Menilik Kandidat Pemimpin Banyak “Mikirin” Rakyat

Clue Presiden Joko Widodo yang disampaikan saat memberikan pidato di hadapan ribuan relawannya dari kelompok Nusantara Bersatu di Gelora Bung Karno (GBK), Sabtu, 26 November 2022 lalu, tentang siapa sosok yang layak dipilih rakyat untuk menjadi pemimpin RI selanjutnya, tak tersurat namun tersirat dari penggambaran beliau tentang ciri pemimpin yang “banyak mikirin” rakyat, yaitu yang berkerut dahinya dan memutih rambutnya. “Kalau wajah cling (mulus) dan bersih, tidak ada kerutan di wajah, hati-hati. Lihat rambutnya, kalau putih semua, ini mikiran rakyat ini,” kata Presiden, sepertinya kini menjadi nyata.

 

Kasak-kusuk warga Nitizen terkait sosok itu adalah Ganjar Pranowo menjadi nyata. Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri telah mengumumkan calon presiden (capres) yang akan diusung PDI-P pada hari Jumat, 21 April 2023 lalu (kompas.com, 21/4/2023). Otomatis, sudah ada dua calon presiden yaitu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo . Keduanya telah resmi diusung kekuatan partai politik sebagai calon presiden (capres) di gelaran Pemilu 2024. Terpilihnya kedua Capres itu pun turut mengundang reaksi pasar.

 

Chief Analist Deu Calion Futures (DCFX) Lukman Leong menyebut, pihaknya mendukung memilih Ganjar Pranowo agar dapat melanjutkan program Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang saat ini menjabat. “Kalau saya sih Ganjar aja. Sebagai kader dari parpol yang sama dengan Jokowi, saya harap dia bisa melanjutkan keberhasilan pak Jokowi selama ini,” ujarnya (CNBC Indonesia, 26/4/2023). Sementara, Senior Investment Information Mirae Asset, Nafan Aji Gusta mengatakan, dengan terpilihnya kedua kandidat tersebut sebagai Capres 2024 dapat memberikan kepastian kepada masyarakat temasuk investor terhadap sosok terpilih dari masing-masing partai.

 

Memilih Calon Presiden Selalu Terkait Investasi?

 

Selanjutnya Nafan Aji Gusta mengatakan bahwa euforia terkait pengumuman Capres itu sudah di ketahui oleh publik sehingga publik mengapresiasi secara positif. Yang dimaksud positif adalah selama investor melihat sosok kandidat capres dan cawapres tersebut mampu menerapkan kebijakan pro stabiliti pro jobs, pro environment. Dan itu sangat penting. Sebab menurutnya lagi, secara garis besar pesta demokrasi akan berkaitan dengan kebijakan yang bertujuan untuk memberikan kemakmuran perekonomian Tanah Air. Ada komitmen menyangkut kepentingan bangsa dan negara sehingga otomatis kedaulatan rakyat terpenuhi.

 

Selain itu, pesta demokrasi yang berjalan kondusif dan menerapkan prinsip jujur dan adil juga akan memberikan dampak positif terhadap pasar modal dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Sehingga hal itu akan menimbulkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Indonesia. Itu penting mesti diwujudkan oleh pemerintah saat ini karena tentunya dengan demikian dengan adanya terciptanya kondisi politik dan keamanan secara kondusif tentunya pelaku investor akan semakin percaya berinvestasi di tanah air.

 

Sementara, Direktur Ekuator Swarna Capital Hans Kwee menilai, pesta demokrasi dapat menggenjot sektor konsumsi yang akan berpengaruh pada perekonomian nasional. Mandiri Sekuritas memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2023 akan diwarnai oleh kemeriahan persiapan tahun pemilu yang digelar pada tahun 2024 mendatang. Chief Economist Mandiri Sekuritas Loe Putera Rinaldy menyebut, tahun politik akan mendorong sektor konsumer kembali menggeliat.

 

Leo menjelaskan, efek tahun politik dimulai pada tahun 2023 yang akan mendongkrak sektor konsumsi. Pasalnya, pada 2024 mendatang bukan hanya digelar untuk pemilihan Presiden, tapi juga Pemilihan Pilkada serentak di setiap provinsi. Ia bahkan memprediksi pertumbuhan ekonomi tahun ini di level 4,9%, sementara pertumbuhan konsumer privat akan berada di angka 5,2%. Hal itu terindikasi dari level potensi dana kampanye provinsi dan nasional yang berkontribusi pada perputaran ekonomi sebagaimana pada tahun politik pada 2014 dan 2019 lalu.

 

Situasi perpolitikan dalam sistem kapitalis memang sangat fluktuatif. Bergantung pada isu panas yang digoreng baik oleh tim sukses, pemerintah sendiri maupun para pelaku ekonomi yang sebagian besar sangat oportunis. Kampanye dan momen pemilihan pemimpin bisa menjadi komoditas ekonomi bagi mereka, sebab, ekonomi bagi mereka bukan melulu muamalah riil bertemunya pembeli dan penjual di pasar, bertukar ya barang dan uang secara nyata di pasar setelah transaksi. Hal yang non riil juga sangat berpengaruh yaitu pasar saham dengan komoditas surat berharga.

 

Namun, sebagai akibatnya, kita selama berpuluh-puluh tahun menikmati sengsaranya memiliki pemimpin yang hanya berfungsi sebagai regulator kebijakan. Panjangnya jabatan, 5 tahun hanya fokus pada pengembalian modal dan mempermudah para investor asing mengeksploitasi kekayaan alam. Bahkan yang sedang berlangsung, APBN negara diobok-obok karena dua Mega proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dan pembangunan IKN. Pemilihan calon presiden lebih mirip memilih manager sebuah perusahaan, apa mau dikata, inilah sistem ekonomi kapitalisme yang sangat erat hubungannya dengan sistem politik demokrasi.

 

Maka wajar, jika selama bertahun-tahun pula kita tak kunjung sejahtera. Sebab fokus pejabat negeri ini adalah menyiapkan calon pemimpin baru. Bukan kemaslahatan rakyat. Sistem politik demokrasi dikenal sangat mahal biayanya. Sejak dari kampanye hingga kelak pemilihan suara, akan ada banyak arus keuangan yang mengalir dari berbagai pihak, inilah yang kemudian dimaksudkan sebagai potensi ekonomi meningkat, dari sinilah munculnya celah bagi para investor untuk mendulang kesempatan mendapatkan akses terpendek dan termudah bagi usahanya dengan kompensasi penggelontoran dana bagi setiap proses pemilihan pemimpin tersebut.

 

Dalam politik demokrasi kita akan sulit mendapati fakta jujur dan adil, seringkali rakyat dibuat kecewa terhadap calon impian mereka yang ternyata hanya pion dalam permainan politik para elitnya berikut dengan para pengusaha yang bakal mendanai mereka, sehingga berbagai kepentingan pribadi berseliweran memenuhi kantong setiap calon yang lebih tepat disebut politik balas Budi. Hasil angka penghitungan cepat suara terpilih seringkali pula kalah dengan perjanjian hitam di atas putih tentang siapa yang bakal terpilih sebagai pemimpin sekaligus dengan segala kompensasinya.

 

Islam Melahirkan Pemimpin Untuk Maslahat Rakyat

 

Sayangnya rakyat Indonesia sangatlah lemah, selalu semangat mengulang setiap tahunnya memilih pemimpin yang hanya pandai memberikan janji namun tak ada bukti. Slogan-slogan membius namun menyesatkan merangsek maju mempengaruhi pikiran rakyat seperti, “ pilihlah pemimpin untuk perbaikan”, “ Pilihlah pemimpin untuk perubahan”, ‘ Gunakan hak pilihmu, jika tidak maka suaramu akan digunakan kafir” dan lain sebagainya.

 

Padahal Rasulullah sudah memberikan petunjuk ketika hendak memilih pemimpin. “Sesungguhnya kepemimpinan merupakan sebuah amanah, di mana kelak di hari kiamat akan mengakibatkan kerugian dan penyesalan. Kecuali mereka yang melaksanakannya dengan cara baik, serta dapat menjalankan amanahnya sebagai pemimpin.” (Riwayat Muslim). Amanah ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT, maka tak cukup hanya memilih seseorang sebagai pemimpin karena bisa”melanjutkan” proyek hari ini. Tapi yang sebenar-benarnya bertakwa kepada Allah dan menjalankan syariatNya. Sebab tak ada amanah terbaik selain sesuai syariat.

 

Pemimpin dalam Islam adalah pengurus rakyat, bukan pengurus partai, pengusaha apalagi pemilik modal sebagaimana sabda Rasulullah saw,“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari). Ia tak hanya memastikan lancarnya roda perekonomian semata, namun seluruh kebutuhan pokok umat. Dari mulai sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan keamanan. Ia sebagai pemimpin harus menjamin ketersediannya tidak langka, dan rakyat mudah mengaksesnya.

 

Jaminan pemenuhan kebutuhan pokok tersebut atas biaya mandiri negara, bukan utang asing ataupun pajak, Baitul Mal sebagai bagian dari struktur negaralah yang akan membiayai seluruh kebutuhan negara dalam rangka mengemban tujuan maslahat rakyat. Pemimpin dalam Islam tidak anti kritik, juga tidak otoriter, dia akan diawasi oleh rakyat dan majelis umat, yang tentu saja ini adalah aktifitas wajib yaitu muhasabah Lil hukam ( memuhasabahi penguasa) atau evaluasi. Agar kebijakan tidak melenceng dari syariat dan tidak ada yang terzalimi. Wallahu a’lam bish showab.