Ketika Generasi Z dan Milenial Maju Dalam Kancah Politik, Kemanakah Akan Mengarah?

Dunia perpolitikan Indonesia nampaknya akan banyak disuguhi oleh pemilih dari generasi Z dan Milenial. Hal ini karena pada pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 mendatang, diperkirakan sebanyak 60% jumlah suara berasal dari dua generasi tersebut (sindonews.com/11/10/2022).

Banyaknya jumlah pemilih dari generasi Z dan Milenial merupakan dampak dari bonus demografi yang akan dialami Indonesia. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa proporsi dua generasi tersebut mencapai 50-60% dari populasi penduduk Indonesia (narasipost.com/27/01/2021).

Masih dilansir dalam laman sindonews.com, dalam rangka menyambut besarnya pemilih dari kalangan generasi muda, Dody Toisuta selalu DPP Pemuda Partai Persatuan Indonesia (Perindo) angkat suara. Ia menyatakan bahwa peran pemuda sangatlah penting dalam dunia politik. Oleh karena itu, jajarannya akan memberikan pendidikan kepada generasi muda agar cinta terhadap politik.

Generasi Z dan Milenial sendiri merupakan mereka yang lahir antara rentang waktu tahun 1981-2012. Jika dilihat lebih dalam, kedua generasi ini memang memikul beban yang lebihnya besar dalam bonus demografi. Namun, kedua generasi ini memiliki latar belakang arah pendidikan yang berbeda. Generasi Milenial lebih banyak memiliki masa belajar ketimbang generasi Z. Hal ini karena dalam masa pendidikan generasi Z terjadi inkonsistensi dari kurikulum pendidikan yang ada saat itu. Terlebih lagi, generasi Z merupakan generasi yang paling merasakan dampaknya pembelajaran di masa pandemi covid-19.

Perbedaan arah pendidikan kedua generasi ini menyebabkan cara berpikir keduanya nampak berbeda pula. Generasi Z lebih banyak kepada arah pandang pragmatis daripada generasi Milenial. Hal ini disebabkan adanya arus pendidikan “link and match” yang mengarahkan potensi generasi Z hanya untuk menjalankan roda ekonomi sesuai arahan korporasi. Namun, tak dapat dipungkiri pula bahwa generasi Milenial pun terkena dampak arus dari penerapan sistem ekonomi kapitalisme. Dimana sistem ekonomi ini selalu mempromosikan ide pemberdayaan masyarakat melalui upaya peningkatkan ekonomi. Sehingga generasi Milenial pun turut terjun dalam kesibukan mencari pundi-pundi uang dalam arus kapitalisme.

Jika potensi kedua generasi pemuda telah diarahkan kedalam sistem ekonomi kapitalisme yang pragmatis, maka kedua generasi ini tidak akan memiliki pandangan politik yang baik. Sebab keduanya tidak akan mampu memikirkan secara mendalam ada apa dibalik permasalahan yang menimpa negeri. Sehingga butuh arah pandang yang sistematis pula agar generasi muda mampu mi memiliki pemikiran yang mendalam dan cemerlang. Arahan pandang itu hanya ada didalam sistem politik Islam.

Sistem politik Islam memandang bahwa politik merupakan sebuah konsep untuk mengurusi segala urusan rakyat. Sistem politik Islam mengharuskan pandangan yang utuh dalam mengurus umat sesuai berlandaskan aqidah Islam. Sistem ini berkorelasi dengan sistem pendidikan, sistem pemerintahan dan sistem yang lainnya. Jika generasi muda saat ini hanya memahami politik sebagai jalan untuk meraih kekuasaan, maka itu merupakan konsep yang salah. Sebab konsep ini sejatinya merupakan konsep politik dalam sistem kapitalisme. Dimana kekuasaan dijadikan sebagai jalan untuk meraih keuntungan. Sehingga tak heran bahwa dalam sistem kapitalisme, banyak ditemukan para koruptor dari kalangan pejabat negara. Bahan budaya korupsi telah menjamur diberbagai elemen masyarakat.

Besarnya potensi pemuda yang dimiliki oleh generasi Z dan Milenial seharusnya diarahkan kepada politik Islam. Hal ini akan dapat diraih jika pemuda mengetahui jati dirinya sebagai seorang muslim. Selanjutnya pemuda menempa dirinya dalam pembinaan tsaqafah Islam. Tak hanya itu, keberadaan pemuda dalam barisan jamaah dakwah siyasi (politik Islam) juga akan membuat pemuda paham akan segala kewajibannya sebagai muslim. Termasuk kewajiban dalam menerapkan syariat Islam secara keseluruhan.

Pemuda muslim juga akan mengajak masyarakat agar turut serta memperjuangkan risalah Islam. Menuntut penerapan syariat Islam dalam sistem pemerintahan Islam. Hal ini karena keberadaan sistem Islam merupakan sebuah kewajiban yang harus ada ditengah-tengah masyarakat. Ini merupakan bagian dari konsekuensi keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Swt berfirman, “Wahai orang-orang yang beriman. Masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan (kaffah). Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu” (TQS. Al Baqarah : 208). Wallahu a’lam bishawab.

 

Artikel Lainnya

Teroris Musiman yang Tak Berkesudahan

Jelaslah agenda WoT adalah sarana AS untuk melawan Islam dan kaum muslimin serta untuk kepentingan hegemoninya di negeri-negeri Islam. Bagian paling menyedihkan adalah dukungan penguasa negeri Islam yang berkhianat terhadap umatnya. Tidak ada keuntungan sedikitpun dari gerakan ini karena serangkaian penangkapan terduga teroris dan framing berita di media massa selama ini selalu menyudutkan Islam. Hari ini terorisme selalu diidentikkan dengan Islam.

Kisruh Pengelolaan Nikel: Korupsi vs Hilirisasi

Dilansir dari BBC News Indonesia.com, kasus korupsi pada tambang nikel ilegal di Blok Mandiodo, Sulawesi Tenggara, yang mana kasus ini menjerat sejumlah pengusaha hingga pejabat, ini menunjukkan masih terbukanya “celah untuk kongkalikong” di tengah tata kelola industri nikel yang sedang “carut marut”, ujar sejumlah pegiat lingkungan dan antikorupsi.

Penyalahgunaan jabatan dan wewenang kembali terjadi. Hal ini erat kaitannya dengan sistem ekonomi yang diterapkan, yang memungkinkan terjadinya ekonomi transaksional . Dalam mekanisme ini jelas menguntungkan pengusaha.

Kebijakan pemerintah ini juga mendapatkan kritikan dari Mulyanto, anggota Komisi 7 DPR RI. Ia meminta pemerintah segera mengevaluasi total program hilirisasi nikel yang berlangsung selama ini. Mulyanto menduga program ini hanya untuk menguntungkan investor asing tapi merugikan negara.
Kebijakan yang dianggap akan memandirikan negara dalam pertambangan, pada faktanya tetap bergantung pada investasi termasuk investasi asing. Tentu saja hal ini akan membahayakan kedaulatan negara.
Beginilah dampak kebijakan yang dihasilkan dari sistem kapitalisme neoliberal. Kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh negara terus diarahkan pada kepentingan Para pemilik modal. Negara pada saat ini hanya bertindak sebagai regulator saja yang melayani kebutuhan para kapital yang mengatasnamakan rakyat. Sementara peran utamanya sebagai pelayan rakyat atau umat diabaikan, hal ini didukung dengan prinsip kebebasan kepemilikan dalam sistem ekonomi kapitalisme yang menyerahkan pengelolaan kepemilikan umum kepada pihak individu atau swasta asing.
Hal ini tentu sangat tidak sama dengan pengelolaan tambang dalam Islam. Karena Islam memiliki mekanisme pengaturan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dan pencegahan korupsi yang efektif melalui tiga pilar tegaknya hukum. Ketiga pilar itu adalah ketaqwaan individu, masyarakat yang peduli dan negara yang menerapkan syariat Islam.

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *