Gagasan Komite Ekonomi Global, Kepalang Basah Mandi Sekalian

Saat penyelenggaraan Global Muslim Business Forum di Kota Kuching-Serawak, Malaysia, Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin mengatakan, Indonesia ingin ada komite khusus yang membidangi ekonomi dan keuangan syariah di tingkat global. Hal ini untuk mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah secara global (republika.co.id, 29/11/2023).

 

Di Indonesia, komite ini sudah dijalankan pemerintah. Di tingkat pusat, Pemerintah membentuk Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo. Dan di tingkat daerah ada Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) yang dipimpin oleh kepala daerah. “Paling tidak kan negara yang masuk dalam OKI saja itu ada 57 negara, di luar OKI juga banyak jadi perdagangan-perdagangan yang sifatnya halal itu negara lain juga ikut yang di luar OKI. Tiongkok sendiri mengembangkan, Korea Selatan juga, bahkan di beberapa negara seperti New Zealand, Australia, Amerika, Inggris juga ikut menjadi pusat pusat keuangan dunia,” ujar wapres.

 

Wapres juga berharap Islamic Development Bank (IDB) ikut mengambil peran dalam rangka pengembangan ekonomi dan keuangan syariah secara global. Sebab Prinsip ekonomi syariah yang mengedepankan keadilan, inklusi, universal, kemakmuran, dan menjaga keberlangsungan lingkungan akan menjadi penyeimbang dan solusi yang harus terus kita suarakan di tengah masyarakat global. Ekonomi keuangan syariah juga bisa menjadi solusi di tengah tantangan yang dihadapi dunia mulai kemiskinan, perubahan iklim, dan berbagai krisis lainnya.

 

Di hadapan forum yang dihadiri Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Kiai Ma’ruf juga menyebut ekonomi dan keuangan syariah sebagai peluang pertumbuhan ekonomi baru. Ini karena jumlah muslim global terus bertambah diikuti belanja yang terus meningkat serta mendorong kegiatan-kegiatan ekonomi yang berbasis syariah. “Namun Laju perkembangan ekonomi dan keuangan syariah membutuhkan dukungan kuat dari ulama dan negara,” ujar Kiai Ma’ruf.

 

Kepalang Basah, Mandi Sekalian

 

Apa yang digagas Wakil Presiden Ma’ruf Amin sangatlah brilian. Namun ada beberapa yang harus kita kritisi, pertama membentuk komite khusus yang membidangi ekonomi dan keuangan syariah di tingkat global sama saja dengan kebijakan sebelumnya, yaitu bergabungnya Indonesia dengan negara-negara dunia guna membicarakan masa depan masing-masing negara, terutama kaitannya dengan perekonomian dan posisi negara berkembang yang dianggap belum layak menjalin hubungan bertetangga yang baik.

 

Yang ada, setiap kerjasama itu memberikan konsekwensi yang tidak ringan kepada Indonesia seperti bertambahnya utang luar negeri hingga membebani APBN, tergerusnya pengusaha lokal karena tidak berdaya menghadapi pasar bebas yang samasekali tak memperhitungkan keberadaan negara berkembang, banjirnya barang impor terutama yang menyangkut kebutuhan pokok sehingga semakin menekan rakyat hingga muncul berbagai kriminal ataupun depresi karena besarnya tekanan hidup.

 

Belum lagi dengan dorongan negara maju untuk segera mengembangkan ekonomi berbasis green energi dan era digitalisasi , Indonesia adalah negara primadona dengan berbagai potensi SDM maupun SDA yang berlimpah menjadikannya “ kue yang diperebutkan ” karena posisi dan potensinya yang strategis. Belum lagi ketika para elit politik yang bermain mata, demi sebuah kemenangan dan kursi kekuasaan, urusan ekonomi diatur tahu sama tahu, sehingga kebijakan nasional menjadi jalan ninja para pemodal asing untuk terus mendulang keuntungan di Indonesia. Rakyat, nomor kesekian, itu pun jika ingat.

 

Kedua, tak ada dalam sejarah, organisasi dunia mampu memberikan kesejahteraan hakiki bagi para pesertanya. Ekonomi dunia tetap tak bisa dikendalikan kecuali oleh penguasa dunia secara defakto dan deyure, sebut saja Amerika Serikat, Rusia, Inggris dan kini muncul China sebagai kekuatan ekonomi baru bagi dunia. Apa yang bisa diharapkan oleh negara berkembang terlebih prinsip halal dan haram tak jadi standar utama dalam kerjasama internasional tersebut. Dan mengapa halal harus menjadi standar jika mindset mereka adalah penjajahan gaya baru atau neoliberalisme?

 

Ketiga, ini yang sangat krusial, halal haram dalam Islam bukan sekadar istilah. Bagi muslim itu adalah perkara akidah. Alquran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad swt. telah membawa petunjuk yang lengkap bagi setiap persoalan manusia, bagi kafir memang ada kebebasan, Allah samasekali tak mengikat mereka dengan hukum apapun. Sebaliknya muslim, sejak bangun tidur hingga berangkat tidur lagi, semua aktifitasnya wajib berkaitan dengan halal haram.

 

Halal haram tidak melekat pada makanan dan minuman, tapi semua aktifitas yang dilakukan seorang muslim wajib terikat kepada keduanya. Jadi, mengapa kepalang tanggung hanya ingin membentuk komite jika perintah-Nya adalah masuk Islam secara kaffah? Mengapa ambil sebagian, sementara sebagian yang lain diingkari? Allah swt. Berfirman yang artinya,”Wahai orang yang beriman, masuklah kamu semua ke dalam Islam. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagi kalian,” (TQS al-Baqarah : 208).

 

Islam Kaffah Solusi Tuntas Persoalan Umat

 

Sejarah mencatat kegemilangan peradaban yang dibangun berdasarkan akidah Islam. Membentang 2/3 bumi dan berlangsung selama 1300 tahun, belum ada satu pun peradaban yang mampu menyamainya hingga kini. Kaum Muslim menjadi bangsa yang disegani, terutama kaum kafir, mereka tak bisa sembarangan mengelola ruh penjajahannya untuk tetap berlangsung.

 

Masyarakatnya yang dibangun adalah yang memiliki wawasan politik luar negeri dakwah dan jihad, yang terpenting dalam bekerja sama dengan negara-negara di dunia adalah kemaslahatan dakwah dan kaum muslim.  Sebab mereka memiliki perisai sebuah negara yang menjamin kebutuhannya terpenuhi. Sehingga jika bukan untuk meninggikan kalimat Allah, untuk apa membina hubungan baik dengan negara kafir. Tidakkah kita merindukannya? Wallahualam bissawab.