SuaraNetizenIndonesia–Program pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang akan menjadi manajer di KopDes Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) memakan korban, lima orang meninggal dunia, diduga karena kelelahan akibat kerasnya pelatihan ala militer.
Menindaklanjuti fakta ini, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI M Qodari mengatakan pemerintah telah mengevaluasi secara menyeluruh dan memutuskan untuk menyempurnakan konsep pelatihan ini, dari sebelumnya berbasis latihan dasar kemiliteran, kini diubah menjadi pelatihan bela negara dan manajerial (kompas.com, 07-07-2026).
Pemerintah tidak menutup mata, dengan tetap menerima setiap saran dari masyarakat sebagai wujud kepedulian bersama. Esensi penting seperti pembentukan karakter, kedisiplinan, kepemimpinan, dan rasa cinta tanah air, tetap dipertahankan. Tapi metode pelaksanaannya disesuaikan agar lebih efektif dan ramah terhadap kondisi fisik serta mental para peserta.
Kementerian Pertahanan (Kemenhan) juga memastikan, sudah tidak ada lagi latihan militer dalam kegiatan pembekalan tersebut. Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan, aktivitas fisik para peserta pun dibatasi pada olahraga ringan seperti senam atau jalan kaki. Kemenhan juga memastikan, materi teknis dan taktis militer seperti kegiatan menembak dan taktik regu senapan sudah dihapus (kompas.com, 2-7-2026).
Anggota Ombudsman Maneger Nasution mengatakan, peristiwa tersebut harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap metode pelatihan, standar keselamatan, dan tata kelola penyelenggaraan program. Demikian juga Fraksi PKB DPR RI, mendukung keputusan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menghentikan penggunaan Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil). Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKB Oleh Soleh menilai keputusan tersebut tepat, menyusul meninggalnya lima peserta saat mengikuti pendidikan tersebut.
Oleh menambahkan, latihan dasar kemiliteran memang tidak cocok bagi calon manajer koperasi yang nantinya akan mengurusi pengelolaan koperasi. Yang mereka butuhkan adalah pelatihan manajerial yang kuat agar mampu mengelola koperasi secara profesional dan akuntabel.
Kebijakan Ambigu, Benarkah Untuk Rakyat?
Bisa jadi, jika tidak viral berita tentang kematian para calon manajer itu pemerintah tidak akan melakukan evaluasi, banyak pihak mempertanyakan apa hubungan latihan militer dengan kerja mereka sebagai manajer koperasi? Namun sejak satu nyawa yang meninggal pemerintah baru mau mendengar setelah bertambah empat sehingga total yang meninggal menjadi lima orang.
Banyak pihak pun mempertanyakan apakah menanamkan cinta tanah air harus dengan latihan militer? Bagaimana dengan hukum syariat terkait salatnya peserta perempuan yang terlihat di video masih mengenakan seragam militer dan susunan imam wanita di antara jamaah wanita yang salah?
Tak ada ucapan belasungkawa dari kementerian koperasi dan pihak pemerintah lainnya. Seolah hilangnya nyawa tidak ada artinya meski jumlahnya sampai lima. Bahkan parahnya, meminta ganti rugi dan keadilan atas hilangnya nyawa kepada siapa?
Pelatihan ala militer ini seolah mengaburkan makna koperasi yang sejak awal digagas oleh Bung Hatta sebagai kegiatan gotong royong dan kekeluargaan. Selain itu banyak hal yang tidak mencerminkan koperasi tapi lebih kepada proyek, seperti pengangkatan manager koperasi yang digaji negara, yang seharusnya dari hasil musyawarah anggota koperasi. Manager berstatus ASN meski hanya 2 tahun, mirip dengan toko retail. Bahkan dengan arogan, menkopdes akan menutup Alfamart dan Indomaret agar tak ada persaingan dengan KopDes. Mengapa tidak bersaing secaravsehat saja dan bukan mematikan usaha yang lain?
Pembangunan KopDes ini menggunakan APBN dan dana desa yang juga bersumber dari APBN. Sehingga dikhawatirkan oleh para kepala desa akan memangkas habis dana pembangunan desa. Banyak pula pembangunan gedung KDMP yang tidak strategis semisal di atas gunung atau di tengah kuburan. Tetap saja menteri KopDes mengatakan jumlahnya hanya kurang dari 10 persen sehingga masih bisa dilanjutkan. Pembangunannya pun sering melibatkan aparat keamanan dan TNI untuk mengusir rakyat. Apalagi jika melihat skema pembayaran utang KopDes yang lumayan besar tidak mungkin dicapai oleh KopDes karena masih awal. Bisa dipastikan, program unggulan Presiden Prabowo akan mengalami banyak kendala sebagaimana MBG dan lainnya.
Islam Sejahterakan Rakyat
Jika konteksnya menyejahterakan rakyat, mengapa harus koperasi? Indonesia negara kaya raya, jika saja negara berdaulat penuh akan kekayaan alam tersebut maka rakyat tak akan kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya hingga bisa sejahtera.
Sayangnya, sistem Kapitalisme tak pernah berpihak pada rakyat seratus persen. Sebab kemanfaatan menjadi ide dasarnya, maka menjadi keniscayaan hubungan antara penguasa dengan rakyatnya adalah bisnis, untung rugi. Melayani masyarakat dianggap beban negara, sehingga peran negara sengaja diminimalisir, sebagai gantinya berbagai kekayaan alam itu diperjualbelikan kepada investor asing. Padahal, negara hanya mendapat penghasilan pajak yang sedikit dari para investor tersebut dibandingkan jika mengelola sendiri sebagaimana amanah UUD 1945.
Rasulullah Saw. bersabda, “Imam/Khalifah adalah penggembala (raa’in), dan dialah yang bertanggungjawab terhadap gembalaannya.”(HR. Bukhari dan Muslim). Dalil ini menegaskan negaralah yang menjamin kebutuhan dasar rakyatnya, seperti misalnya sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan keamanan. Semua dibiayai dari Baitulmal yaitu pos kepemilikan umum ( barang tambang, energi dan lainnya) dan pos kepemilikan negara (jizyah, fa’i, kharaz dan lainnya).
Sistem Islam ini tidak bisa berdiri sendiri, maka ketika pendidikan dibenahi maka ekonomi, kesehatan, keamanan dan lainnya juga turut dibenahi. Perubahan revolusioner inilah yang menjamin terwujudnya kesejahteraan. Koperasi tidak akan ada dalam sistem ekonomi Islam karena batil secara akad. Negara akan membuka lapangan kerja secara riil di bidang industri, pertanian dan lainnya. Negara sekaligus juga memberi bantuan baik berupa pelatihan, modal baik bergerak maupun tidak bergerak. Kemudian menyantuni individu rakyat yang memang uzur tidak bisa mencari nafkah.
Lebih tegas lagi, tidak ada kerancuan pelatihan militer untuk pelatihan kerja, sebab militer adalah ranah tersendiri yang tidak bergabung dalam sipil. Negara berdasar sistem Islam adalah negara kemanusiaan bukan teokrasi apalagi negara militer. Maka, sebagai muslim yang harus kita sadari, ketika hukum syara tidak mengatur kehidupan kita secara kâfah, maka keberkahan hidup apalagi kesejahteraan tidak akan pernah kita nikmati. Sudah seharusnya kita buang Kapitalisme dan kita kembali kepada syari’at Allah. Wallahualam bissawab. [SNI].
