Suara Netizen Indonesia-Pemerintah Spanyol menghadapi tekanan politik dan diplomatik menyusul masuknya sekitar 50 hingga 60 ribu migran ke wilayah eksklave Ceuta di Afrika Utara. Meski Perdana Menteri Pedro Sanchez menyebut peristiwa itu sebagai sebuah serangan, pemerintah tetap berhati-hati untuk tidak secara langsung menyalahkan Maroko (mediaindonesia.com, 4/8/2026).
Sikap pemerintah tersebut memicu kritik dari berbagai kalangan politik di Spanyol. Politisi dari kubu kanan maupun kiri mendesak agar Maroko dimintai penjelasan atas peristiwa yang menewaskan sedikitnya 90 orang. Jumlah pendatang melampaui dua pertiga jumlah penduduk biasa di Ceuta menyebabkan krisis kemanusiaan. Saat ini sebagian besar migran yang memasuki Ceuta telah dipulangkan ke Maroko dan proses pemulangan masih terus berlangsung.
Kota Otonom Spanyol di Afrika Utara
Ceuta dan juga Melila adalah kota otonom milik Spanyol yang terletak di pesisir Afrika Utara, berbatasan darat langsung dengan Maroko serta menghadap ke Selat Gibraltar di dekat laut Mediterania. Sebelum dikuasai Spanyol, Ceuta dan sebagian besar Afrika Utara adalah wilayah Kekhilafahan Islam dibawah keemiran lokal. Beralihnya Ceuta dan Melila ke tangan Spanyol sejak tahun 1580 melalui proses sejarah panjang yang melibatkan penjajahan Portugal, penyatuan takhta Uni Iberia dan warga lokal yang memilih Spanyol ketika Portugal memisahkan diri.
Ketika Maroko merdeka dari Prancis dan Spanyol pada tahun 1956, Maroko menuntut pengembalian Ceuta. Namun, Spanyol menolak karena Ceuta telah menjadi bagian dari wilayah mereka jauh sebelum negara modern Maroko berdiri. Untuk memperkuat status hukumnya, Pemerintah Spanyol memberikan status kota otonom (Ciudad Autonoma) kepada Ceuta pada tahun 1995, menjadikannya bagian integral dari Spanyol dan Uni Eropa di daratan Afrika.
Ceuta adalah rumah bagi populasi campuran Kristen dan Muslim. Maroko secara resmi tidak mengakui Ceuta dan Melila sebagai wilayah Spanyol dan sering menyebutnya sebagai tanah pendudukan (theguardian.com, 3/8/2026).
Ceuta Menjadi Titik Rawan Imigrasi
Ceuta dan Melila merupakan dua titik utama kedatangan imigran ke Spanyol, baik untuk mencari peluang ekonomi yang lebih baik atau melarikan diri dari kekerasan di negara asal mereka. Oleh sebab itu Ceuta dan Melila ini dijaga ketat karena dianggap sebagai tujuan bagi mereka yang akan mencoba mencapai Spanyol dari Maroko dan bagian lain Afrika. Untuk mencapai Ceuta, para imigran berenang dari kota Fnideq di Maroko, menempuh jarak sekitar 3 mil (5 km), sedang yang lain berusaha menyeberang dari kota Belyounech yang lebih dekat.
Populasi imigran di Spanyol secara keseluruhan telah meningkat pesat dalam beberapa dekade terakhir, dengan sekitar 10 juta orang dari 50 juta penduduk negara itu lahir di tempat lain. Banyak di antaranya berasal dari Kolombia, Venezuela, Maroko, dan bekerja di sektor-sektor kunci ekonomi Spanyol, termasuk pertanian, pariwisata, dan sektor jasa.
Penyebab Krisis Migrasi
Akar dari krisis migrasi kemungkinan besar terletak pada sebuah hoaks yang dengan cepat menyebar di media sosial setelah putusan Mahkamah Agung Spanyol menyatakan bahwa migran yang tiba melalui laut tidak dapat dideportasi begitu saja. Saat hoaks tersebut semakin meluas di internet, pengawasan perbatasan Maroko berkurang hingga batas minimum sampai akhirnya dicabut sepenuhnya, yang memungkinkan puluhan ribu orang untuk masuk.
Namun, penyeberangan tersebut bisa dikaitkan dengan persaingan antara Maroko dan Aljazair, serta kunjungan baru-baru ini oleh perdana menteri Spanyol, Pedro Sanchez, ke Aljir. Penyeberangan perbatasan massal pernah terjadi pada bulan Mei 2021, setelah Maroko melonggarkan kontrol perbatasan selama perselisihan diplomatik dengan Spanyol terkait keputusan Spanyol untuk mengizinkan pemimpin gerakan kemerdekaan Sahara Barat, Front Polisario, untuk dirawat karena Covid-19 di Spanyol.
Maroko dan Front Polisario sama-sama mengklaim Sahara Barat, yang berada di bawah kekuasaan Spanyol hingga tahun 1975, ketika otoritas kolonial menyerahkan wilayah tersebut kepada Maroko dan Mauritania.
Krisis diplomatik itu berakhir pada tahun 2022 ketika Madrid membalikkan kebijakan netralitasnya yang telah lama dipegang dan mendukung rencana Maroko untuk Sahara Barat-sebuah langkah yang telah menyebabkan keretakan diplomatik antara Madrid dan Aljir, yang mendukung kelompok Polisario.
Sanchez mengunjungi Aljir pada 20 Juli-inilah kunjungan pertama kepala pemerintahan Spanyol dalam empat tahun terakhir yang menandai mencairnya hubungan dengan Aljazair.
Matteo Villa, seorang peneliti migrasi di Institut Studi Politik Internasional Italia, mengatakan bahwa politik kemungkinan besar terlibat. Bahwa apa yang terjadi pada tahun 2021 adalah versi skala kecil dari apa yang terjadi, 50.000 orang tidak datang dalam semalam, padahal biasanya hanya ratusan orang per bulan. Kepergian Sanchez ke Aljazair adalah sesuatu yang tidak disukai Maroko.
Villa berpendapat bahwa Maroko mungkin telah melonggarkan perbatasan sebagai cara untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki “kendali penuh”, terutama karena pihak berwenang di sana tahu bahwa hal itu akan menyebabkan reaksi berlebihan di Eropa.
Ada Apa Dengan Maroko?
Saat ini Maroko dipimpin oleh Mohamed ke-VI, raja terkaya di Afrika, namun rakyatnya menjuluki raja sebagai “raja yang hilang.” Mohamed ke-VI memiliki kekayaan 8 miliar dolar dari tambang fosfat hingga bank, namun alih-alih mengurus rakyatnya, dia memilih tinggal di mansion mewahnya di Paris. Saat negaranya dilanda krisis, dia justru asyik dengan koleksi ratusan mobil dan yacht mahal.
Ceuta dan Melila adalah dua daerah kantong yang terletak di wilayah Rif, sebuah daerah Maroko utara yang dibentuk oleh puluhan tahun marginalisasi ekonomi, mobilisasi sosial, dan penindasan politik. Suasana frustasi, sesak, dan harapan yang seolah padam tampak dalam wajah-wajah masyarakat Farkhana, Beni Ensar, Nador, Tetouan, Martil dan Fnideq (meltingpot.org, 3/8/2026).
Organisasi-oranisasi yang bekerja di sepanjang perbatasan menggambarkan pergerakan massal itu sebagai pelarian massal bukan sekadar arus migrasi. Lembaga demokrasi Maroko menyatakan ”keprihatinan mendalam” atas situasi yang dihadapi kaum muda di negara itu dan menggambarkannya sebagai akibat dari “kegagalan politik” pemerintah Maroko.
Di Maroko, ketidaksetaraan semakin memburuk. Sementara kesenjangan sosial terus melebar, pemerintah Maroko telah menghabiskan lebih dari 1,6 miliar dolar AS untuk acara olahraga internasional besar. Negara ini baru saja menjadi tuan rumah Piala Afrika dan sedang bersiap untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2030 bersama Spanyol dan Portugal.
Menurut angka resmi, pengangguran kaum muda di Maroko melebihi 13%. Di antara kaum muda berusia 18 hingga 24 tahun, lebih dari separuhnya menganggur, putus sekolah, dan tanpa prospek nyata. Mereka tidak bekerja maupun belajar. Mereka telah kehilangan harapan karena tidak memiliki akses ke pendidikan yang memadai dan tidak ada peluang kerja.
Pada saat yang sama, gerakan sosial telah dilarang dan ditindas secara brutal, dengan banyak aktivis muda menerima hukuman penjara yang berat. Sebagian besar dari mereka yang tidak lagi melihat masa depan di sini akhirnya bermigrasi. Banyak kaum muda yang terlibat dalam protes tersebut kemudian menyeberangi laut dari Al Hoceima ke Spanyol dalam apa yang hampir dapat digambarkan sebagai migrasi kolektif, melarikan diri dari penindasan politik dan kesulitan ekonomi. Namun, siapa yang bertanggung jawab untuk 90 manusia yang hidupnya berakhir demi sebuah harapan?
Peran Israel-AS di Balik Layar
Analis geopolitik Alan Barroso mengungkap aliansi yang tidak terlihat terhadap Spanyol dengan menghubungkan tiga aktor yang tampaknya jauh, yaitu Raja Maroko, Donald Trump dan Benjamin Netanyahu. Pengungkapan ini terjadi setelah sebuah publikasi oleh kementerian luar negeri Israel yang mengucapkan selamat kepada Maroko atas “Hari Takhta,”- yang oleh Barroso ditafsirkan sebagai penanda dari konsentrasi permusuhan terhadap Madrid.
Maroko adalah negara boneka Yahudi-Zionis dan telah bergabung dengan Abraham Accord sejak 2020. Raja Maroko baru saja menamai sebuah jalan pantai sepanjang 1,005 KM sebagai “Jalan Donald Trump” untuk menunjukkan loyalitas dan penghormatan kepada Presiden AS.
Sementara, Spanyol adalah salah satu pemain utama dalam lanskap geopolitik Eropa terutama dalam isu-isu kebijakan luar negeri, hak asasi manusia dan perantaraan dalam konflik internasional seperti genosida di Gaza. Pedro Sanchez telah menjadi salah satu suara Eropa terkuat yang menyerukan pertanggungjawaban Israel atas genosida Gaza. Spanyol menolak berfungsi sebagai landasan peluncuran untuk perang AS melawan Iran, sehingga Washington, Tel Aviv, dan Rabat bersatu untuk memanfaatkan perbatasan Afrika Utara sebagai senjata melawannya.
Dan penentuan waktunya juga bukan kebetulan. Spanyol sedang mendekati pemilu. Krisis migrasi adalah senjata sempurna untuk meruntuhkan pemerintah yang sedang menjabat, taktik klasik dari Mossad dan CIA.
Adapun permainan yang lebih besar adalah perebutan Selat Gibraltar. Krisis migrasi ini hanyalah satu langkah permulaan. Selat Gibraltar merupakan titik sempit yang dilalui sekitar 10% perdagangan maritim global dan sekitar 100.000 kapal setiap tahunnya. Pada Januari 2026, Israel dan Maroko menandatangani rencana aksi militer bersama. Saat ini Israel memasok setidaknya 51% rudal ke Maroko.
Dengan dukungan Israel, Maroko sedang memperluas produksi drone secara masif. Mereka telah menerapkan sistem pertahanan udara Israel “Spyder” dan sedang memproduksi secara lokal amunisi pengintai Israel SpyX (drone kamikaze). Pusat pengawasan maritim bersama saat ini sedang dibangun di pantai utara Maroko.
Di sisi lain, laporan AS mengidentifikasi kesepakatan senjata Israel-Maroko sebagai titik balik dalam keseimbangan kekuatan di Selat Gibraltar. Maroko bahkan mengusulkan kepada Trump agar pangkalan AS di Moron dan Rota dipindahkan dari Spanyol ke Maroko. Seorang jenderal Spanyol mengakui bahwa pangkalan udara Moron akan atau lambat laun dipindahkan ke Maroko. Washington, Tel Aviv, dan Rabat bertindak secara serentak untuk mendorong Spanyol keluar dari Selat Gibraltar dan menggantikannya dengan Maroko yang patuh.
Yang tidak kalah penting adalah bahwa Maroko muncul sebagai pelaksana kunci rencana pasca-perang Israel untuk Gaza. Untuk pertama kalinya, Maroko akan menjadi tuan rumah pelatihan bagi pasukan multinasional yang diharapkan berjumlah sekitar 20.000 pasukan. Sekitar 30 perwira militer Maroko sudah memasuki Gaza untuk melakukan pengintaian di lapangan. Maroko diharapkan mengerahkan sekitar 500 tentara ke Gaza. Pejabat Israel sekarang menggambarkan Maroko sebagai mitra keamanan paling penting Israel di benua Afrika. Sebuah bangsa yang menggunakan “dukungan untuk Palestina” sebagai kartu nama diplomatiknya sekarang menjadi alat penegakan militer untuk kendali Israel atas Gaza.
Sedangkan, Spanyol telah mengakui negara Palestina pada tahun 2024, berulangkali mengajukan gencatan senjata segera, meningkatkan dukungan kemanusiaan dan telah mendorong Uni Eropa untuk menangguhkan atau mengakhiri sebagian dari perjanjian asosiasi dengan Israel (aljazeera.com, 21/4/2026).
Reaksi Keluarga Netanyahu
Menanggapi hal tersebut Netanyahu mengatakan bahwa Spanyol akan membayar harga tertinggi. Sedangkan putranya, Yair Netanyahu mengunggah di akun X-nya dengan kalimat:
“Saudara-saudari Arab dan Muslim yang terhormat. Ingin membebaskan tanah-tanah Islam Arab yang diduduki? Ini adalah permulaan yang baik!”
Di sisi lain komentator dan influencer global membagikan kembali unggahan Yair di media sosial lama dari tahun 2019, untuk membuktikan adanya upaya pembalasan geopolitik terhadap kebijakan pro-Palestina Spanyol. Yair Netanyahu menulis di X yang ditujukan kepada Spanyol:
“Mari kita buat kesepakatan, kami tidak akan mendanai LSM di negara Anda yang menyerukan Anda untuk menyerahkan Ceuta dan Melilla, dan Anda akan berhenti mendanai LSM di negara kami yang menyerukan kami untuk menyerahkan Yudea dan Samaria” (sajr.co.za, 4/8/2026).
Sumber Israel mengungkapkan pada Maret, Michael Rubin, seorang senior fellow di American Enterprise Institute, menyerukan kepada Maroko untuk mengorganisir “Green March” ke wilayah Spanyol. Menulis untuk forum Timur Tengah yang berbasis di AS, Rubin mencadangkan bahwa Maroko akan mendekati Ceuta dan Melila dengan bulldozer, memasuki wilayah tanpa senjata dan mengangkat bendera Maroko. Dia membingkai proposal ini sebagai respon terhadap hipokrasi anti-kolonial Spanyol.
Sebuah artikel terpisah yang diterbitkan oleh saluran Israel Ynet pada bulan April menyarankan bahwa Israel dapat menggunakan pengaruhnya di Washington guna membantu Maroko “memulihkan” Ceuta dan Melila. Penulisnya, Amine Ayoub, menyatakan dukungan untuk klaim teritorial Rabat sebagai sarana untuk menghukum Spanyol atas dukungannya terhadap Palestina (midlleeastmonitor.com, 31/7/2026).
Secara spesifik, Ayoub menulis bahwa ketegangan AS-Spanyol terkait NATO dan Iran membuka peluang bagi Maroko untuk menekan klaimnya atas Ceuta dan Melilla, dengan Israel diposisikan untuk mendukung Rabat secara diplomatik dalam aliansi pimpinan AS yang semakin condong ke mitra kooperatif ketimbang negara Eropa yang menolak bekerja sama.
Alhasil semua tampak seperti keadaan darurat kemanusiaan yang terjadi secara spontan, dan tidak ada satu pun yang mengejutkan bagi mereka yang mendapatkan manfaat dari kejadian ini. Lebih tepatnya peristiwa ini tampak seperti skenario yang telah ditulis dan disebarkan, hanya menunggu saat yang tepat untuk dijalankan.
Penggunaan Senjata Migrasi
Fakta tentang Ceuta mengingatkan kembali tentang penggunaan migrasi sebagai senjata untuk memberikan tekanan politik dan diplomasi (weaponized migration). Hal ini bukan sekadar soal aliran manusia yang spontan dan sederhana, melainkan soal pembukaan perbatasan yang dikendalikan untuk mendapatkan konsensi politik, ekonomi atau geopolitik.
Migrasi menjadi alat koersi yang efektif karena menciptakan krisis kemanusiaan yang berdampak langsung pada politik domestik negara sasaran, menimbulkan citra pengungsi yang putus asa. Di sisi lain fasilitas perbatasan mengalami kewalahan kemudian memicu perdebatan yang terpolarisasi, melemahkan pemerintah, dan memaksa respons cepat. Sayangnya, migran sendiri sering menjadi bidak dalam sengketa geopolitik, terjebak di antara negara-negara yang memperlakukan pergerakan manusia sebagai senjata, dan meski hukum internasional menegaskan hak-hak pengungsi, mekanisme penegakannya masih lemah sehingga negara bisa mengeksploitasi tekanan migrasi tanpa banyak akuntabilitas
Contoh paling menonjol dan terang-terangan adalah Presiden Alexander Lukashenko, saat mendatangkan pengungsi dari Timur Tengah pada 2020 dengan tujuan mendorong mereka melintasi perbatasan menuju Uni Eropa (UE). Pada 2023, Polandia menuduh Belarus mengorganisasi lonjakan penyeberangan migran ke UE-Minsk dituduh mempermudah perjalanan migran dari Timur Tengah dan Afrika lalu mengarahkan mereka ke perbatasan UE sebagai balasan atas sanksi Barat. UE menyebut tindakan ini sebagai “perang hibrida” (globalwatch.info, 10/9/2025).
Sejak Agustus 2021, Rusia berkoordinasi dengan Belarus melancarkan kampanye migrasi yang diweaponisasi secara berkelanjutan di perbatasan negara-negara Baltik. Krisis perbatasan ini dimulai sebulan sebelum fase aktif latihan militer Zapad, yakni latihan terbesar Rusia terhadap arah strategis baratnya pada 2021-menunjukkan bagaimana migrasi yang diweaponisasi berfungsi sebagai persiapan medan perang, menguji kecepatan respons sekutu dan kemauan mempertahankan postur pertahanan di bawah tekanan politik. Menyusul invasinya ke Ukraina, Rusia terus menggunakan migrasi sebagai senjata dengan membom infrastruktur sipil untuk menciptakan gelombang migran menuju negara-negara anggota NATO di wilayah tetangga.
Sedangkan, Turki kerap dikritik dan ditekan oleh negara-negara Barat karena dianggap menjadi jalur lintasan utama atau menggunakan isu migran sebagai alat tawar politik dalam hubungan internasionalnya dengan Eropa. Ankara telah menggunakan jutaan pengungsi Suriah sebagai alat untuk membuka dan mengunci “pintu” perbatasan selama bertahun-tahun. Erdogan memperoleh miliaran euro untuk memperkuat posisinya dan menjadi alat perjanjian tetap untuk negoisasi.
Sementara, Yunani dan Italia menjadi titik utama kedatangan migran jalur laut yang sering memicu gesekan kebijakan suaka dan kontrol perbatasan antar negara anggota Uni Eropa. Chili dan negara Amerika Latin mengalami ketegangan batas wilayah dan diplomatik dengan negara tetangga seperti Bolivia akibat pengetatan perbatasan demi membendung arus migran asal Venezuela (migrationpolicy.org, 12/12/2022).
Peringatan Bagi Rakyat Maroko
Tidak diragukan lagi bahwa realitas pahit yang tak tertahankan dialami oleh rakyat Maroko di bawah pemimpin otoriter yang setia pada AS dan Israel, dan bahwa migrasi mungkin tampak sebagai jalan keluar yang tak terelakkan bagi banyak orang. Namun sebagai Muslim kita harus memahami betul bahwa migrasi yang diperlukan, wajib dan dijamin konsekuensinya adalah migrasi menuju Allah dan Rasul-Nya.
Sebagaimana migrasi yang diwujudkan Rasulullah SAW dan para sahabat tatkala mereka berusaha mendirikan entitas Islam yang memindahkan umat Muslim dari Mekah ke Madinah. Yakni memindahkan kondisi lemah menuju pemberdayaan yang disertai dengan penerapan dan penegakan hukum.
Sesungguhnya keselamatan penduduk Maroko dan umat Islam, bukanlah dengan melarikan diri dari realitas kerusakan, melainkan menghadapinya. Meninggalkan raja-raja yang korup dan sistem busuk bukanlah solusi, namun memulihkan kedaulatan umat dan membangun sistem Islam yang mewakilinya, mewujudkan identitas Islam dan memelihara urusannya, itulah solusi yang hakiki.
Perubahan yang sesungguhnya tidak datang secara dadakan, melainkan memerlukan kesadaran, kehendak, perencanaan, kesabaran, dan kepemimpinan yang membawa proyek yang jelas bagi umat. Dan tidak ada proyek yang mengembalikan persatuan umat, kehormatannya, serta perannya dalam memimpin umat manusia, kecuali proyek Khilafah rasyidah yang mengikuti manhaj kenabian.
Melakukan migrasi seperti saat ini sejatinya merupakan upaya mewujudkan proyek-proyek semu penuh tambal sulam, yang mengarah pada usaha melanggengkan sistem rusak. Sejarah mengajarkan kita bahwa umat-umat tidak bangkit dengan memperbaiki bagian-bagian dari realitas yang korup, melainkan dengan mengubah dasar yang menjadi fondasinya. Maka jika dasar itu baik, bangunan akan tegak lurus, dan jika dasar itu rusak, perbaikan sebanyak apa pun tidak akan berguna baginya.[SNI]
