18 Parpol Lolos Verifikasi, Bukti Ambisius Politik Negeri? (Part 2)

Jika sistem politik dalam kapitalisme sarat akan “money politic” dan ikatan kemaslahatan. Hal yang berbeda justru ada di dalam sistem politik Islam. Islam memandang bahwa politik adalah mengurusi urusan umat. Sehingga politik Islam bermakna mengurusi urusan umat berdasarkan syariat Islam.

Adapun sistem politik Islam merupakan seperangkat aturan yang diterapkan untuk mengurusi urusan umat berdasarkan syariat Islam. Sistem politik Islam dibangun berlandaskan aqidah Islam. Dimana keimanan muslim menjadi pondasi dasarnya. Sistem politik Islam bukan untuk meraih keuntungan seperti sistem politik kapitalisme. Sebab oang-orang yang terjun didalam sistem politik Islam adalah mereka yang mengharapkan rida Allah Swt semata.

Di dalam kehidupan bernegara, sistem politik Islam terdiri dari sistem politik dalam negeri dan luar negeri. Sistem politik dalam negeri berkonsentrasi kepada konsep untuk menerapkan syariat Islam secara keseluruhan. Dalam hal ini, kedaulatan tertinggi ada di tangan syariat Islam. Sistem politik luar negeri mencakup upaya untuk mendakwahkan Islam keluar wilayah negara. Sistem ini juga mencakup upaya negara untuk mempromosikan negara Islam sebagai negara yang berdaya dan memiliki kekuatan yang besar.

Adapun terkait partai politik dalam Islam, maka ini merupakan sekelompok masyarakat yang terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk memahamkan tsaqafah Islam sebagai solusi atas semua permasalahan hidup manusia. Partai politik Islam melakukan aktifitasnya dengan cara melakukan pembinaan kepada masyarakat agar masyarakat terbentuk pola pikir dan pola sikap sesuai dengan syariat Islam.

Partai politik Islam bergerak berdasarkan keimanan kepada Allah Swt. Sistem politik Islam bergerak tanpa kekerasan karena gerak mereka bersifat pemikiran. Dalam ranah kehidupan bernegara khususnya ketika Daulah (negara) Islam hadir, maka partai politik Islam beraktifitas untuk memastikan tidak adanya pelanggaran syariat Islam yang diterapkan didalam Daulah Islam. Sehingga, partai politik Islam bukanlah sebuah organisasi yang dapat dijadikan sebagai mata pencaharian sebagaimana partai politik dalam sistem kapitalisme.

Besarnya amanah di dalam perpolitikan Islam akan membuat seseorang berpikir dua kali untuk terjun di dalamnya. Sehingga, mereka yang terjun ke perpolitikan Islam adalah mereka yang ikhlas mengurus rakyat untuk mendapatkan balasan di akhirat kelak.

Artikel Lainnya

Kisruh Pengelolaan Nikel: Korupsi vs Hilirisasi

Dilansir dari BBC News Indonesia.com, kasus korupsi pada tambang nikel ilegal di Blok Mandiodo, Sulawesi Tenggara, yang mana kasus ini menjerat sejumlah pengusaha hingga pejabat, ini menunjukkan masih terbukanya “celah untuk kongkalikong” di tengah tata kelola industri nikel yang sedang “carut marut”, ujar sejumlah pegiat lingkungan dan antikorupsi.

Penyalahgunaan jabatan dan wewenang kembali terjadi. Hal ini erat kaitannya dengan sistem ekonomi yang diterapkan, yang memungkinkan terjadinya ekonomi transaksional . Dalam mekanisme ini jelas menguntungkan pengusaha.

Kebijakan pemerintah ini juga mendapatkan kritikan dari Mulyanto, anggota Komisi 7 DPR RI. Ia meminta pemerintah segera mengevaluasi total program hilirisasi nikel yang berlangsung selama ini. Mulyanto menduga program ini hanya untuk menguntungkan investor asing tapi merugikan negara.
Kebijakan yang dianggap akan memandirikan negara dalam pertambangan, pada faktanya tetap bergantung pada investasi termasuk investasi asing. Tentu saja hal ini akan membahayakan kedaulatan negara.
Beginilah dampak kebijakan yang dihasilkan dari sistem kapitalisme neoliberal. Kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh negara terus diarahkan pada kepentingan Para pemilik modal. Negara pada saat ini hanya bertindak sebagai regulator saja yang melayani kebutuhan para kapital yang mengatasnamakan rakyat. Sementara peran utamanya sebagai pelayan rakyat atau umat diabaikan, hal ini didukung dengan prinsip kebebasan kepemilikan dalam sistem ekonomi kapitalisme yang menyerahkan pengelolaan kepemilikan umum kepada pihak individu atau swasta asing.
Hal ini tentu sangat tidak sama dengan pengelolaan tambang dalam Islam. Karena Islam memiliki mekanisme pengaturan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dan pencegahan korupsi yang efektif melalui tiga pilar tegaknya hukum. Ketiga pilar itu adalah ketaqwaan individu, masyarakat yang peduli dan negara yang menerapkan syariat Islam.

Perselingkuhan Marak dalam Kapitalisme

Berdasarkan hasil survei aplikasi just dating Indonesia menjadi negara kedua di Asia yang terbanyak terjadi kasus perselingkuhan sementara Thailand menduduki peringkat pertama negara di Asia yang banyak kasus perselingkuhan Adapun menurut laporan World population review Indonesia menjadi negara ke-4 di dunia dengan kasus perselingkuhan terbanyak.

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *