Reshuffle Kabinet Angin Segar Perbaikan Negeri?

Suara Netizen Indonesia-Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin (8/9/2025). Perombakan terjadi pada 5 kementerian, antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Koperasi dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Selain itu terdapat penambahan kementerian baru, yakni Kementerian Haji dan Umrah.

Hal yang cukup mengejutkan publik adalah ikut terseretnya nama Sri Mulyani dalam daftar perombakan tersebut.  Sri Mulyani dikenal sebagai salah satu menteri keuangan dengan masa jabatan terlama dan bekerja di bawah tiga presiden. Pencopotannya mendapat sorotan yang cukup signifikan dari berbagai media asing. Posisi Menteri Keuangan saat ini ditempati oleh Purbaya Yudhi Sadewa, yang sebelumnya menjabat Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Purbaya menyampaikan kepada publik untuk tidak khawatir karena rekam jejaknya sebagai ekonom telah berlangsung selama 25 tahun. Karirnya dimulai dari 10 tahun di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dilanjutkan dengan 5 tahun berkecimpung di Komite Ekonomi Nasional, beberapa tahun membantu Jokowi dalam mengatasi Krisis Covid 2020. Ia menyatakan cukup tahu bahkan amat tahu dunia ekonomi.

Namun alih-alih menciptakan stabilitas politik dan ekonomi, baru sehari dilantik Purbaya membuat blunder lewat pernyataan-pernyataannya yang dianggap sombong. Purbaya menyebut aksi 17+18 sebagai suara rakyat kecil. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) mendesak agar Purbaya dicopot dari jabatannya karena pernyataannya menyakiti rakyat.

Dalam politik demokrasi reshuffle atau perombakan kabinet merupakan salah satu alternatif yang ditempuh oleh presiden untuk membentuk pemerintahan yang lebih efektif, merespon tuntutan publik, menjaga stabilitas politik termasuk mengakomodasi kepentingan partai dan sebagai upaya penyegaran untuk keberlanjutan program pembangunan. Memang harus diakui resuffle kali ini merupakan efek domino dari desakan publik dan kebutuhan untuk melakukan perbaikan kinerja menteri.

Persoalannya adalah apakah pergantian pejabat ini akan membawa angin segar untuk perbaikan negeri dan mewujudkan kesejahteraan? Nanti dulu.

Kita telah hidup sebagai bangsa yang besar selama 80 tahun. Selama itu pula terdapat ratusan pejabat yang dilantik silih berganti untuk mengemban amanah. Namun mengapa kita belum beranjak dari titik yang sama? Kita menyaksikan ketidakadilan dimana-mana, lemahnya penegakan hukum, eksploitasi kekayaan alam secara brutal, rakyat menderita, korupsi menggurita sementara para pejabat semakin kaya.

Jadi pergantian posisi dan wajah melalui resuffle bukanlah solusi. Ada hal yang jauh lebih mendasar dari semua itu, yaitu sistem yang diterapkan. Kapitalisme telah mengunci rapat semua pintu, sehingga cahaya kebangkitan nyaris tak dapat menembus kepekatan. Hidup demikian sulit saat  pajak yang ditarik semakin tinggi dan beragam, tsunami PHK melanda berbagai tempat usaha, sementara para pejabat pemangku amanah bersikap tone deaf, diam membisu buta dan tuli pada jeritan rakyat.

Kapitalisme berhasil menghadirkan narasi palsu tentang kesejahteraan, kedaulatan rakyat dan praktik pemerintahan yang baik. Pada saat yang sama sistem operasionalnya memunculkan pejabat yang bekerja untuk kepentingan elite kekuasaan, melahirkan kebijakan yang pro oligarki dan menghindari bising suara rakyat.

Sistem ini menciptakan jurang kesenjangan sosial yang menganga di tengah-tengah masyarakat, karena Kapitalisme mendorong persaingan bebas. Hanya mereka yang memiliki sumber daya yang dapat mengembangkan usaha dan meraih kemakmuran. Selain itu Kapitalisme berorientasi pada kepuasan materialistik, yang dapat menjauhkan masyarakat dari kebahagiaan hakiki, menimbulkan stress dan menciptakan kebahagiaan semu.

Oleh sebab itu Islam menjadi pilihan terbaik untuk menemukan karakter pejabat yang amanah dan bertanggungjawab dunia akhirat. Islam memiliki paradigma khas mengenai pejabat dan karakter Qur`ani yang melekat pada diri mereka. Seorang penguasa adalah pelindung bagi rakyat dan orang-orang yang dipimpinnya. Ia bertanggung jawab atas amanah yang dibebankan kepadanya.

Sulaiman bin Buraidah meriwayatkan dari ayahnya, ia berkata, “Dahulu jika Rasulullah ﷺ mengangkat seorang pemimpin atas pasukan atau sariyyah (detasemen), beliau berpesan kepadanya dengan ketakwaan kepada Allah Swt. dalam dirinya sendiri, dan agar ia memperlakukan kaum muslim yang bersamanya dengan baik.” (HR Muslim dan Ahmad).

Para pejabat memiliki skill komunikasi publik yang baik, bersikap lemah lembut kepada rakyatnya, sehingga ia dicintai rakyat dan dia pun mencintai rakyatnya.

Aisyah ra. berkata, “Saya mendengar Rasulullah ﷺ berdoa di rumah ini, ‘Ya Allah, siapa saja yang diserahi kekuasaan untuk mengurusi urusan umatku, kemudian ia membebaninya, maka bebanilah dirinya. Siapa saja yang diserahi kekuasaan untuk mengurus urusan umatku, kemudian ia berlaku lemah lembut, maka bersikap lembutlah kepada dirinya.’” (HR Muslim).

Dalam Islam kepemimpinan para pejabat dibingkai oleh sistem Ilahi yang menjadikan syariat Allah sebagai hukum dan keridhaan Allah sebagiai tujuan. Keterpurukan ekonomi hanyalah sekeping masalah dari permasalahan besar umat Islam saat ini yaitu tidak diterapkannya Islam.

Implementasi Islam akan menghadirkan pejabat yang memiliki kapasitas mumpuni. Mereka memiliki kekuatan kepribadian, ketakwaan dan kelembutan dalam memelihara urusan masyarakat.

Dari Abu Dzar ra., ia berkata, “Aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ, “Wahai Rasulullah, mengapa Anda tidak mempekerjakan saya?” Mendengar pertanyaan itu, beliau menepuk-nepuk dua pundak Abu Dzar, kemudian bersabda, “Wahai Abu Dzar, engkau adalah orang yang lemah, sementara tanggung jawab itu amanat. Dan kelak pada Hari Kiamat [menjadi sebab] kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengambilnya dengan benar dan melaksanakannya dalam kebenaran.” (HR Muslim).

Oleh sebab itu reshuffle kabinet tidak akan mendatangkan perubahan apapun apabila tetap bersandar pada sistem Kapitalisme. Sebaliknya sistem Islam menawarkan perbaikan hakiki dengan menerapkan kepemimpinan warisan Rasulullah ﷺ yang mencintai rakyat dan dicintai oleh rakyat.[]