Pengangguran Meningkat, Terhambat Pendidikan

Pengangguran Meningkat, Terhambat Pendidikan

Telah pupus harapan para pencari kerja, ketika melihat fakta, tidak ada kerjaan yang bisa didamba.

Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat pengangguran Indonesia menembus 8,42 juta orang pada Agustus 2022. (cnnindonesia.com, 19 Februari 2023)

Jawa Barat menjadi provinsi paling banyak menyumbang pengangguran, berdasarkan jenis kelamin secara nasional ada 5,93% pengangguran laki-laki dan 5,75% lainnya wanita.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menyebutkan, tantangan utama di Indonesia adalah menurunkan tingkat pengangguran, pengangguran di Indonesia berpendidikan rendah.

Ida juga menyampaikan bahwa mayoritas pengangguran yang ada di Indonesia adalah mereka yang mengalami hopeles of job atau pengangguran yang merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan, dari total 8,4 juta orang pengangguran sebanyak 2,8 juta atau 33,45% mengalami hopeles of job, dari 2,8 juta orang pengangguran yang mengalami situasi hopeles of job tersebut sekitar 7 6,90% berpendidikan rendah, yakni lulusan SMP ke bawah dalam pernyataan tertulisnya pada salah selasa, 17 Januari 2023.

Ida Fauziah mengatakan, ini mengindikasikan tingkat pendidikan mereka tak mampu menyiapkan mereka memasuki pasar kerja, baik pendidikan yang rendah maupun kompetensi mereka, selain rendahnya pendidikan menurut Ida, tantangan kedua dalam penurunan pengangguran adalah tekanan untuk meningkatkan penciptaan lapangan kerja khususnya di sektor formal, ketiga nilai budaya kerja baru generasi y dan Z yang masuk dalam pasar kerja telah membawa nilai-nilai budaya kerja baru.

Misalnya nilai World Life Balance pekerjaan yang bermakna dan World payment ungkap Ida, keempat resiko ketidaksesuaian antara supply and demand akibat adanya digitalisasi, menurutnya digitalisasi mendorong perubahan permintaan keterampilan kerja, pola hubungan kerja serta waktu dan tempat bekerja yang semakin fleksibel, ia menambahkan kunci untuk mengatasi pengangguran di pasar kerja adalah dengan menciptakan pasar tenaga kerja yang inklusif, makin tingginya pengangguran menunjukkan kegagalan pemerintah dalam menyiapkan lapangan pekerjaan untuk rakyatnya dan gagalnya pemerintah dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh rakyatnya.

Sementara pada saat yang sama, penduduk usia kerja semakin meningkat, alhasil terjadi ketidakselarasan antara pendidikan dengan lapangan kerja padahal pekerjaan akan menyokong pemenuhan kebutuhan asasiah masyarakat berupa sandang, pangan dan papan, artinya jika masyarakat menganggur atau tidak memiliki pekerjaan, maka mereka akan jatuh pada kemiskinan, kelaparan hingga memicu, tidak adanya jaminan pemenuhan kebutuhan asasi masyarakat berupa sandang, pangan, papan.

 

Kapitalisme Biangnya

Pendidikan hingga kesehatan sejatinya disebabkan oleh penerapan sistem ekonomi kapitalis sistem ini telah meliberalisasi kepemilikan umum atau rakyat, alhasil harta milik rakyat yang seharusnya bisa dinikmati rakyat dalam bentuk pendidikan dan kesehatan gratis, dikuasai oleh para korporat pemilik modal.

Sementara negara hanya bertindak sebagai regulator, yang memuluskan jalan korporasi untuk menguasai harta milik rakyat.

Konsep liberalisasi ini juga membuka jalan bagi tenaga kerja asing membanjiri industri dalam negeri, alhasil rakyat lokal harus bersaing untuk mendapatkan pekerjaan.

Sistem pendidikan sekuler yang diterapkan di negeri ini juga telah mengkomersialkan pendidikan, alhasil pendidikan menjadi barang mahal, rakyat miskin sulit mendapatkan pendidikan, kalaupun bisa bersekolah, terbatas di sekolah dengan kualitas yang rendah, akhirnya mereka tidak memiliki kompetensi untuk bersaing di dunia kerja, pengangguran pun tak terelakkan.

 

Solusi Islam

Berbeda dengan Islam Islam, memiliki cara jitu yang komprehensif untuk mengatasi persoalan pengangguran.

Negara dalam Islam memposisikan diri sebagai ro’in atau pengurus dan mas’ul atau penanggung jawab terhadap urusan rakyat bukan hanya sebagai regulator maka persoalan pengangguran akan di benahi secara serius dalam Islam.

Layanan pendidikan mendapat perhatian penuh oleh negara sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat negara memberikan anggaran penuh untuk memenuhi kebutuhan pendidikan seluruh warganya.

Seluruh pembiayaan pendidikan baik, yang menyangkut gaji para guru atau dosen maupun infrastruktur serta sarana dan prasarana pendidikan, sepenuhnya menjadi kewajiban negara, ini artinya dalam Islam, pendidikan adalah kebutuhan pokok publik yang seharusnya disediakan secara gratis oleh negara.

Hal ini karena kepala negara atau Imam adalah penanggung jawab urusan umat melalui sistem pendidikan, memberikan pemahaman kepada individu laki-laki tentang wajibnya bekerja dan mulianya orang-orang yang bekerja di hadapan Allah Swt, ketika individu tidak bekerja baik karena malas atau tidak memiliki keahlian dan modal untuk bekerja, maka kepala negara Islam akan memaksa individu tersebut bekerja, serta menyediakan sarana dan prasarananya.

Negara Islam akan memberikan keterampilan dan modal bagi yang membutuhkan.

Selain itu sistem Islam menjalankan strategi melalui proyek-proyek pengelolaan sumber daya kepemilikan umum, yang pastinya menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar.

Sistem Islam juga menjalankan strategi terkoordinasi antara sistem pendidikan dengan potensi ekonomi di berbagai area, mekanisme yang seperti inilah yang membuat serapan lulusan pendidikan, khususnya tenaga kerja terdidik akan sejalan dengan kebutuhan masyarakat bukan kebutuhan korporasi.

Sistem Islam akan menciptakan iklim yang merangsang untuk membuka usaha melalui birokrasi yang sederhana dan penghapusan pajak serta melindungi industri dari persaingan yang tidak sehat melalui penerapan aturan Islam kaffah dalam negara.

Melalui penerapan Islam kaffah maka persoalan pengangguran yang terjadi di negeri ini, bahkan dunia akan terselesaikan.