Bijak Menyikapi Politik dan Agama

Persaingan menjelang Pilpres tahun depan kian memanas. Terlebih lagi setelah munculnya capres tertentu pada iklan azan. Di tengah panasnya persaingan tersebut, Menteri Agama mengingatkan agar masyarakat tidak memilih pemimpin yang menjadikan agama untuk meraih kekuasaan. Pernyataan ini jelas membuat sebagian masyarakat berpikir bahwa politik adalah sesuatu yang harus dijauhkan dari agama Islam. Lantas, benarkah demikian?

Politik Bagian dari Agama Islam

Tak seperti agama lainnya, Islam merupakan agama yang mencakup semua aspek kehidupan. Islam mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan dirinya sendiri, dan manusia dengan sesamanya. Untuk mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, sejumlah aturan dalam berbagai aspek ada dalam Islam. Termasuk sistem politik. Politik dalam pandangan Islam merupakan suatu kepengurusan pemimpin terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Politik juga biasa diartikan sebagai upaya untuk mengurusi rakyat. Ketika urusan pemerintahan dijalankan dengan aturan Islam secara keseluruhan, maka rahmat Allah akan dapat dirasakan tidak hanya untuk umat Islam melainkan juga untuk manusia dan makhluk lain pada umumnya. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt. yang artinya,

“Tidaklah Kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (TQS. Al-Anbiya’: 107)

Politik yang sesuai dengan pandangan Islam juga akan memperlakukan masyarakat secara adil. Melindungi jiwa, harta, kehormatan, dan keturunan mereka. Sejarah peradaban Islam juga membuktikan bahwa orang-orang kafir yang berada di bawah naungan sistem politik dan pemerintahan Islam mendapatkan jaminan perlindungan atas hak hidup mereka. Bahkan mereka juga mendapatkan fasilitas yang sama dengan masyarakat muslim. Keadilan Islam terhadap semua manusia telah membuat mereka hidup rukun dan bersatu dalam institusi negara Islam dalam waktu yang sangat lama sekitar 13 abad.

Politik Sekularisme Bertentangan dengan Islam

Sayangnya, tak semua politik mampu mengurus rakyat dengan baik. Bahkan ada politik yang bertentangan dengan syariat Islam seperti politik sekularisme. Politik ini bertentangan karena meniadakan keberadaan aturan agama dalam kehidupan. Politik sekularisme hanya merujuk kepada aturan manusia yang bersifat lemah dan terbatas. Politik sekularisme dalam sistem pemerintahan demokrasi sarat akan permainan para calon pemimpin bangsa dengan partai politik dan para kapitalis yang mendukungnya. Oleh karena itu, tak heran jika politik sekularisme hampir selalu berpihak kepada para kapitalis dan partainya. Politik semacam inilah yang membahayakan masyarakat dan bangsa. Politik ini tentu harus dijauhi oleh masyarakat.

Politik sekularisme juga bersifat rusak dan merusak. Politik ini kerap disebut politik uang karena kekuasaan memang akan diraih oleh siapa pun yang memiliki modal banyak. Mirisnya, rakyat yang diiming-imingi oleh politik uang ini seringkali terjebak dalam perangkap. Berpikir jangka pendek menjadi penyebab utamanya. Di tambah lagi tidak adanya pemahaman akan makna politik yang seharusnya.

Islam dan Politik Bagian yang Terintegrasi

Sesungguhnya, Islam, politik, dan kekuasaan adalah satu kesatuan yang saling terintegrasi. Ini dapat terlihat ketika Allah Swt. memerintahkan semua muslim untuk menjalankan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Sayangnya, syariat Islam tidak dapat diterapkan kecuali dengan adanya institusi negara penerap Islam. Untuk menegakkan institusi ini, tentu membutuhkan kesadaran politik masyarakat dalam memilih pemimpin yang amanah dan sesuai dengan syariat Islam. Allah Swt. berfirman,

“Sungguh, Allah menyuruh kalian memberikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, juga (menyuruh kalian) jika menetapkan hukum di antara manusia agar kalian berlaku adil.” (TQS. An-Nisa’: 58)

Karena itu, memilih pemimpin tidak boleh asal. Islam mensyaratkan pemimpin harus memiliki tujuh kriteria dasar yaitu laki-laki, balig, beragama Islam, berakal, merdeka, dan adil. Merdeka adalah orang yang tidak terintervensi oleh apa pun dan siapa pun. Adil adalah orang yang memahami syariat Islam secara menyeluruh. Hal ini agar sistem Islam yang diterapkan sesuai dengan dalil-dalil syarak termasuk dalam menerapkan sistem politik Islam. Wallahu a’lam bishawab.