Investasi IKN Beli Masa Depan, Rakyat Bagaimana?

Suara Netizen Indonesia–Presiden menunjuk Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai Plt Kepala Otorita IKN, dan Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni sebagai Plt Wakil Otorita IKN pasca mundurnya Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe dari posisi Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Presiden memastikan perubahan ini tidak akan memberi pengaruh pada kelanjutan pembangunan IKN. Meski hal pertama yang diminta Raja Juli adalah tambahan alokasi dana untuk tahun anggaran 2025. Dalam pagu indikatif Rancangan APBN 2025, pihaknya mendapatkan alokasi Rp 505,5 miliar, turun dibandingkan alokasi pada 2024 sebanyak Rp 543 miliar.

Di depan rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI, Jakarta, Senin (10/6) tambahan itu total Rp 29,8 miliar, untuk menutupi penurunan anggaran untuk beberapa kebutuhan yang belum dialokasikan dan konsekuensi bertambahnya pengelolaan aset milik negara (Tarakan Jawa pos.com,13/6/2024).

Menariknya, di tengah ketidakpastian ini, Presiden Joko Widodo tetap optimis, bahkan mengibaratkan berinvestasi melalui pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara seperti membeli masa depan. Kalimat itu disampaikan presiden saat acara groundbreaking Astra Biz Center dan Botanical Garden di IKN, Kalimantan Timur.

Kampanyenya, hari ini harga tanah di IKN berkisar Rp400 ribu-Rp800 ribu per meter,sementara di Balikpapan sudah Rp15 juta per meter, jika bandara komersil dan jalan tol sudah rampung, inilah masa depan itu yaitu harga tanah di IKN akan turut naik. Lebih-lebih lagi nanti tergantung pendapat Kepala Otorita, semakin besar demand maka harga juga mengikuti.

Sesumbar Penguasa Sombong di Atas Penderitaan Rakyat

Banyak hal yang perlu dikritisi dari mundurnya ketua otorita, bisa jadi karena tak ada dana padahal proyek harus tetap berjalan, investasi yang direncanakan bertambah sesuai perkembangan proyek tak kunjung datang, kemudian konflik kemanusiaan dengan penduduk lokal yang terampas hak-haknya. Lantas mengapa masih sesumbar IKN bakal sukses hingga akhir?

Pun sesumbar tak akan memakai dana APBN tidak terbukti, lantas untuk siapa sejatinya mega proyek yang bermanfaat ini? Untuk rakyat? Rakyat yang mana? Untuk sebuah prestise atau kebanggaan, Adilkah jika benar demikian? Sebab rakyat sedang menderita, tahun depan utang luar negeri Indonesia jatuh tempo. Pemerintah punya utang jatuh tempo senilai Rp 800,33 triliun pada 2025, yang berasal dari surat berharga negara (SBN) senilai Rp 705,5 triliun dan pinjaman Rp 94,83 triliun.

Direktur Surat Utang Negara Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Deni Ridwan mengatakan pesan Menkeu Sri Mulyani asalkan pasar keuangan baik, confident dari masyarakat dan investor bagus kita tak perlu khawatir, jatuh tempo adalah sesuatu yang dapat diatur (liputan6.com, 11/6/2024).

Tong Kosong Nyaring Bunyinya

Semakin kesini pemerintah semakin nyaring bunyinya bak tong kosong. Bagaimana bisa utang negara dianggap enteng hanya dengan pasar keuangan naik, confident masyarakat dan investor baik maka kita bisa berlega sejenak dari jatuh tempo berikutnya? Dosa riba sedang berjalan, dan pemerintah membebankan pada rakyat ditambah pungutan pajak yang semakin beragam obyeknya.

Di sisi lain, harga kebutuhan pokok terus naik, masih saja ditambah dengan potongan berbagai biaya semisal BPJS dan yang akan datang Tapera, meski Menteri Basuki mengatakan tak mengapa diundur, namun bisakah IKN juga dibatalkan? Proyek yang samasekali tak menyentuh hajat pokok rakyat terus dipromosikan, jika para investor itu berhasil diundang dan mereka percaya menanamkan modalnya, akankah ada bagian untuk rakyat? Lantas siapa yang yang membeli masa depan? Masa depan untuk siapa?

Islam Beri Kepastian Bukan Janji

Berpindah ibukota boleh, tapi jika banyak menzalimi rakyat jelas harus dipikirkan kembali, apalagi semua dibangun dengan jalan mengundang investor, jelas tak ada bagian untuk rakyat.

Masa depan rakyat seharusnya menjadi fokus negara, sebagaimana sabda Rasulullah Saw. , “Sungguh, manusia yang paling dicintai Allah pada Hari Kiamat dan paling dekat kedudukannya di sisi Allah ialah pemimpin yang adil. Orang yang paling dibenci Allah dan paling jauh kedudukannya dari Allah adalah pemimpin yang zalim.” (HR Tirmidzi).

Adil hanya bisa dicapai dengan Islam, bukan kapitalisme demokrasi sebagaimana hari ini, sebab hari ini asasnya sekuler atau pemisahan agama dari kehidupan. Penguasa hanya menyenangkan pengusaha, sementara rakyat sengsara tak dipedulikan. Kekayaan alam yang berlimpah jika di atur sesuai syariat, yaitu mengharuskan negara saja yang mengatur pastilah akan memberikan kesejahteraan dan masa depan yang riil.

Baitulmal adalah skema pembiayaan yang sesuai syariat, berisi harta dari pengelolaan harta kepemilikan umum dan negara yang hari ini justru jadi bancakan negara memenuhi jatah kroni masing-masing. Pajak dan utang amat sangat dihindari, sebab dampak terburuknya adalah hilangnya kedaulatan negara.

Rakyat bukan sapi perah, dan negara memastikan seluruh hukum syara bisa diterapkan sehingga terwujud kehidupan yang tak hanya baik dunia tapi juga akhirat. Sungguh, pemimpin yang hanya pandai sesumbar tak layak terus kita bela tanpa memberinya muhasabah, Rasulullah bersabda, “Tidaklah seorang penguasa yang diserahi urusan kaum Muslim, kemudian ia mati, sedangkan ia menelantarkan urusan tersebut, kecuali Allah mengharamkan surga untuk dirinya.” (HR al-Bukhari dan Muslim). Wallahualam bissawab. [SNI]