Suara Netizen Indonesia-Publik Indonesia dikejutkan oleh pemberitaan mengenai penolakan visa dan izin masuk tokoh Palestina Dr. Basem Naim, anggota Biro Politik Hamas di Jalur Gaza oleh Pemerintah Indonesia pada awal Mei 2026. Habib Rizieq Shihab adalah salah satu tokoh Indonesia yang mengungkap hal ini.
Menanggapi kegaduhan di ruang publik, Dirjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), Hendarsam Marantoko angkat bicara menegaskan bahwa isu tersebut tidak benar. Menurutnya Ditjen Imigrasi telah melakukan pengecekan data pada sistem cekal perlintasan. Berdasarkan penelusuran, nama Basem Naim tidak ada dalam hasil pengecekan sistem perlintasan. Hendarsam menyampaikan Dr. Basem Naim tidak pernah tercatat mencoba memasuki wilayah NKRI sehingga dapat disimpulkan bahwa imigrasi tidak pernah melakukan penolakan masuk terhadap WNA atas nama Basem Naim (republika.co.id, 8/5/2026).
Di lapangan pernyataan ini terbantahkan. Habib Rizieq mengungkap Dr. Basem Naim hendak bertemu dengan ormas-ormas Islam di Indonesia. Beliau berencana untuk bersilahturahmi ke Muhammadiyah, NU, FPI dan tokoh-tokoh Islam Indonesia. Namun saat pengurusan permohonan visa di KBRI Kuala Lumpur pada 25 April 2026, pengajuannya mendapat penolakan. Habib Rizieq sudah berupaya mengontak pejabat-pejabat Indonesia agar delegasi Palestina ini diterima dan dibolehkan masuk ke Indonesia namun upaya tersebut tidak berhasil, sehingga rombongan ini kembali ke Turki.
Palestinian Information Center dalam laman mereka yang diunggah pada 25/4/2026 menyampaikan bahwa delegasi ini merupakan delegasi tingkat tinggi Hamas yang telah menyelesaikan kunjungan resmi ke Malaysia, dimana mereka mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri dan tokoh-tokoh Islam Malaysia. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara sahabat, menginformasikan kondisi terkini Palestina di tengah agresi Israel yang terus berlangsung, dan menjajaki upaya dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina.
Dr. Basem Naim adalah seorang dokter, politikus dan pejabat Hamas di Palestina. Beliau menjabat sebagai Menteri Kesehatan di Pemerintahan Ismail Haniyeh, selanjutnya menjabat sebagai Menteri Pemuda dan olahraga di Pemerintahan Persatuan Nasional Palestina. Dr. Basem Naim merupakan sosok yang memiliki kedekatan dengan berbagai elemen masyarakat Indonesia dan dikenal berkontribusi dalam pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Dr. Basem Naim merupakan pihak yang mewakafkan lahan untuk pembangunan rumah sakit tersebut dan membantu berbagai proses administrasi ketika Indonesia mengirim tenaga serta material pembangunan ke Palestina.
Oleh sebab itu penolakan terhadap tokoh Palestina yang selama ini membantu misi kemanusiaan Indonesia adalah bentuk inkonsistensi terhadap perjuangan rakyat Palestina. Penolakan tersebut adalah indikasi bahwa politik bebas aktif Indonesia yang selama ini digaung-gaungkan hanya tinggal narasi. Lebih lanjut sikap ini menunjukkan lemahnya komitmen Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Sungguh memalukan.
Sementara Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim tegas menolak bergabung dengan Dewan Perdamaian (BoP), Ia bersikap lebih terbuka terhadap Hamas, menolak untuk mengecam kelompok tersebut meskipun ada tekanan Barat dan memandang Hamas sebagai instrumen penting dalam perjuangan kebebasan Palestina. Di sisi lain Pemerintah Indonesia cenderung menjaga jarak yang lebih formal dengan para pejabat Palestina bahkan memfokuskan upaya diplomatiknya pada Otoritas Palestina dan koalisi internasional, yang nyata-nyata berada dibawah dikte Amerika.
Genosida di Gaza telah menyatukan para pemimpin Malaysia di seluruh spektrum politik untuk menyatakan dukungan bagi Palestina. Para Pemimpin Aksi Demokratik (DAP) yang terkait dengan minoritas Tionghoa bahkan bersatu suara dengan PAS yang fundamentalis untuk kemerdekaan Palestina. Malaysia mampu menyatukan mantan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan Mahathir Mohamad, Pemimpin PAS, DAP, Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) dan anggota kabinet Perdana Menteri saat ini dalam satu panggung solidaritas Palestina.
Inilah realitas perbedaan tajam antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia dalam memandang Palestina. Oleh sebab itu Pemerintah Indonesia seharusnya merasa malu terhadap sikap inkonsistensinya terhadap nilai-nilai yang paling mendasar yaitu kemanusiaan.
Semakin ke sini kita menyaksikan bahwa upaya normalisasi hubungan dengan Israel semakin terbuka, sebaliknya keberpihakan kepada Palestina semakin luntur. Jika kecurigaan umat terbukti maka Pemerintah Indonesia telah melemparkan dirinya dalam gerbong para pengkhianat sebagaimana pemerintah negara-negara Muslim lainnya yang berada dalam genggaman Amerika.
Oleh sebab itu kita tidak boleh diam karena diam adalah bagian dari keterlibatan. [SNI]
