Perbaikan Jalan Rusak, Haruskah Menunggu Viral?

Masih ingat kasus rusaknya jalan di Kabupaten Lampung yang diungkap sendiri oleh warganya? Ya, melalui akun di salah satu media sosialnya, seorang influencer asyik cuap-cuap mengenai kondisi infrastruktur yang sedemikian parah di kampungnya. Utamanya jalan raya yang penuh dengan lubang. Bila hujan turun, seketika jalan raya bak kanal besar dipenuhi rambu-rambu di kiri dan kanannya.

 

Keresahan sang influencer harus diakui memang nyata. Media sekelas BBC Indonesia sudah pernah menurunkan laporan kuantitas jalan yang rusak parah di Lampung yang diperkirakan mencapai 7.000 kilometer atau setara lima kali pulang-pergi perjalanan Jakarta-Surabaya (bbc.com, 5/5/2023).

Lazimnya isu viral, tanggapan pro dan kontra pun berdatangan dari segala penjuru. Ditambah lagi dengan kesaksian dari warga setempat yang berlomba mengunggah kondisi jalan di sekitar rumahnya. Pada akhirnya kabar baik datang. Mereka yang selama ini sulit mengakses infrastruktur yang bagus dan berkualitas mulai bisa menarik nafas lega. Tidak tanggung-tanggung, sosok nomor satu di negeri ini turun langsung meninjau dan mengulurkan bantuan. Menurut beliau, untuk perbaikan jalan baik di level provinsi maupun kabupaten yang sekiranya tidak mampu dilakukan oleh daerah maka akan diambil alih oleh pusat dalam hal ini Kementerian PU (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) (bbc.com, 6/5/2023).

Tentu sangat patut diapresiasi langkah yang kini diambil para pemangku kebijakan di atas. Hanya saja tak sedikit di antara publik yang menyesalkan respons yang dinilai lambat. Sementara jalan merupakan infrastruktur utama di suatu negeri yang mutlak harus bisa diakses secara luas. Mengapa baru sekarang dan haruskah viral dahulu adalah dua pertanyaan yang menjadi komentar masyarakat, khususnya yang aktif di media sosial.

Dari mencermati banyak kasus di negeri zamrud ini, maklum saja bila komentar publik demikian. Tidak sedikit kebijakan terkait hajat hidup orang banyak diberlakukan justru setelah diunggah di platform media sosial dan viral. Tak cukup itu, bahkan upaya mencari keadilan pun tak luput dari hal tersebut. Warganet atau para pegiat media sosial tak jarang berubah status layaknya penyidik, detektif maupun merangkap pembela di beberapa kasus. Beberapa perkara bahkan bisa selesai atau diselesaikan dengan bantuan netizen. Jelas, terungkapnya kerusakan jalan di Lampung yang lantas viral bukan hal baru.

Dari peristiwa ini masyarakat menangkap kesan yang belakangan menjadi semacam tren di alam sekularisme ini. Yaitu harus viral dahulu, maka solusi bisa datang kemudian. Padahal akses infrastruktur merupakan hal mendasar yang sangat diperlukan dalam seluruh aktivitas manusia baik yang bergerak di sektor publik maupun di sektor privat. Contohnya seperti  pembangunan jalan, jalur kereta api, bandara, air bersih, waduk, kanal, tanggul, pengelolaan limbah, listrik, telekomunikasi, pelabuhan dan lain-lain.

Amboi, sungguh berbeda bila Islam yang jadi pedoman dalam menjalankan kehidupan bernegara dan berbangsa sesuai konsekuensi dari iman. Islam agama samawi yang diturunkan Allah melalui Rasulullah saw. tidak hanya mengatur seputar ibadah ritual seperti shalat, puasa dan membaca kitab suci. Namun lebih dari itu, Islam menjawab yang dibutuhkan manusia karena datang dari Sang Pencipta bangsa jin dan manusia.

 

Dalam kondisi terlihat maupun tersembunyi, viral atau tidak, tetap saja kemaslahatan rakyat yang utama. Penguasa pada masa kejayaan Islam paham betul tugas dan perannya sebagai sosok pemimpin umat, yaitu meriayah, dalam artian mengurusi dan menjamin kebutuhan setiap warga negaranya dalam koridor syariat yang diterapkan secara menyeluruh. Tanpa memandang status sosial rakyat negeri, kaya-miskin, berjenis kelamin pria atau wanita, dan dan agama, muslim atau bukan, baik yang viral maupun tersembunyi.

Terhadap pembangunan infrastruktur, misalnya, di dalam Islam jalan sebagai sarana transportasi merupakan salah satu kewajiban negara untuk memenuhinya. Pembangunan jalan tidak dipandang sebagai alat transportasi demi kepentingan ekonomi semata. Akan tetapi pembangunan jalan akan dibangun berdasarkan fungsinya sebagai sarana pelayanan dan kemudahan transportasi bagi setiap warga.

Lazim bila pembangunan infrastruktur pada gilirannya sangat berkaitan dengan sistem ekonomi Islam yang diterapkan. Hal ini disebabkan seluruh pembiayaan pembangunan infrastruktur dibiayai dari sumber-sumber kekayaan alam yang di miliki oleh negara yang tersimpan di Baitul Mal. Negara juga memastikan sistem politik ekonomi Islam tak ketinggalan ikut berperan agar seluruh pemenuhan kebutuhan setiap individu masyarakat dapat terjamin. Sehingga proses pembangunan jalan tersebut, misalnya, tidak akan mengalami banyak hambatan.

Mari tengok salah satu bukti sejarah yang masih tegak sampai saat ini, yaitu pembangunan rel kereta api yang menghubungkan Hijaz, Syam dan Istambul di masa pemerintahan Khilafah Utsmaniah. Proyek ini dibangun oleh Khalifah Sultan Abdul Hamid II pada tahun 1900 M untuk memudahkan perjalanan  jamaah haji saat menuju Mekkah. Uniknya, seluruh biaya pembangunannya di tanggung hanya oleh seluruh umat Islam.

 

Tak terbantahkan, jika penerapan sistem ekonomi Islam secara benar dan adil akan mampu mewujudkan kesejahteraan serta dapat mendorong tumbuhnya kesadaran dan empati antara masyarakat dengan penguasa. Sebab pemimpin dalam Islam mengemban amanah melaksanakan pembangunan dalam hal ini infrastruktur, misalnya atas dasar pertimbangan kepentingan masyarakat semata, bukan karena pertimbangan ekonomi untuk individu dan kelompok tertentu atau mengejar viralnya citra baik yang terbangun di media sosial. Wallaahua’lam.