Merajut Hari, Harapan Untuk Anak Perempuan

Suara Netizen Indonesia–Hari ini, tepat tanggal 11 Oktober 2024, ternyata dunia global sedang memperingati International Day of the Girl Child atau Hari Anak Perempuan InternasionL. Dengan  maksud mendukung dan menyuarakan secara terbuka dan global akan hak-hak anak perempuan secara menyeluruh. Tahun ini Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengusung tema “Girls’ vision for the future” yang berfokus pada visi generasi anak perempuan untuk masa mendatang (detikNews com, 11-10-2024). 

Awalnya, pada tahun 1995 diselenggarakan Konferensi Dunia tentang Perempuan di Beijing, negara-negara dengan suara bulat mengadopsi Deklarasi dan Platform Aksi Beijing. Deklarasi Beijing adalah deklarasi pertama yang secara khusus menyerukan hak-hak anak perempuan.

Kemudian pada 19 Desember 2011, Majelis Umum PBB mengadopsi Resolusi 66/170 yang menyatakan tanggal 11 Oktober sebagai Hari Anak Perempuan Internasional. Momen itu mengakui hak-hak anak perempuan dan tantangan unik yang dihadapi anak perempuan di seluruh dunia (www.un.irg).

Hari Anak Perempuan Internasional memusatkan perhatian pada kebutuhan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi anak perempuan. Dan mendorong pemberdayaan anak perempuan dan pemenuhan hak asasi mereka (rri.co.id, 11-10-2024). 

Menurut PBB, posisi anak perempuan saat ini rentan terdampak konflik, krisis iklim global dan kemiskinan. Maka, inilah perlunya menyuarakan kesetaraan hak-hak anak perempuan melalui peringatan Hari Anak Perempuan Sedunia. PBB pun melihat terlalu banyak anak perempuan yang masih ditolak hak-haknya. Serta membatasi pilihan-pilihan mereka dan membatasi masa depan anak perempuan.

Analisis terbaru menunjukkan bahwa anak perempuan tidak hanya berani menghadapi krisis, tapi juga memiliki harapan untuk masa depan. Setiap hari, mereka mengambil tindakan untuk mewujudkan visi dunia, agar mereka dilindungi, dihormati dan diberdayakan ( un.org). PBB menyatakan bahwa anak perempuan tidak bisa mewujudkan visi itu sendirian. Mereka membutuhkan sekutu yang mendengarkan dan menanggapi kebutuhan mereka.

Ratifikasi Kebijakan Global

Sebagai negara yang menjadi anggota Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, tentu berkewajiban meratifikasi kebijakan global ini. SDGs sendiri merupakan agenda pembangunan dunia yang digagas PBB dan bertujuan untuk kesejahteraan manusia secara global. Program ini disepakati oleh semua negara anggota PBB pada tahun 2015. 

SDGs yang relevan bagi anak perempuan, mencakup Pemberdayaan ekonomi merupakan landasan bagi anak perempuan. Bertujuan untuk menunjukkan strategi untuk mengeluarkan anak perempuan dari kemiskinan (SDG1). Peran anak perempuan dalam sistem pangan berkelanjutan. Malnutrisi secara tidak proporsional memengaruhi anak perempuan (SDS 2).

Pendidikan berkualitas, khususnya kesehatan seksual dan reproduksi dan menekankan perlunya menghilangkan hambatan yang membatasi pendidikan anak perempuan (SDG 4), kesetaraan gender , fokus pada pemberdayaan anak perempuan dan membongkar struktur masyarakat yang melanggengkan ketidaksetaraan gender (SDG 5), dan pengurangan kesenjangan (SDG 10). Lihat betapa loyalnya Indonesia dan betapa indahnya program, berhasilkah?

Fakta Anak Perempuan Hari Ini

Bak merajut hari, semua hari dalam satu tahun memiliki banyak peringatan. Mencakup berbagai persoalan manusia, dengan program luar biasa dan cakupannya hingga global. Namun bagaimana fakta anak perempuan yang sebenarnya hari ini? Apakah benar hari ini mereka telah tersentuh kebijakan global ini? 

Data dari dashboard Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) per Januari hingga November 2023, terdapat 15.120 kasus kekerasan terhadap anak dengan 12.158 kasus dialami anak perempuan dan 4.691 kasus dialami anak laki-laki (paudpedia.kemdibbud.go.id). 

Kemudian data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat, terdapat 15.459 kasus kekerasan sejak awal hingga pertengahan tahun 2024 ini di mana sebanyak 13.436 dialami oleh perempuan dan 3.312 oleh laki-laki. Kekerasan dalam rumah tangga menjadi kasus tertinggi (komnasperempuan.go.id). 

Belum lagi dengan kriminal lainnya yang terus mengancam keselamatan dan kehormatan anak perempuan. Dunia tak baik-baik saja, namun mengapa pemerintah seolah tanpa empati, terus menerus mengeluarkan kebijakan yang malah membuat keadaan perempuan dan anak perempuan dalam penderitaan berkepanjangan? 

Inilah sistem kapitalisme yang sudah menunjukkan buruknya dampak yang diakibatkan. Kapitalisme asasnya pemisahan agama dari kehidupan hanya fokus pada manfaat, jelas manfaat bagi  negara pengusungnya, sedangkan Indonesia bak kerbau dicocok hidungnya, mengikuti apa saja yang ditetapkan, meski menjadi negeri dengan penduduk muslim terbesar di dunia. 

Maka, boleh dibilang banyaknya peringatan hari-hari hanyalah cara Barat mengelabui kita, agar kita terutama kaum muslim melemah dalam menggenggam Islam, sebab hanya dalam Islam terdapat pengaturan khusus bagi perempuan yang banyak digugat oleh kaum feminis tapi sejatinya dirindukan. Sebab dalam sistem kapitalisme, anak perempuan dan perempuan adalah salah satu faktor produksi yang harus menghasilkan nilai ekonomi. 

Pandangan Islam Terhadap Anak Perempuan dan Perempuan

Yang harus kita yakini seratus persen bahwa di dunia ini tidak ada satu pun ideologi yang menempatkan perempuan dengan pandangan yang benar, selain Islam. Tidak ada satu pun agama, selain Islam, yang memberikan jaminan kehormatan kepada perempuan dengan perlakuan yang benar. Islam memosisikan perempuan sebagai kehormatan yang wajib dijaga. Islam pun menjelaskan bentuk dan cara penjagaan kaum perempuan.

Sejak perempuan masih menjadi kanak-kanak, Islam sudah memberikan aturan, Rasulullah saw., bersabda, “Janganlah kalian membenci anak-anak perempuan karena mereka adalah penghibur (hati) yang amat berharga.” (HR Ahmad dan Ath-Thabarani).

Saat perempuan dewasa, ia diberi posisi terhormat dengan menjadi ibu dan istri.  Ia mendapatkan seluruh haknya sebagai manusia. Dijamin  kehormatan dan kemuliaannya dengan seperangkat hukum syariat. Penetapan peran perempuan sebagai istri dan ibu merupakan bentuk penjagaan Islam. 

Dalam Islam, perempuan tidak membutuhkan kesetaraan gender , sebab tak ada diskriminasi antara pria dan wanita sebagaimana di dunia barat Allah SWT. berfirman yang artinya,  “Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf” (TQS al-Baqarah : 228).

Artinya, perempuan tidak perlu mencari hak politik karena syariah memperbolehkan mereka aktif dalam berpolitik. Mereka boleh memilih pemimpin yang mereka kehendaki. Mereka boleh menjadi wakil kaumnya dalam Majelis Umat. Mereka boleh menjadi anggota parpol demi menjalankan kewajiban amar makruf nahi mungkar. 

Dari sisi ekonomi, perempuan tidak wajib mencari nafkah, Bahkan jika mereka memiliki wali dalam keluarga besarnya, namun tak sanggup menafkahinya, negara akan hadir untuk menggantikan penafkahannya. Negara juga mengurusi masalah i’lamiyah (media dan informasi). Yang memiliki fungsi strategis untuk membangun masyarakat Islam yang kokoh. Hal ini akan juga termasuk sistem sanksi dan hukum, sosial, keamanan dan pendidikan.

Tidak sebagaimana kapitalisme yang menjadikan anak perempuan dan perempuan sebagai komoditas. Ada penawaran maka ada permintaan. Dampaknya, seks bebas marak dan korban terbesar perempuan, dengan legal melakuman aborsi atau pernikahan dini akibat hamil tidak diinginkan. 

Rasulullah saw. yang disampaikan dalam khutbah Haji Wada’, “Bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan perempuan. Sungguh kalian telah mengambil mereka dengan amanah Allah…Mereka memiliki hak atas kalian untuk mendapatkan rezeki dan pakaian (nafkah) menurut cara yang makruf.” (HR Muslim).

Jelas menjadi tuntutan bagi kita semua untuk tak percaya lagi peringatan hari-hari adalah solusi hakiki bagi semua persoalan manusia , terkhusus anak perempuan dan perempuan. Yang benar adalah mengkaji politik Islam secara kâfah perlu kita canangkan, agar memiliki kesadaran politik dan berjuang mengganti kapitalisme dengan syariat mulia. Wallahualam bissawab. [SNI].