasar manfaat, dan paling mudah mereka kendalikan adalah kekuasaan yang riil di tangan mereka. Pendapat yang mengatakan jabatan para pemimpin itu singkat, hanya 5 tahun. Dua tahun pertama fokus pada usaha pengembalian modal, setahun bekerja normal, dua tahun terakhir berusaha buang uang lagi untuk tebar pesona agar namanya kembali terpilih sebagai penguasa tak sepenuhnya salah, tapi akhirnya membuka fakta bahwa di alam demokrasi jabatan bukan amanah, tapi cara mencari penghasilan. Sehingga ditambah seberapa pun gaji pejabat itu, tidak akan menjamin dia tidak korupsi, sebab semua masih ada dalam sistem yang sama, demokrasi, sistem yang memang tak akan melahirkan pemimpin bertakwa.
Rakyat kembali yang menjadi korban, suara mereka begitu dielu-elukan, dihargai bak emas 24 karat yang harus dijaga agar bisa memenangkan salah satu kandidat, begitu sukses, tampuk pimpinan sudah mereka duduki, suara rakyat seolah sampah, tak didengar bahkan seringkali diadu domba dengan aparat.
Tidak cukup kemudian mencela apa yang terjadi hari ini, apalagi memang nasib rakyat tak pernah berubah , Rasul Saw. sendiri bersabda,“Tidak ada seorang pemimpin pun yang memerintah kaum muslim lalu tidak bersungguh-sungguh dan tidak tulus menasehati mereka, kecuali dia tidak akan masuk surga bersama mereka.”(HR.Muslim). Makna hadis ini adalah siapapun bersama rakyat wajib memberi nasehat kepada seorang pemimpin ketika pemimpin tersebut lalai dalam mengurusi rakyatnya.
Jika kita paham, maka tak ada alasan untuk memberitahukan kepada masyarakat luas bahwa harus ada perubahan, seseorang berbuat salah, bisa jadi risikonya untuk dirinya sendiri, namun jika pemimpin yang salah mengatur kebijakan bahkan menjadikan rakyat sendiri sebagai lawan maka yang terdampak adalah masyarakat banyak.
Islam Sistem Sempurna
Jika Allah hendak membuka aib seseorang atau sistem itu pasti banyak cara, tanpa diminta, mereka pengemban sistem ini mengakui kelemahan sistem yang mereka emban itu. Salah satunya tidak mampu melahirkan pemimpin yang bertakwa, justru sebaliknya yang lahir malah pemimpin yang tamak akan harta, tak cukup untuk diri dan keluarganya, tapi untuk kroni, tim sukses, penyandang dana majunya ia ke bursa kepemimpinan, partai pengusung dan lain sebagainya.
Sanksi hukum di negeri ini pun tak bisa diandalkan, karena seringkali tumpul ke atas tajam ke bawah. Para pejabat tingkat atas bersekutu, saling menutupi borok masing-masing. Masih hangat bagaimana kasus Jampidsus begitu mudah bergulir kesana kemari tak segera diproses, malah rakyat bisa melihat secara kasat mata ada upaya saling balas dan tutupi di antara kelembagaan yang terlibat. Sungguh, demokrasi adalah sistem busuk. Yang semakin dikorek akan semakin nampak kebobrokannya.
Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, seorang ulama sekaligus mujtahid besar abad ini, menjelaskan dalam kitab beliau Syakhshiyyah Islamiyah bahwa di antara sifat-sifat yang wajib dimiliki oleh seorang penguasa adalah menjadi pemberi kabar gembira dan tidak menimbulkan antipati dari masyarakat. Diriwayatkan dari Abu Musa, dia berkata : dulu, jika Rasulullah SAW mengutus salah seorang dari sahabat mengenai suatu urusan, beliau berkata,“Berilah kabar gembira dan janganlah menimbulkan antipati. Mudahkanlah dan jangan mempersulit.” (HR. Imam Muslim).
Dan bagaimana pula sikap para sahabat Rasul ketika mereka menjadi pemimpin umat. Khalifah Abu Bakar as Sidiq sehari setelah dilantik, beliau tetap membawa gulungan kain dan kurma ke pasar untuk dijual. Dikutip dari buku The Khalifah karya Abdul Latip Talib, Abu Bakar As Siddiq sempat tidak terima gaji saat di masa awal menjabat sebagai pemimpin, ia tidak protes melainkan melakukan tindakan di atas. Akibat Abu Bakar yang keluar rumah sejak pagi untuk berdagang tak bisa ditemui warga. Hal ini menimbulkan kekecewaan hingga mereka mengadu pada Umar bin Khattab, Saat bertemu, Umar mengatakan, Abu Bakar tak layak lagi berdagang di pasar karena kewajiban utamanya sekarang adalah umat.
Abu Bakar bersikeras ini semua bentuk tanggungjawabnya sebagai kepala keluarga, akhirnya Umar mengajak khalifah yang sebelumnya saudagar kaya tersebut bertemu penjaga Baitul Mal Abu Ubaidah Al-Jarrah. Saat itu Abu Ubaidah ingin memberikan sepasang baju untuk musim dingin dan panas, yang bisa diganti jika sudah usang. Namun Umar mengusulkan uang supaya Abu Bakar tak perlu lagi berdagang untuk memperoleh pendapatan.
Hal ini menunjukkan, Islam memiliki mekanisme yang sempurna agar kepala negara atau daerah bisa tetap fokus kepada rakyatnya. Ada Baitulmaal yang mampu menopang penerapan mekanisme tersebut. Sebuah kas negara yang tidak bergantung pada pungutan pajak dan utang. Melainkan pengelolaan harta kepemilikan umum dan negara, berupa tambang, energi, fa’i, jizyah, dan lainnya yang sangat besar potensinya, hingga mampu menjamin terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar umat mulai dari kebutuhan pendidikan, ekonomi, kesehatan, sandang, papan, pangan dan keamanan.
Jaminan dalam negara diberikan secara cuma-cuma atau jika harus berbayar tentu harganya sangat terjangkau oleh rakyat. Khalifah Umar bin Khattab selalu melakukan pemeriksaan ketat kepada para pemimpin daerah di bawahnya sebelum benar-benar diangkat. Ia pun memastikan yang ditugaskan adalah orang yang kapabilitasnya tak diragukan demikian pula dengan derajat ketakwaannya, sebab pemahaman kekuasaan dalam Islam adalah sebuah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban Allah kelak di akhirat.
Maka, tak ada cara lain, selain mencabut sistem batil ini, karena jika hanya berganti pemimpin seperti yang selama ini demokrasi janjikan keadaan tak semakin membaik. Sementara sistem Islam adalah aturan dari Sang Pemilik hidup dan mati, sekaligus pencipta manusia dan alam semesta. Wallahualam bissawab. [SNI].
