Menyoal Ketergantungan Proyek IKN Terhadap Investasi

 Oleh : Nurjannah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui belum ada investor luar negeri yang menanamkan modalnya di mega proyek Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, Kabupaten Panajam Paser Utara, Kalimantan Timur. “Sampai saat ini belum ada, tapi saya yakin bahwa setelah investor di dalam negeri bergerak, semakin banyak setiap bulannya, investor dari luar akan segera masuk,” kata Jokowi dalam keterangan pers usai menghadiri APEC CEO Summit, San Francisco yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat (17/11). (Katadata,17/11/2023)

Sejauh ini pembangunan infrastruktur Pendukung IKN sudah mulai berjalan diantaranya : pembangunan rumah sakit, mal, apartemen, hotel, bandara, pembangkit listrik tenaga surya ( PLTS), dll. Hanya saja investor yang bermain hingga saat ini masih swasta dalam negeri. Padahal kita tahu bahwa proyek IKN butuh dana yang besar. Pemerintah sebenarnya sangat berharap dan menanti kehadiran investor luar negeri. Ini tersirat dari pernyataan pemerintah bahwa jika semakin banyak investor dalam negeri bergerak setiap bulannya maka investor dari luar negeri akan segera masuk.

Padahal proyek IKN yang digadang-gadang pemerintah bukanlah proyek murah minim biaya. Sebaliknya ini adalah proyek raksasa yang butuh biaya besar. Pemerintah telah memberikan janji manis kepada investor untuk mendapatkan hak pengelolaan lahan IKN selama 180 tahun. Sebuah penawaran yang tidak masuk akal. Sebab 180 tahun bukanlah waktu yang singkat. Meski begitu ternyata investor luar negeri yang dinanti hingga kini tak kunjung hadir. Padahal negara sudah obral habis-habisan proyek IKN.

Proyek IKN butuh dana besar. Seharusnya negara tidak boleh mengandalkan swasta karena itu akan menjadi ladang bisnis yang akan merugikan rakyat. Seharusnya negara menyediakan dana untuk membangun semua infrastruktur yang dibutuhkan dalam menjalankan roda pemerintahan. Akan tetapi mindset kapitalis telah menjadikan penguasa selalu obral proyek pada swasta. Pemerintah selalu beralasan minimnya dana dan pendapatan negara. Padahal jika kekayaan negara dikelola dengan benar tentu saja harta itu ada dan mencukupi untuk kebutuhan rakyat termasuk menggratiskan pendidikan, kesehatan, keamanan serta membangun infrastruktur negara.

 

Hal yang juga patut dikritisi rakyat, sebenarnya proyek IKN ini untuk siapa? Benarkah untuk rakyat?
Tentu jawabannya tidak, karena rakyat sebenarnya hanya butuh sejahtera saja. Sementara adanya ibu kota negara yang baru tidaklah ada hubungan langsung dengan kesejahteraan rakyat. Apalagi pada pelaksanaan dilapangan ternyata pembangunan infrastruktur pendukung IKN telah membuat rakyat kehilangan rumah pemukiman dan mata pencaharian berupa hilangnya lahan perkebunan. Mereka tergusur dari tanahnya atas nama proyek strategis negara.

 

Berbagai problem yang muncul dari proyek IKN seharusnya membuat pemerintah berfikir ulang untuk melanjutkan proyek ini. Jika hanya mengandalkan hutang dan swasta lebih baik berhenti. Apalagi jika sampai rakyat ikut jadi korban.

 

Negara sibuk membangun ibu kota dan bertumpu pada hutang dan investasi. Disaat yang sama infrastruktur yang ada belum merata. Sebut saja infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang hingga saat ini masih menjadi barang mahal bagi sebagian besar rakyat di negeri ini. Lebih dari itu sampai saat ini urusan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan saja rakyat masih mengeluh. Kemiskinan merajalela, pengangguran meluas. Disaat yang sama pemerintah melelang IKN bagi investor. Padahal IKN belum berhubungan langsung dengan problem ril masyarakat.

 

Dalam Islam membangun infrastruktur adalah kewajiban negara. Negara bertanggung jawab atas pembangunan seluruh infrastruktur karena ini mencakup urusan riayah negara terhadap rakyat dan tercakup dalam hadits Rasulullah Saw:
Pemimpin itu pengurus dan bertanggung jawab atas rakyatnya (HR.Bukhari).

 

Sehingga infrastruktur yang berhubungan langsung dengan kebutuhan rakyat adalah tanggung jawab negara. Hanya saja pembangunan infrastruktur ini tidak bisa terlepas dari politik ekonomi yang dijalankan negara. Pembangunan infrastruktur tentu butuh biaya yang besar. Ini berasal dari kekayaan negara bukan hutang dan tidak butuh investor.

 

Sistem ekonomi Islam mengatur tentang kepemilikan, pengembabangan kepemilikan dan distribusi harta. Penerapan sistem ekonomi Islam akan menjadikan negara kaya sebab hakikatnya kekayaan itu ada. Hanya saja kesalahan dalam pengelolaan kekayaan dengan sistem kapitalisme saat ini menjadikan negara miskin dan selalu bertumpu pada pajak dan investasi. Dalam Islam, pengelolaan kepemilikan ini menjadikan negara punya banyak harta dalam meriyah rakyat termasuk membangun infrastruktur negara.

Tentu infrastruktur yang utama adalah yang berkaitan dengan kebutuhan individu rakyat dan kebutuhan kolektif masyarakat. Kebutuhan individu tercakup pada sandang, pangan dan papan. Sementara kebutuhan kolektif termasuk pendidikan, kesehatan dan keamanan. Infrastruktur yang menunjang terpenuhi kebutuhan ini berupa: sekolah, perpustakaan, rumah sakit, saluran irigasil, bandara, jalan raya,dll. Disini khilafah harus memastikan bahwa setiap individu rakyatnya terpenuhi makannya, tempat tinggalnya, pakaiannya, pendidikannnya, kesehatannya dan keamanannya. Sebab setiap individu rakyat adalah tanggung jawab Khalifah kelak dihadapan Allah yang akan dimintai pertanggung jawaban.

 

Ketika kebutuhan pokok ini terpenuhi maka dengan itulah rakyat pantas dikatakan sejahtera. Sehingga pembangunan infrastruktur lain seperti ibu kota negara memang wajar saja dibangun dengan indah dan megah diatas kesejahteraan yang telah dirasakan umat yang menjadikan negara khilafah semakin berwibawa dihadapan negara dan bangsa lain.

Wallahu’alam