Berulangnya Kebakaran Kilang, Profesionalisme Pertamina Hilang?

Kapal MT Kristin pengangkut BBM terbakar di perairan Kota Mataram, NTB saat melakukan labuh jangkar. PT Pertamina International Shipping (PIS) mengungkap dugaan awal kebakaran karena api yang berasal dari forecastle atau mooring deck depan. Humas PIS Roberth Marcelino menyebut sebanyak 17 kru kapal berupaya optimal memadamkan api, namun belum berhasil. Sehingga nakhoda memutuskan untuk segera evakuasi.

 

Dalam proses evakuasi, tiga kru yang tengah melakukan operasional jangkar lompat ke laut terlebih dahulu dan saat ini masih dalam pencarian. 14 kru lainnya dipastikan selamat. Saat proses evakuasi para kru kapal dibantu oleh nelayan sekitar (CNN Indonesia, 26/3/2023).

 

Sepanjang sejarah BUMN plat merah ini ternyata tidak sekali terjadi kebakaran. Setelah kejadian di NTB, terjadi lagi di Dumai, Riau. Dilaporkan korban ledakan kilang minyak yang terjadi pada bulan April ini bertambah menjadi sembilan orang. Korban tersebut merupakan pekerja di ruang operator yang terkena pecahan kaca. Area Manager Communication, Relations, & CSRPT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI) Refinery Unit (RU) Dumai Agustiawan mengatakan seluruh korban sudah kembali ke rumah masing-masing setelah mendapatkan perawatan di RS Pertamina Dumai.

 

Akibat dari kejadian ini, beberapa rumah warga dan rumah ibadah khususnya yang berdekatan dengan kilang juga mengalami kerusakan minor. PT KPI RU Dumai disebut akan segera menanggulangi kerusakan yang terjadi( CNN Indonesia, 2/4/2023). Terbaru adalah ledakan dan kebakaran yang terjadi di Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara.

 

Dan jika merunut lagi ke belakang, kilang Dumai bukan yang pertama terbakar, tercatat 15 Desember 2008, 15 Juli 2009, 16 Februari 2014 telah terjadi ledakan, terakhir 2 April yang lalu. Belum lagi kilang minyak di tempat yang lain, di tahun 2021 terjadi di kilang minyak PT Pertamina RU VI Balongan, Indramayu, Jawa Barat. Kebakaran terjadi pada Senin dini hari, 29 Maret 2021. Insiden kilang di Indramayu ini sempat membuat geger warga sekitar karena besarnya skala kebakaran.

 

Total, hampir sepanjang tahun, total terjadi lebih dari 10 kali kebakaran. Penyebab kebakaran beragam, di antaranya yang terjadi di kilang minyak Dumai, disebabkan adanya kelonggaran pada baut pipa penyalur minyak yang mengakibatkan pipa meledak karena terlampau panas. Suhu pipa minyak mencapai 300 derajat celsius. Seteledor itulah Pertamina? Salah satu BUMN tertua di negeri ini yang tentu tak bisa diragukan lagi profesionalitasnya.

 

Semestinya, Pertamina perusahaan milik negara ini sangat mumpuni dalam mengelola bisnis besar dan yang telah memberikan keuntungan besar bagi negara. Sayang, kita harus menelan pil pahit, dalam sistem kapitalis demokrasi, yang hari ini diterapkan pemerintah, adalah satu keniscayaan adanya penyalahgunaan perusahaan milik negara untuk kepentingan pihak tertentu. Dan bukan saja Pertamina, perusahaan negara yang menjadi sapi perah bagi pergerakan partai ataupun investor kelas kakap yang juga bertindak sebagai pendana partai atau jalannya pemilihan pemimpin di negeri ini.

 

Sehingga sulit untuk independen. Orang-orang yang ditempatkan di dalamnya sebagai pemimpin pun bukan orang profesional, melainkan hanya berbekal ketenaran atau kedudukan. Apa jadinya jika sebuah perusahaan besar kemudian ditempatkan orang-orang yang tidak kredibel dalam bidangnya, selain menunjukkan inilah bukti bagi-bagi kue kekuasaan? Kekacauan terjadi bukan saja dengan banyaknya korupsi, namun juga kebakaran yang beruntun.

 

Islam Lindungi Hak Kepemilikan Umum

 

Minyak bumi dan gas adalah salah satu hasil tambang yang sangat dibutuhkan oleh rakyat. Mobilitas hari ini yang kian padat membutuhkan bahan bakar yang kemudian menjadi salah satu kebutuhan pokok rakyat. Untuk itulah harus ada mekanisme yang menjaga agar kebutuhan pokok tersebut tetap bisa diakses oleh individu rakyat kapan pun ,dimana pun dan dengan harga terjangkau. Masalahnya muncul ketika ada beberapa pihak yang salah dalam menafsirkan pengelolaan SDA , dimana seharusnya dikelola oleh negara sendiri, dalam kapitalisme, justru peran negara dibatasi, dan dibuka lebar untuk para investor.

 

Sebaliknya, Islam menetapkan negara sebagai pihak pengelola SDA dengan profesional yang akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Rasulullah bersabda, “Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api“. (HR. Abu Dawud dan Ahmad). Artian berserikat adalah bolehnya setiap individu rakyat mendapatkan manfaat, tak terhalangi, harga terjangkau dan terciptanya keadilan.

 

Maka pemanfaatannya semua diatur oleh hukum syara, bukan mengikuti kehendak dan kepentingan pihak tertentu. Karena hasil pemanfaatannya dikembalikan kepada rakyat baik dalam bentuk bahan bakar jadi ataupun untuk pembiayaan pembangunan infra struktur yang dibutuhkan rakyat seperti sekolah, jalan, jembatan, masjid, rumah sakit dan lainnya. Tentulah mewajibkan negara mengatur dengan sedemikian detil sejak dari proses eksplorasi, pengolahan, distribusi hingga pengembalian manfaatnya untuk rakyat.

 

Negara akan melakukan pendidikan agar muncul profesional muda, terampil dan bertakwa, yang akan membantu negara dalam pengembangan teknologi terkini, sehingga tidak menggantungkan pada teknologi asing seperti pengolahan minyak bumi di Singapura, dimana Indonesia menjual bahan mentah minyak bumi dan membeli barang jadi dengan selisih harga, ini pula yang selalu dikatakan oleh Pertamina minus atau subsidi bagi rakyat. Padahal hanya perkara ketinggalan teknologi, dan negara tidak pernah memberi kesempatan pada anak negeri sendiri untuk mengelolanya.

 

Minta kita, dari hulu hingga hilir dikuasai asing. Maka, hilanglah kedaulatan kita sebagai negara kaya, yang ada terus menerus dilibatkan kerjasama investasi ( baca: eksploitasi) dengan negara asing, seolah itu benar. Dalam Islam justru haram, sebagaimana firman Allah yang artinya, “Dan sekali-kali Allah tidak akan pernah memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin.” (QS. Al-Nisâ’ [4]: 141). Jelas, hanya Islam yang mampu menyelesaikan secara tuntas persoalan ini. Sehingga kesejahteraan rakyat akan benar-benar terwujud. Wallahu a’ lam bishshowab.