Literasi dan Inklusi Keuangan untuk Perempuan, Mampukah Wujudkan Kesejahteraan?

Program Financial Literacy for Women yang digelar sejak April 2023, menargetkan peserta perempuan yang tinggal di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Kali ini, program tersebut menyasar peserta di Lombok Utara di Nusa Tenggara Barat dan Halmahera Barat di Maluku Utara. Kegiatan diikuti sekitar 1.700 peserta yang bergabung secara tatap muka maupun daring. Acara tersebut menghadirkan perwakilan pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Prudential Indonesia, dan perencana keuangan.

 

Chief Human Resources & Community Investment Officer Prudential Indonesia, Indrijati Rahayoe mengatakan, “Dengan menjangkau lebih banyak perempuan, kami optimistis dapat turut mendorong kesejahteraan masyarakat Indonesia karena kami melihat peran penting perempuan dalam mengatur keuangan keluarga.” Dan sejak 2009 hingga 2023, Prudential Indonesia telah menjangkau dan memberikan pelatihan perencanaan keuangan rumah tangga kepada lebih dari 56 ribu perempuan Indonesia yang bergabung secara daring maupun luring

 

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2021 yang dilakukan oleh OJK, tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia sebesar 49,68 persen dan 85,1 persen. Angka itu mengalami kenaikan dari hasil survei OJK pada 2019, yaitu sebesar 38,03 persen dan 76,19 persen.

 

Dari sisi gender, untuk pertama kalinya indeks literasi perempuan lebih tinggi (50,33 persen), dibandingkan dengan laki-laki (49,05 persen). Tingkat inklusi keuangan yang lebih tinggi dibandingkan literasi keuangan menunjukkan, masyarakat Indonesia sudah banyak yang mengakses jasa keuangan, namun tidak dibarengi dengan pemahaman produk dan jasa keuangan yang digunakan.

 

Rista Zwestika Financial Planner & Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), mengatakan, kontribusi perempuan terhadap produk domestik bruto (PDB) di Indonesia mencapai 61 persen. Oleh karena itu sangat penting bagi para perempuan untuk mengasah skill financial management dari mulai mengatur keuangan sehari-hari hingga memiliki layanan asuransi bagi keluarga (republika.co.id, 26/10/2023). 

 

Kesejahteraan Bukan Soal Literasi dan Inklusi Keuangan

 

Lagi-lagi perempuan menjadi sasaran empuk program yang digadang mampu mensejahterakan mereka. Hanya dengan berpatokan pada data kenaikan tingkat literasi dan inklusi keuangan yang berbasis gender maka prediksi sejahtera akan mudah teraih. Sungguh dangkal, ujung-ujungnya hanya memanfaatkan posisi perempuan itu sebagai pelaku ekonomi dan penghasil pundi keuangan keluarga berbasis asuransi. Dengan prinsip asuransi yang disamakan dengan pengelolaan keuangan untuk masa depan, beruba tabungan dengan sistem pembayaran premi. Benarkah demikian?

 

Sejatinya perubahan tingkat literasi dan inklusi keuangan adalah sesuatu yang alamiah di era digitalisasi. Kelemahannya memang dari sisi literasi terkait banyaknya produk keuangan berbasis digital yang kini seringnya abu-abu, terutama bagi muslim. Akhirnya banyak korban berjatuhan akibat pinjaman online, judi online atau malah memunculkan perilaku konsumtif, hedonis, Flexing dan lain sebagainya akibat maraknya transaksi eletronik mulai dompetku, pay later, dan lain sebagainya. Padahal asuransi apapun, di era kapitalisme berbasis riba dan fasad dari sisi pengelola asuransi itu sendiri. Dari sisi akad yang multi akad juga riskan bagi muslim untuk terjebak dalam muamalah haram. 

 

Jelas hal ini jauh panggang dari api, sejahtera kian menjauh, sebanyak apapun pelatihan literasi dan inklusi keuangan yang diberikan. Sebab tidak menyentuh akar persoalan, yaitu penyebab mengapa perempuan tidak sejahtera. Terlebih untuk perempuan yang tinggal di daerah 3 T ( Terdepan, Tertinggal dan Terluar) dan Jikapun saat ini perempuan diposisikan sebagai pengatur keuangan, namun jika sistem aturan yang melingkupi sumber pendapatannya tidak sahih, apakah bisa tetap disebut solusi? Bahkan jika akhirnya perempuan harus terjun ke masyarakat sebagai tulang punggung pendapatan keluarga, apakah akan ada perubahan? Sebab sejahtera bukan semata sudah melek literasi dan inklusi keuangan, namun bagaimana setiap individu bisa mengakses dengan mudah setiap kebutuhan pokok, sekunder dan tersiernya tanpa halangan berarti. Atau dengan kata lain mudahnya distribusi setiap produksi diterima masyarakat. 

 

Islam, Sistem Sempurna Sejahterakan Perempuan. 

 

Perempuan dalam pandangan Islam tidak wajib menafkahi keluarganya, melainkan ada pada suami atau walinya. Pengetahuan pengaturan keuangan, jika dibarengi dengan kemudahan memberi nafkah pada kaum pria akan menghasilkan sinergi yang luarbiasa. Yaitu terciptanya generasi cemerlang dan bertakwa. Negara dalam hal ini adalah support sistem terbaik. Sayangnya hari ini tidak ada, perempuan hanya dibekali pengetahuan minim, sementara para pria dipersulit dalam mencari nafkah. 

 

Jadi, semestinya selain memberi edukasi keuangan kepada perempuan, negara di sisi lain juga mengubah sistem yang tidak kondusif dan menggantinya dengan sistem Islam. Sebab, Islam akan menerapkan halal haram sebagai standar perbuatan. Termasuk muamalah-muamalah yang tidak syar’i. Salah satunya asuransi. Asuransi ada di era kapitalisme ini karena memang tak ada jaminan negara terkait kesejahteraan rakyat di bidang pendidikan, masa tua, kesehatan dan lain sebagainya. 

 

Kapitalisme hari ini telah mereduksi peran negara hanya sebagai pengetok sahnya kebijakan, bukan melayani, lebih mirip negara pihak penjual, rakyat pihak pembeli. Padahal Rasulullah saw. bersabda,” Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari). Artinya, bukan rakyat yang harus menggunakan asuransi untuk menjamin kesejahteraannya, melainkan negara dengan berbagai mekanisme yang ditentukan syariat. 

 

Di antaranya pengelolaan kepemilikan umum ( barang tambang, sungai, laut, danau, hutan, kanal dan lain sebagainya) dan kepemilikan negara yang kemudian dibagikan kepada rakyat baik berupa hasil secara zatnya, misal air, minyak bumi dan gas. Atau hasil keuntungan ketika harta kepemilikan umum itu dijual, bisa berupa uang ataupun fasilitas umum yang dibiayai dari keuntungan tersebut. 

 

Sehingga terkait masa depan, rakyat tak harus berusaha payah, berapapun penghasilan yang mereka terima dari pekerjaan mereka akan mencukupi kebutuhan mereka, sebab kebutuhan pokok yang bersifat komunal seperti kesehatan, pendidikan dan keamanan dijamin oleh negara pemenuhannya. Inilah definisi sejahtera yang sebenarnya, bukan pada bahu perempuan tapi pada negara. Wallahualam bissawab.