Suara Netizen Indonesia–Dengan wajah bingung, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjawab pertanyaan wartawan soal pembelian motor listrik untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurutnya, ada miskomunikasi dengan bawahannya, ia jelas sudah menolak tahun lalu, ternyata masih ada yang lolos (kompas.tv, 9-4-2026).
Kembali Purbaya memastikan tahun 2026 sudah tidak ada lagi pembelian motor operasional untuk SPPG. Kepala BGN, Dadan Hindayana sendiri menyebutkan pengadaan motor yang terealisir 21.801 unit dari 25 ribu unit yang dipesan ditujukan untuk operasional di wilayah dengan akses transportasi sulit. Ia pun membatah munculnya informasi 70.000 unit di masyarakat. Ia berharap masyakat selalu memverifikasi setiap berita yang ada sehingga tidak mudah terpengaruh, sebab pengadaan motor itu bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan kelancaran pelaksanaan Program MBG di seluruh Indonesia.
Kritikan Datang Tanpa Solusi Jelas
Imbauan pembatalan pengadaan muncul dari Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris karena dinilai tidak memiliki urgensi (tempo co, 9-4-2026). Harga motor yang dipesan BGN untuk operasional MBG pun menurut Charles tak sebanding dengan kendaraan serupa yang diproduksi dalam negeri.
Dan yang mengkhawatirkan dari pernyataan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, bahwa APBN mengalami defisit di awal tahun 2026 mencapai Rp 240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Maret. Alasan utamanya karena ada peningkatan di seluruh pos belanja, dan yang terbesar adalah di program MBG (kompas.tv, 6-4-2026).
Belum cukup disitu, rakyat dibuat sedih lagi, karena proyek pengadaan kaos kaki sebesar Rp1,7 miliar untuk 17.000 pasang kaos kaki. Artinya, BGN membeli sekitar 17.000 pasang kaos kaki lapangan dengan harga satuan Rp100.000 sebagaimana tercantum dalam e-katalog. Padahal, harga di pasar umum harga RP100.000 untuk harga kaos kaki bermerk. Data pengadaan barang dan jasa serta belanja BGN tahun 2025 dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) menyebutkan, total pelaksanaan belanja BGN tahun 2025 tercatat sebesar Rp6,2 triliun.
Dengan belanja terbesar adalah kendaraan, di dalamnya memuat sewa mobil dan pembelian sepeda motor listrik dengan total Rp1,39 triliun. Disusul anggaran pembangunan dapur MBG Rp1,26 triliun, serta pembelian perangkat keras dan komputer Rp830 miliar (multatuli.org, 10-3-2026).
MBG Semakin Zalim Semakin Dimanja
Belum bisa dipastikan berapa juta anak yang terselamatkan gizinya dan terbebas dari stunting. Bahkan kasus keracunan menu MBG masih marak, penutupan SPPG karena ketidaklayakan prosedur produksi maupun teknis pembangunan gedung pun tak kalah banyak. Tapi seolah anjing menggonggong kafilah berlalu, proyek MBG semakin zalim. Uang pajak rakyat dihambur-hamburkan untuk proyek yang semakin terang mengarah bukan pada kepentingan rakyat.
Sungguh menggelikan, sekelas pejabat negara bisa terjadi miskomunikasi, seolah membuktikan bahwa negara tidak serius mengurusi rakyatnya. Banyaknya previle yang diterima BGN semakin memperjelas, program makan gratis ini adalah proyek yang manfaatnya lebih dirasakan oleh elit politik dibandingkan penerimanya, yaitu rakyat.
Bagaimana bisa motor listrik untuk menjangkau daerah yang sulit, apakah di desa terpencil ada depo isi ulang ketika baterai sepeda habis? Apakah tidak lebih baik akses jalannya yang diperbaiki, agar perekonomian lebih lancar antar satu desa dengan desa yang lain misalnya. Sepeda dikatakan untuk digunakan kepala SPPG, bukannya ia wajib bertugas di dalam SPPG itu sendiri memantau sekaligus mengontrol proses produksi? Sungguh sangat tidak efisien. Malah bisa dibilang ini pemborosan nyata.
Sejak awal, program MBG sudah mencirikan perpanjangan tangan kepentingan elit. Penawaran pemerintah secara terbuka untuk pembangunan dapur MBG telah menciptakan kesenjangan ekonomi antara mereka yang butuh pekerjaan dan para pemilik modal yang orientasinya profit, yang terjadi adalah distribusi keuntungan bagi mereka yang memiliki posisi strategis.
Rakyat kian tak tersentuh, bahkan hati-hati kian teriris manakala BGN terus belanja berbagai barang mengatasnamakan program. Dan inilah Sistem Kapitalisme yang menjadi aturan yang diterapkan negara. Kebijakan populis hanya menyenangkan rakyat tapi mengenyangkan orang-orang bermodal besar sekaligus memiliki koneksi dengan kekuasaan.
Pengurusan Islam Jelas Adil dan Berkah
Ibn umar r.a berkata, saya telah mendengar rasulullah saw bersabda,” Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannnya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya…” ( HR. Bukhari Muslim). Berdasarkan hadis ini, rakyat bukanlah beban apalagi kelinci percobaan. Kesejahteraan mereka adalah jaminan yang diberikan seseorang ketika ia dipilih menjadi pemimpin, saat di tangannya ada kekuasaan.
Jaminan sejahtera dalam Islam harus dipastikan dirasakan hingga individu per individu, negara tidak boleh hanya mengesahkan kebijakan populis. Melainkan memastikan ketahanan pangan yang mandiri, tidak bergantung pada negara lain, meski impor dibolehkan. Negara, diwajibkan memberikan kesempatan luas lapangan pekerjaan sesuai keahlian rakyatnya. Bagi yang uzur syari hingga tak mampu bekerja akan diberi santunan dari Baitulmal. Negara akan meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan secara gratis.
Bahkan ada mekanisme pemberian tanah untuk dikelola bagi mereka yang ingin bekerja di bidang pertanian. Hal ini karena setiap tanah atau lahan yang tidak dikelola selama tiga tahun berturut-turut akan diambil negara. Ketika pertanian didukung penuh oleh negara, ketahanan pangan adalah keniscayaan. Masalah terpenuhinya gizi keluarga secara otomatis akan terpenuhi juga karena para ayah mampu memberi nafkah dengan baik.
Sementara kebutuhan publik seperti sekolah, rumah sakit, jalan dan lainnya akan dibangun oleh negara dari Baitulmal dari sisi pos pendapatan dari kepemilikan umum. Samasekali tidak membebani rakyat dalam pungutan apapun termasuk pajak. Tidakkah ini adalah bentuk keadilan yang nyata? Maka mengapa kita masih yakin sistem buatan manusia ini, jika kelak kita dimintai pertanggungjawab Allah atas kelalaian hari ini? Wallahualam bissawab. [SNI].
