Hidup di Metropolitan Tanpa Listrik

Pasangan suami istri bernama Rozi 23 tahun dan Ayu 20 tahun sudah 4 tahun hidup tanpa aliran listrik, keterbatasan ekonomi jadi alasan mereka tetap bertahan tinggal dalam kondisi serba gelap pun di malam hari. Keluarga ini memiliki tunggakan listrik mencapai 22 juta,  kata Ayu. Ketika ayahnya masih ada, beliau meminta keringanan kepada PLN untuk mencicil sejuta sebulan, namun setahun lalu kedua orang tuanya bercerai dan meninggalkan rumah, sementara suami Ayu hanya bekerja di salah satu kedai makanan dengan gaji sekitar 1 juta rupiah sehingga mereka tetap tinggal meski tanpa listrik.

Sudah menjadi tabiat sistem kepemimpinan kapitalisme, bahwa kondisi seperti keluarga Rozi dan Ayu akan lamban tertangani sebab penguasa kapitalisme ada bukan untuk melayani kebutuhan rakyat.  Sehingga jaminan kesejahteraan rakyat tidak menjadi prioritas kepemimpinan mereka. Kapitalisme melegalkan kebutuhan publik seperti listrik menjadi bahan komersil, rakyat harus membayar untuk menikmati listrik yang notabene bisa didapatkan dengan harga terjangkau bahkan gratis.

Alhasil kehidupan rakyat semakin tercekik karena tidak ada jaminan dari negara, rakyat dipaksa menghidupi diri mereka sendiri, belum lagi mereka juga ditolak atas nama pajak, sungguh kapitalisme hanya menyengsarakan kehidupan rakyat.

Sangat berbeda dengan sistem Islam, penguasa adalah ro’in atau pengurus urusan rakyat sehingga keberadaannya benar-benar akan membuat rakyat hidup sejahtera. Hal ini dibuktikan dengan konsep jaminan kebutuhan yang diatur dalam sistem ekonomi Islam, untuk kebutuhan seperti listrik warga akan mendapatkannya dengan harga terjangkau bahkan gratis, sebab sumber listrik berasal dari pengelolaan sumber daya alam.

Sementara sumber daya alam dalam Islam dikategorikan sebagai harta milik umat, maka negara wajib mengelola harta tersebut dan mengembalikannya kepada rakyat. Sedangkan untuk kebutuhan dasar seperti sandang pangan dan papan, Islam menjaminnya secara tidak langsung, maknanya bahwa akan disediakan pekerjaan bagi laki-laki yang memiliki tanggung jawab mencari nafkah, lapangan pekerjaan dalam Islam sangat banyak, mulai dari sektor pengelolaan sumber daya alam saja sudah menyerap tenaga kerja, baik terampil maupun ahli. 

Dunia muamalah juga akan menciptakan lapangan pekerjaan, semisal bisnis perdagangan dan sebagainya. Pemerintah Islam juga bisa memberikan tanah milik negara kepada warganya secara gratis untuk dikelola. Sehingga para kepala keluarga bisa mencukupi kebutuhan keluarganya secara ma’ruf, sementara kebutuhan dasar publik seperti kesehatan, pendidikan dan keamanan akan dijamin secara langsung oleh pemerintah Islam, sehingga rakyat bisa menikmatinya dengan harga terjangkau bahkan gratis, Konsep jaminan seperti ini membuat kesejahteraan untuk rakyat bukan mimpi belaka.

Artikel Lainnya

Harga Hunian Mahal, Ada Penyebab yang Fatal ?

Dilansir dari REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Harga rumah atau hunian terus merangkak naik dari waktu ke waktu. Akibatnya, masih banyak masyarakat yang kesulitan untuk memilikinya. Tak heran masih banyak rakyat negeri ini yang hidup tanpa tempat tinggal atau hidup dengan tempat tinggal yang tidak layak. Mereka adalah puluhan juta masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sulitnya rakyat keluar dari garis kemiskinan adalah buah dari penyebab masalah yang fatal yaitu penerapan sistem ekonomi kapitalisme di negeri ini, sistem ekonomi kapitalisme yang tidak membatasi kepemilikan individu telah menciptakan kesenjangan yang lebar antara si kaya dan si miskin. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam penerapan sistem kapitalisme harga tanah dan rumah terus melambung.

Sesungguhnya persoalan kebutuhan papan berupa rumah akan selesai di bawah pengaturan sistem Islam dalam bingkai negara Khilafah. Penerapan Islam Kaffah meniscayakan rakyat dapat mengakses rumah yang layak nyaman aman terjangkau dan Syari. Islam telah menetapkan bahwa negaralah pihak yang bertanggung jawab menyejahterakan rakyatnya, memenuhi kebutuhan sandang pangan dan papan. Negara tidak hanya sebagai regulator yang menyerahkan seluruh pengurusan tersebut kepada pihak swasta ataupun asing, negara tidak dibenarkan mengalihkan tanggung jawabnya kepada operator baik kepada pengembang maupun bank-bank.

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *