Suara Netizen Indonesia-Amerika Serikat (AS) melalui pernyataan para anggota Kongres menyampaikan kemarahan dan ancaman terhadap Malaysia yang berencana mengusir warga Israel di negara itu. Greg Landsman, Josh Gottheimer, Jimmy Panetta, Dan Goldman, Debbie Wasserman Schultz, Jared Moskowitz, Brad Sherman, dan Jake Auchincloss mendesak Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengklarifikasi langkah-langkah yang harus diambil Presiden Trump agar meninjau kembali hubungan keamanan dan ekonomimya dengan Malaysia.
Para anggota Kongres AS mengatakan bahwa Malaysia selama ini menerima bantuan keamanan, termasuk program Pendidikan dan Pelatihan Militer Internasional (IMET), yang membiayai pelatihan militer profesional AS bagi personel militer Malaysia. Menurut mereka Malaysia mendapat manfaat signifikan dari akses ke teknologi dan pasar AS. Sehingga dengan dukungan dan bantuan tersebut Malaysia tidak akan menargetkan warga negara salah satu sekutu terdekat AS (cnnindonesia.com, 23/7/2026).
Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim segera merespons dan menegaskan tidak akan takut terhadap tekanan AS. Anwar menegaskan akan mempertahankan kebijakan untuk mengusir warga negara Israel dan menyatakan Malaysia tidak akan tunduk pada intimidasi untuk mengubah kebijakan yang telah diterapkan selama beberapa dekade (thestar.com.my, 24/7/2026).
Anwar kembali menegaskan bahwa pemerintah Malaysia tidak melanggar hukum internasional apa pun karena memiliki kebijakan tersebut. Anwar Ibrahim menyampaikan bahwa kebijakan ini sama sekali bukan sentimen anti-semit. Malaysia menentang kehadiran warga negara Israel karena mereka terlibat dalam pembunuhan, kejahatan, dan penindasan serta penjajahan berkelanjutan terhadap Palestina dan Gaza.
Anwar dalam pernyataannya, menyebut para anggota parlemen AS memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengancam pemerintah Malaysia dan dirinya sebagai Perdana Menteri. Banyak negara memberikan larangan yang sama bagi warga Israel untuk masuk ke negara mereka. Malaysia akan terus bersuara terhadap Palestina meski terdapat negara-negara yang bersikap selektif ataupun sama sekali bungkam terhadap kekejaman tersebut. Malaysia merupakan negara merdeka yang bangga menjunjung tinggi martabat manusia serta menghormati semangat kemanusiaan.
Sementara, saat ini publik Malaysia sedang memanas terkait isu “kampung Israel” di Forest City Johor Bahru. Isu ini mencuat seiring terbongkarnya program komunitas startup internasional bernama Network School. Publik Malaysia resah setelah munculnya laporan komunitas Israel yang menggunakan paspor kewarganegaraan kedua yang membentuk aktivitas negara dalam negara.
Forest City sebelumnya adalah proyek kota reklamasi yang mangkrak, kerap disebut sebagai “projek hantu,” sebuah proyek investasi siluman Tiongkok di Iskandar Puteri, Johor Malaysia. Perkembangan kota gagal ini masih kontroversial karena proyek ini tidak menyasar warga lokal Malaysia melainkan warga kelas menengah atas dari Tiongkok yang ingin memarkir kekayaan mereka di luar negari. Kota ini menawarkan properti pinggir laut yang relatif terjangkau dibandingkan dengan kota-kota pesisir yang mahal di negara mereka sendiri seperti Shanghai.
Namun, penjualan awal dari Tiongkok runtuh setelah pemimpinnya Xi Jinping menerapakan kontrol mata uang, termasuk batasan tahunan sebesar $50.000 mengenai berapa banyak pembeli yang dapat berbelanja di luar negeri. Penjualan semakin terpuruk akibat krisis politik Malaysia pada tahun 2020-2022.
Laman media straitstimes.com pada 14/7/2026 melaporkan Kementerian Dalam Negeri Malaysia menyelidiki komunitas hunian bersama “nomad digital” yang didirikan oleh mantan kepala teknologi Coinbase dan investor AS, Balaji Srinivasan, menyusul klaim bahwa komunitas tersebut memasukkan warga Israel yang melanggar undang-undang imigrasi. Balaji pernah menjadi penasihat untuk StarkWare, sebuah perusahaan perangkat lunak asal Israel, serta kerap mengundang tokoh atau pembicara dari ekosistem teknologi yang pro-Israel.
Network School, yang beroperasi pada tahun 2024, digambarkan dalam situs web-nya sebagai “komunitas perintis para optimis teknologi” yang bertujuan untuk “mengubah komunitas internet menjadi masyarakat start-up fisik.” Srinivasan menggunakan istilah “tech Zionism” untuk menerangkan visinya membentuk “diaspora terbalik.” Konsep hunian nomad digital sendiri adalah implementasi dari nomad nation, negara dalam negara yang memiliki mata uang sendiri, ideologi dan komunitas sendiri yang terpisah dari negara Malaysia.
Saat ini, seluruh lembaga keamanan Malaysia-termasuk Kepolisian, Imigrasi dan Kementerian Dalam Negeri-sedang melacak secara masif untuk memastikan data akurat mengenai berapa banyak individu berkewarganegaraan ganda Israel yang menyusup ke kantong-kantong teknologi dan properti di Malaysia.
Kebijakan deportasi warga sipil ini melengkapi sanksi ekonomi dan logistik yang sudah berjalan sebelumnya. Sejak akhir tahun 2023, Malaysia telah memblokir semua kapal kargo berbendera Israel atau kapal menuju ke Israel untuk berlabuh di pelabuhan mana pun di Malaysia.
Dengan sikapnya yang masa bodoh terhadap ancaman Trump, PM Anwar Ibrahim telah mengirimkan pesan kuat kepada dunia internasional bahwa posisi Malaysia terhadap Palestina bukan hanya sekadar retorika politik, melainkan sebuah keberpihakan pada kebenaran.
Pergi berlayar ke Pulau Bidan,
Singgah sebentar mencari ikan;
Jangan biarkan tanah tercuri,
Bangsa merdeka harus dijaga sendiri.
Bunga melati harum semerbak,
Tumbuh subur di tepi kolam;
Biar mati berkalang tanah,
Jangan sekali tunduk pada penjajah
Pohon beringin rindang di desa,
Tempat berteduh kala hujan turun;
Bersatu padu seluruh bangsa,
Merebut kembali tanah yang dirampas musuh.
Kain batik indah bermotif,
Dipakai gadis di hari raya;
Berkorban jiwa haruslah aktif,
Demi bangsa dan tanah pusaka.
Layang-layang terbang di angkasa,
Talinya kukuh tak mudah putus;
Cinta akan tanah dan bangsa,
Menjadi bekal hingga akhir hayat kita.[SNI]
