PMI, Peluang Besarkan Cadangan Devisa Negara

Suara Netizen Indonesia–Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin melepas 1.000 lebih Pekerja Imigran Indonesia (PMI) ke Bulgaria. Acara pelepasan berlangsung di Wantilan Convention Center Prama Sanur Beach, Denpasar, Bali. Bulgaria disebut sebagai negara tujuan penempatan karena memiliki perlindungan, jaminan sosial, gaji dan negara yang aman dari berbagai konflik.

Disisi lain, Bulgaria yang berada di wilayah Eropa Timur, sangat meminati PMI asal Indonesia karena memiliki ketekunan, disiplin, atitutude dan ramah kepada semua orang khususnya dalam sektor hospitality baik formal maupun profesional. Para pekerja yang dikirim kali ini mayoritas berasal dari wilayah Kabupaten/Kota yang ada di Bali. Mukhtarudin menambahkan, Bulgaria di tahun 2027 kembali meminta 5 ribu PMI asal Indonesia.

Mukhtarudin ini adalah peluang yang bisa dimanfaatkan karena memberi dampak ekonomi bagi bangsa. PMI yang dikirim ke Bulgaria menjadi jawaban bagi perputaran ekonomi negara, terutama cadangan devisa negara. Meski demikian, setiap pengiriman PMI harus diimbangi dengan skill dan kompetensi yang baik, sebagai modal bersaing mengisi pasar-pasar kerja global. Dan terbukti, Indonesia selama ini termasuk negara yang disukai oleh negara pemberi kerja.

Di sisi lain, Mukhtarudin menegaskan pemerintah akan terus meningkatkan seoptimal mungkin penyerapan dan pekerjaan di dalam negeri. Namun juga harus memanfaatkan peluang bekerja di luar negeri, harapannya, kemampuan PMI semakin terasah di luar negeri, sehingga ketika kembali ke Indonesia memiliki tambahan pengalaman, kompetensi dan etos kerja yang lebih baik, sehingga bisa mengembangkan diri lagi di tanah air (detiknewscom, 2-4-2026).

Kapitalisme Gagal Menjamin Kesejahteraan Rakyat

Belum usai dengan arus urbanisasi yang menunjukkan dalamnya kesenjangan ekonomi, sosial dan politik kota dengan desa. Kini Indonesia kembali di hadapkan pada fakta pengiriman pekerja migran masih jadi cara strategis bagi negara dalam rangka peningkatan ekonomi keluarga, rakyat dan devisa negara. Ternyata, mesin penghasil uang itu adalah rakyatnya sendiri dengan dikirim ke luar negeri. Dimana jaminan terwujudnya kesejahteraan? 

Kurangnya pemerintah menyiapkan lapangan pekerjaan, membuat persaingan di negeri ini semakin ketat. Sarjana anyar sama-sama bersaing dengan buruh lulusan SD atau SMP. Sekolah vokasional yang digadang siap kerja dan match and link dengan perusahaan yang berafiliasi dengan negara juga masih menyisakan pengangguran.

Bulan April ini juga bulan pengumuman penerimaan mahasiswa baru jalur SMBP (Seleksi Mahasiswa Baru berdasarkan Prestasi). Jalur yang diisi oleh siswa berprestasi dan etos belajar tinggi, bisa dibayangkan outpunnya empat tahun ke depan, akan ada banyak sarjana, ilmuwan dan intelektual yang siap berkontribusi pada negara, namun jika aturan belum berubah mereka akan bersaing dengan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang datang bersamaan dengan MoU yang dibuka pemerintah kepada para investor. Lebih mirisnya, banyak dari mereka hanya butuh kasar, tingkat operator yang tidak butuh ilmu tinggi. Kemana harapan akan berlabuh jika dari tahun ke tahun polanya sama?

Inilah buruknya dampak penerapan Sistem Kapitalisme, negara tidak pernah hadir seratus persen mengurusi rakyatnya. Urusan pembukaan lapangan pekerjaan diserahkan pada agensi pencari pekerja untuk dipekerjakan di luar negeri. Seaman-amannya negara yang menjadi tujuan tetap menyimpan ancaman yang tidak bisa dielakkan. Baik dari sisi bahasa, sosial, budaya hingga politik. Di dalam negeri saja sudah pasti meninggalkan luka bagi keluarga dan masyarakat. Banyaknya perceraian, perselingkuhan, anak broken home dan lainnya hanya sedikit bukti rusaknya tatanan keluarga dan masyarakat.

Belum lagi ancaman TPPO, penjualan organ manusia, judi online dan lainnya. Mirisnya, pemerintah hanya peduli dengan devisa yang diterima dari para pekerja migran itu. Dan menganggapnya sebagai salah satu mesin pendongkrak ekonomi. Astaghfirullah. Alih-alih mengoreksi kebijakan, penguasa malah beralasan di luar negeri akan mendapatkan tambahan ilmu bermanfaat yang kelak bisa ditularkan jika pulang ke Indonesia. Bahkan jadi modal untuk pekerjaan selanjutnya. Dan itu hanyalah kayalan, kebanyakan para PMI itu akan memperpanjang kontrak karena ketika kembali ke negeri sendiri, ancaman paling nyata adalah minimnya lapangan pekerjaan sebagaimana awal keberangkatan mereka yang pertama.

Negara hanya memikirkan pertumbuhan ekonomi makro, sementara kesejahteraan individu per individu sama sekali tak ada dalam hitungan. Terus saja mengundang investasi, seperti yang sedang dilakukan Presiden Prabowo di Jepang. Para investor itu diberi karpet merah mengelola kekayaan alam negeri ini yang seharusnya jika sesuai amanat UUD 1945 pasal 33 menjadi kewajiban negara untuk menguasai dan mengelola kemudian mengembalikannya pemanfaatannya kepada rakyat. Sayangnya, kata menguasai justru dimaknai dengan menjual kepada asing.

Dalam logika Kapitalisme, sumber daya manusia adalah bagian dari faktor produksi, sebagaimana mesin, tanah atau modal. Maka, jangan senang dulu jika negara Bulgaria atau pun negara-negara Eropa dan Arab begitu menyukai pekerja Indonesia. Bukan semata karena kinerja dan keahlian, tapi harganya murah. Tidak penuntut dan sangat penurut. Rata-rata karena kendala bahasa dan rentannya mereka terhadap perlindungan hukum di negara tersebut. Berapa banyak buruk migran di Arab Saudi yang menjadi “buron” karena dianggap penyelundup karena bisa mereka sudah tidak berlaku.

Alasan pemerintah dengan kelambatan upaya penyelamatan rakyatnya dari jeratan hukum di luar negeri selalu akibat izin yang tidak resmi, bahkan pemerintah, dalam hal ini kementerian perlindungan tenaga kerja Indonesia sudah sering mengimbau mereka yang ingin bekerja di luar negeri agar mencari agen yang resmi. Bagi rakyat di pelosok dengan pengetahuan minim dan internet terbatas tentulah menjadi masalah tersendiri, bahkan membuka peluang bagi calo nakal yang memanfaatkan kondisi itu untuk kejahatan. Tak jarang oknum aparat negara juga terlibat. Dan negara belum secara maksimal memberantas mafia manusia ini. Ujungnya, selalu rakyat yang menjadi obyek penderita.

Islam Bukan Hanya Agama Tapi Juga Sistem Aturan Hidup

Rasûlullâh Saw. bersabda, “Imam/Khalifah adalah penggembala (raa’in), dan dialah yang bertanggungjawab terhadap gembalaannya.” (HR. Bukhari dan Muslim). Artinya, Islam mewajibkan kepada setiap pemimpin untuk bertanggungjawab kepada rakyatnya bukan sekadar membuat kebijakan tambal sulam apalagi populis. Melainkan benar-benar menjamin rakyat tidak lapar, haus, aman dan mudah dalam memenuhi semua kebutuhan pokoknya.

Di antaranya dengan memastikan setiap pria baligh bekerja dengan layak. Negara membuka lapangan pekerjaan, memberikan bantuan modal, tanah, ketrampilan, pelatihan hingga memberi santunan ketika individu rakyat itu dalam kondisi lemah dan uzdur syari sehingga tak memungkinkan untuk bekerja. Ketika setiap warga memiliki pendapatan yang layak, maka mereka bisa memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan dengan mudah pula. Negara mendukung dengan penegakkan ekonomi syariat, tanpa pajak, tanpa riba dan semua praktik yang melanggar hukum syara.

Negara juga memberikan jaminan kemudahan akses pendidikan, kesehatan dan keamanan. Berlaku untuk setiap individu rakyat tanpa memandang agama, jabatan, pekerjaan dan lainnya sepanjang mereka adalah warga negara Daulah Khilafah. Darimana negara bisa mandiri membiayai seluruh operasional negara bahkan menjamin kesejahteraan rakyatnya tanpa harus mengirim mereka ke luar negeri?

Tentu berasal dari pengelolaan sumber daya alam yang berlimpah di negeri ini. Jika hari ini banyak diberlakukan efisiensi akibat anggaran negara yang berantakan, justru Baitulmal ( kas negara) sepanjang sejarah Islam berjaya tak pernah minus, surplus sepanjang tahun dan hal itu dibuktikan oleh banyak sejarawan Eropa dalam buku-buku karya mereka. Salah satunya adalah Will Durant ( 18886-1981), seorang orientalis barat, dalam bukunya The Story of Civilization. Ia mengatakan bahwa totalitas layanan kesehatan yang diberikan Khilafah kepada warga negaranya sangat luar biasa. Semua tenaga medis digaji dari Baitulmaal.

Maka, bukti bahwa Islam bukan sekadar agama adalah benar adanya, selama 1300 tahun, Islam adalah dasar pengaturan negara bagi kaum Muslim. Dimana saat itu, Islam menguasai dua pertiga dunia, yang jelas memberikan kesejahteraan tiada banding hingga hari ini. Wallahualam bissawab. [SNI]