Tren PHK Perusahaan Menghindari THR

Indriani, S.Pd
(Aktivis Muslimah, Ngaglik, DIY)

Suara Netizen Indonesia –Jakarta, CNBC Indonesia Dikabarkan gelombang PHK terus meningkat menjelang momen pembayaran tunjangan hari raya (THR) lebaran 2024. Adapun gelombang PHK di industri tekstil dan produksi tekstil (TPT) nasional dilaporkan masih terus terjadi. Serikat pekerja mengungkap, PHK sebagai modus perusahaan untuk menghindari pembayaran THR. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mengatakan, tren PHK jelang Lebaran banyak terjadi pada kisaran tahun 2018-2019. PHK tersebut dikemas sedemikian rupa karena manajemen memang mengatur agar masa kontrak pekerja habis mendekat masa bayar THR atau seminggu sebelum Lebaran.

Mengingat kondisi geopolitik dunia saat ini mempengaruhi arus ekspor. Sementara di sisi lain, berbagai kebijakan berdampak buruk pada pekerja. Adanya sistem perdagangan bebas dan lemahnya produk dalam negeri serta perlindungan negara terhadap industri memberikan pengaruh terhadap kestabilan usaha.

Sistem feodal sekuler tinggalan penjajah Belanda yang terus saja dieksiskan di negeri ini adalah faktor vitalnya. Perusahaan dengan mekanisme pengaturan yang lemah, tidak mempedulikan dampak buruk bagi pekerja, padahal THR sendiri merupakan hak bagi pekerja yang tentunya sudah ditunggu 1 tahun lamanya. Perusahaan pun telah mengambil cara pandang Barat yang tidak mau rugi, tentunya akan sangat memperhitungkan laba/ rugi jika tidak memberikan PHK pada pekerja. Perusahaan memprediksi minimalnya 5 tahun mendatang akan keberlangsungan eksistensinya.

Sudah rahasia umum, bila negeri kita telah banyak didirikan perusahaan asing dengan memperburuh penduduk negeri dengan upah yang minim, kesejahteraan yang kurang diperhatikan, plus PHK dengan kurun waktu yang bebas sesuai kehendak perusahaan. Derita para pekerja yang hanya gigit jari di kala idul fitri nanti. Imbas yang komplekspun bisa jadi akan banyak menempa, seperti kriminalitas yang tinggi (pencurian, penjambretan), munculnya para gelandangan dan pengemis, angka stunting meningkat, prostitusi dengan dalih memenuhi kebutuhan perut.

Sekuler yang sungguh dibawa oleh para feodal ke negeri ini, sudah nyata mencekik rakyat harus dihentikan. Menghadirkan banyak pakar, kemudian mendudukkan masalah bersama, hingga banyak reveransi diargumenkan, sudah sering dilakukan, dan alhasil selalu kontorversi saja dan hasilnya blunder. Untuk itu, harus dan mau tidak mau sistem sekuler yang sudah usang harus dibuang jauh, digantikan dengan sistem Islam yang tentunya akan menghadirkan mekanisme hukum dan undang-undang sesuai dengan hukum Islam.

Negara yang mengadopsi sistem ini terbukti mampu meriayah rakyatnya dengan sedetail-detailnya. Mekanisme perusahaanpun akan sangat ditata, mengingat negara bukan pemalak pajak dan ikut andil dalam penyelenggaraan perusahaan. Terlebih para pekerja perusahaan, akan diperlakukan dan diperhatikan kebutuhannya, jam kerja, hingga sistem penggajian. Islam yang sungguh lengkap tatanannya akan menjamin siapapun yang bernaung dan memberikan rahmat bagi semesta alam.

Wallahu’alam Bishshawab (SNI)