Kesenjangan Sosial dan Kemiskinan Kian Ekstrim

Bank Pembangunan Asia (ADB) melaporkan Asia Pasific dilanda kemiskinan Ekstrim. Pasca Pandemi Covid-19 yang disusul lonjakan inflasi mendorong adanya kenaikan hampir 68 juta dari sebelumnya sekitar 152,2 juta penduduknya ke jurang kemiskinan ( detiknews, 25/8/2023).

ADB mendefinisikan masyarakat hidup dengan kemiskinan ekstrem jika pendapatan kurang dari US$2,15 per hari. Kepala Ekonom ADB Albert Park mengatakan jumlah kemiskinan ekstrim itu 67,8 juta lebih tingi jika dibandingkan tidak ada pandemi dan lonjakan inflasi.

Albert menambahkan, lonjakan inflasi telah membuat masyarakat miskin menjadi pihak yang paling dirugikan. Pasalnya, karena lonjakan itu mereka kehilangan kemampuan dalam membeli kebutuhan pokok seperti makanan dan bahan bakar karena harganya makin mahal. Tak hanya itu. Kenaikan harga barang juga membuat banyak masyarakat miskin kehilangan kemampuan untuk menabung, membayar layanan kesehatan, atau berinvestasi di bidang pendidikan.

Mirisnya UHNW (Ultra High Net Worth) atau kelompok yang memiliki kekayaan US$30 juta atau lebih di kawasan Asia Pasifik justru mengalami pertumbuhan substansial hampir 51% selama 2017-2022. Artinya, bertambah tahun, kesenjangan sosial juga telah terjadi dan cukup ekstrim.

Bagaimana Indonesia?

Indonesia sudah bersiap, Presiden Joko Widodo menggelontorkan Rp493,5 triliun dari APBN 2024 untuk mempercepat penurunan kemiskinan tahun depan. “Pembangunan SDM jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp493,5 triliun,” ucap Jokowi dalam Pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2024 (cnnindonesoa, 16/8/2023).

Jokowi menambahkan anggaran untuk strategi transformasi ekonomi di bidang ketahanan pangan dialokasikan sebesar Rp108,8 triliun. Dana ini diprioritaskan untuk peningkatan ketersediaan, akses, stabilisasi harga pangan, dan peningkatan produksi pangan domestik.

Anggaran tersebut juga diprioritaskan untuk penguatan kelembagaan petani, dukungan pembiayaan serta perlindungan usaha tani, percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pangan, pengembangan kawasan food estate, serta penguatan cadangan pangan nasional.

Kapitalisme : Biang Persoalan Kemiskinan

Apa yang dilaporkan oleh Bank Pembangunan Asia (ADB) semestinya tak berhenti sekadar menjadi angka statistik. Namun patut menjadi keprihatinan kita. Berbagai upaya dunia, ternyata tak mampu mengangkat keadaan menjadi lebih baik. ASIA Pacific dilanda kemiskinan ekstrim, bukti lemahnya sistem ekonomi kapitalisme, namun akar persoalan ini tak juga teridentifikasi. Bukan karena tak ada tenaga ahli atau ekonom, namun kapitalisme memang dipelihara.

Dunia sejatinya terbagi menjadi dua kelompok yaitu para kapitalis yang membawa sifat serakah dan tamak. Menyebarkan pemikirannya dengan jalan menjajah. Dan yang dijajah adalah kelompok kedua, yang sering disebut negara berkembang. Kelompok kedua ini memiliki surga yang sangat diinginkan oleh kelompok pertama, yaitu kaya sumber daya alam, sumber daya manusia sekaligus pasar konsumen yang begitu fleksibel untuk memasarkan produk negara-negara maju penganut kapitalisme.

Alhasil, apapun kebijakan negara secara internal maupun kebijakan global hanya sekadar lipat servis, terlebih jika yang berbicara adalah bank dunia, lembaga keuangan kaki tangan penganut kapitalisme itu sendiri. Banklah jantung perekonomian sistem kapitalisme. Banklah yang memberikan darah segar berupa dana masyarakat yang teekumpul baik dari transaksi menyimpan uang ataupun pembiayaan proyek kapitalisme.

Maka, wajar jika sistem ekonomi kapitalis yang diterapkan hari ini, membuahkan kegagalan dalam mewujudkan kesejahteraan umat dan malah membuat ketimpangan dan kesenjangan kekayaan yang cukup besar. Sistem ekonomi kapitalisme menganggap kebutuhan manusia itu beragam, sementara alat pemuasnya terbatas, oleh karena itu mereka berpikir jika produksi yang terus menerus akan menyeimbangkan kesenjangan itu. Padahal, secara alamiah, ada keterbatasan manusia dalam mengakses berbagai macam produk itu, entah karena persoalan distribusi yang tidak merata , produk tersebut tidak dibutuhkan ataupun karena ketiadaan biaya.

Disinilah peran krusial negara, mengupayakan agar persoalan masyarakat terurai, namun kembali disayangkan, negara dalam sistem kapitalisme hanyalah sekadar regulator kebijakan, lebih detil lagi, menciptakan payung hukum bagi para investor untuk secara bebas dan legal mengatur urusan rakyat, dari hulu hingga hilir, dari urusan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan keamanan yang notabene menjadi kebutuhan pokok rakyat.

Rakyat terabaikan , yang terlihat seringkali kebijakan kementerian satu tumpang tindih dengan kementerian yang lain. Kementerian pertanian mengatakan kita panen raya, namun menteri perdagangan justru impor beras. Begitu seterusnya, ujungnya adalah saling menyelamatkan kepentingan perut masing-masing.

Islam Satu-satunya Cara Sejahtera Hakiki

Islam memiliki sistem ekonomi yang meniscayakan terwujudnya sejahtera individu per individu. Islam adalah aturan yang mengglobal, artinya syariatnya hingga tataran negara. Tak sekadar mengatur shalat, tapi juga bagaimana agar salat setiap rakyatnya sempurna, tak sekadar syariat bagaimana utang piutang tapi juga jual beli, tak sekadar mengatur zakat, tapi bagaimana praktik mengelola keuangan secara syar’i. Tanpa riba, tanpa praktik-praktik yang ujungnya menzalimi.

Islam memiliki berbagai mekanisme untuk mewujudkannya. Di antaranya mekanisme tak langsung seperti membuka lapangan pekerjaan bagi para pria yang sudah baligh, negara mensuport apapun usaha rakyat, dari mulai perdagangan, industri peternakan, pertanian dan lainnya semisal ASN. Ketika mencari nafkah mudah, maka setiap kepala keluarga memiliki kesempatan untuk menafkahi keluarganya dengan layak.

Sementara kebutuhan pokok yang sifatnya komunal atau publik, dipenuhi negara dengan jalan pembiayaan dari kas Baitul mal, bukan pajak. Penataan kota, wilayah pinggiran ataupun dimana saja yang menjadi wilayah Daulah khilafah akan diatur sedemikian rupa, lengkap dengan berbagai infrastruktur yang memudahkan pemenuhan rakyat akan kebutuhannya. Dengan kualitas terbaik dan gratis.

Sehingga rakyat tak perlu memenuhi ibukota misalnya, karena di desa pun kualitas sekolah, rumah sakit dan lainnya sama dengan pusat. Maka, pembicaraan tentang kemiskinan ekstrim tak akan ada lagi, syaratnya cabut kapitalisme. Terapkan Islam kafah. Sebagaimana perintah Allah swt. Yang artinya, “Wahai orang yang beriman, masuklah kamu semua ke dalam Islam. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagi kalian,” (TQS Al-Baqarah : 208). Wallahu a’lam bish showab.

Dilansir dari REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Harga rumah atau hunian terus merangkak naik dari waktu ke waktu. Akibatnya, masih banyak masyarakat yang kesulitan untuk memilikinya. Tak heran masih banyak rakyat negeri ini yang hidup tanpa tempat tinggal atau hidup dengan tempat tinggal yang tidak layak. Mereka adalah puluhan juta masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sulitnya rakyat keluar dari garis kemiskinan adalah buah dari penyebab masalah yang fatal yaitu penerapan sistem ekonomi kapitalisme di negeri ini, sistem ekonomi kapitalisme yang tidak membatasi kepemilikan individu telah menciptakan kesenjangan yang lebar antara si kaya dan si miskin. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam penerapan sistem kapitalisme harga tanah dan rumah terus melambung.

Sesungguhnya persoalan kebutuhan papan berupa rumah akan selesai di bawah pengaturan sistem Islam dalam bingkai negara Khilafah. Penerapan Islam Kaffah meniscayakan rakyat dapat mengakses rumah yang layak nyaman aman terjangkau dan Syari. Islam telah menetapkan bahwa negaralah pihak yang bertanggung jawab menyejahterakan rakyatnya, memenuhi kebutuhan sandang pangan dan papan. Negara tidak hanya sebagai regulator yang menyerahkan seluruh pengurusan tersebut kepada pihak swasta ataupun asing, negara tidak dibenarkan mengalihkan tanggung jawabnya kepada operator baik kepada pengembang maupun bank-bank.

Artikel Lainnya

Komentar