Board of Peace : Manipulasi Para Penjajah dan Pengkhianat

Suara Netizen Indonesia-Indonesia telah semakin jauh terbawa arus, ketika Pemerintah Malaysia secara resmi menyatakan sikap tidak akan berkompromi dengan inisiatif pembentukan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang digagas Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Presiden Indonesia Prabowo Subianto malah menjadi salah satu pendukung kuatnya.

Indonesia bersama Israel dan sejumlah negara lainnya di Timur Tengah yang bertetangga dengan Palestina menandatangani dan menyanggupi sejumlah syarat yang diajukan Trump untuk menjadi anggota BoP termasuk membayar ‘mahar’ keanggotaan sejumlah US$ 1 miliar (sekitar Rp 16,8 triliun) yang tidak masuk akal. Sementara negara besar-termasuk Jerman, Prancis, Italia, Spanyol dan Inggris menolak tegas sejak awal.

Prancis, misalnya, secara frontal menolak badan tersebut karena dianggap merusak tatanan multilateralisme. Sementara China dan Rusia bahkan melontarkan kritik pedas. Mereka melihat inisiatif ini sebagai strategi terukur untuk mengesampingkan Dewan Keamanan PBB melalui platform yang dikendalikan secara unilateral oleh AS.

Keputusan Prabowo menuai kritik luas di dalam negeri. Untuk meredamnya Prabowo mengundang sejumlah pimpinan organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), hingga Al-Ittihadiyah ke Istana Kepresidenan pada Selasa (3/2/2026). Prabowo melalui Menteri Luar Negeri mengulang narasi yang sama bahwa keikutsertaan Indonesia untuk urusan Gaza dan Palestina.

Dalam pertemuan tersebut Prabowo menyampaikan;

“Dan apabila di kemudian hari ternyata tidak memberi kemaslahatan dan kebaikan organisasi ini kepada Palestina, kepada perdamaian dunia, maka seluruh negara-negara Islam yang berkumpul di situ akan keluar dari BoP. Ini yang penting kita catat,” kata Ketum MUI KH M Anwar Iskandar yang hadir dalam forum tersebut (cnnindonesia.com, 3/2/2026).

Wakil Ketua Umum MUI Cholil Nafis mengungkap keraguannya karena PM Israel Benyamin Netanyahu yang hingga saat ini bersikukuh tidak mengakui Palestina sebagai negara, dan militer Israel yang masih menggencarkan serangan ke wilayah Palestina. Oleh karena itu, ia pun berpesan kepada Prabowo agar Indonesia mengambil langkah konkret dalam hal tersebut. Kita ingin pasukan perdamaian kita jangan menjadi pasukan yang melawan Hamas, melawan terhadap perlawanan rakyat Palestina untuk merdeka.

Namun yang harus kita catat pada akhirnya organisasi-organisasi massa Islam ini memberikan dukungan terhadap keputusan Presiden bergabung dengan BoP.

Agenda Pengkhianatan

Trump mengumumkan BoP pada 15 Januari 2026 setelah menangkap Moduro Presiden Venezuela dan menandatangani piagam pembentukannya pada 22 Januari 2026  sebagai bagian dari Rencana 20 poinnya yang disampaikan pada bulan September 2025. Trump melantik dirinya sebagai ketua inisiatif, satu-satunya pemegang kendali dengan masa tugas seumur hidup. Trump memiliki kekuasaan absolut atas keputusan, menentukan anggota dan membentuk entitas derivat organisasi dibawahnya. Struktur keanggotaan BoP diperoleh melalui undangan bergabung dengan mandat 3 tahun, namun mandat keanggotaan dapat naik level permanen dengan membayar US$ 1 miliar.

Trump telah mengirim surat ke lebih dari 60 negara untuk bergabung. Kementerian Luar Negeri Indonesia menyampaikan bahwa keanggotaan Indonesia dalam BoP bertujuan untuk mendorong penghentian kekerasan, melindungi warga sipil dan memperluas akses bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina di Gaza. Pernyataan ini menunjukkan fakta yang memalukan bahwa ini merupakan sebuah kondisi kebodohan, buta politik atau bahkan pengkhianatan.

Amerika bukanlah sebuah negara yang mencita-citakan terwujudnya perdamaian di dunia. Tidak ada satu pun konflik di dunia ini yang terjadi sejak perang dunia kedua tanpa ada campur tangan Amerika di sana. Selama genosida berlangsung sejak 7 Okotber 2023 Amerika menyokong penuh Israel dalam pendanaan dan persenjataan untuk melakukan genosida terhadap rakyat Palestina. Rekonstruksi yang dimaksud Amerika terhadap Gaza dilakukan tanpa melibatkan rakyat Palestina.

Israel dan Amerika bersama sekutu Barat-nya bertujuan membentuk ulang wilayah Gaza tersebut sesuai kepentingan mereka. Realitas rekonstruksi Gaza adalah mega proyek real estate Trump di Gaza. Gerbong ini diisi oleh Netanyahu, sang penjajah. Oleh sebab itu kita mempertanyakan logika Menteri Luar Negeri Sugiono yang menyatakan partisipasi Indonesia di BoP merupakan langkah strategis, konstruktif dan kongkret untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Ini adalah sebuah kebohongan besar, persengkongkolan jahat yang memalukan.

Board of Peace tidak akan pernah mengakhiri pendudukan (penjajahan), alih-alih memberikan kemerdekaan kepada Palestina. BoP adalah simbol hegemoni Amerika yang menguntungkan Israel. Partisipasi negara-negara Muslim menunjukkan pengkhianatan mereka sebagai pengekor kepentingan Amerika yang men-support genosida. Keikutsertaan Indonesia juga merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan konstitusi dan cita-cita bangsa Indonesia.

Oleh sebab itu secara singkat tujuan terbentuknya BoP adalah sebagai berikut :

Pertama, untuk memuluskan rencana mengeksekusi konsep Two State (dua negara), antara Israel dan Palestina, yang esensinya adalah melegitimasi penjajahan Israel atas Palestina.

Kedua, pra kondisi untuk menghapus Palestina dari peta dunia, dengan menjadikan Israel sebagai ‘The Only State’.

Ketiga, melibatkan dunia ketiga untuk menampung rakyat Palestina yang diusir dari kampung halamannya, setelah keseluruhan tanah Palestina dikuasai zionis Israel.

Gerbong Para Penjajah

Donald Trump telah menunjuk mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair sebagai anggota eksekutif pendiri dewan BoP, bersama dengan menantu Trump, Jared Kushner, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, dan utusan khusus AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff. Anggota lainnya adalah Marc Rowan, CEO Apollo Global Management, Presiden Grup Bank Dunia Ajay Banga, dan Robert Gabriel, wakil penasihat keamanan nasional AS, bersama dengan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan, diplomat Qatar Ali Al Thawadi, dan lainnya.

Selain itu, Gedung Putih mengatakan bahwa Mayor Jenderal AS Jasper Jeffers telah ditunjuk sebagai Komandan Pasukan Stabilisasi Internasional untuk Gaza. Jeffers, yang saat ini menjabat sebagai komandan pasukan khusus AS, akan memimpin pasukan tersebut dalam berbagai bidang, termasuk operasi keamanan, penyampaian bantuan kemanusiaan, dan mendukung “demiliterisasi komprehensif,” kata Gedung Putih (aljazeera.com, 16/1/2026).

Selanjutnya akan dibentuk Dewan Eksekutif Gaza untuk mendukung Kantor Perwakilan Tinggi dan Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG), yang dipimpin oleh Ali Shaath, diharapkan akan menangani pemerintahan sehari-hari di Gaza sebagai pengganti Hamas. Shaath adalah Mantan Wakil Menteri Transportasi untuk Otoritas Palestina, yang berasal dari Khan Younis di Gaza tetapi berbasis di Tepi Barat yang diduduki. Namun sejauh ini tidak ada tanggapan langsung dari Hamas dan faksi politik Palestina lainnya terkait susunan dewan eksekutif Dewan Perdamaian.

Pemerintahan AS mengatakan bahwa rencana Trump adalah “peralihan dari gencatan senjata ke demiliterisasi, pemerintahan teknokratis, dan rekonstruksi”. Namun, warga Palestina mempertanyakan apa artinya hal itu dalam praktiknya, karena Israel terus melakukan serangan mematikan dan membatasi pengiriman bantuan kemanusiaan, yang melanggar kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi AS yang mulai berlaku pada bulan Oktober 2025.

Tony Blair merupakan mantan pemimpin Partai Buruh Inggris ini sangat mendukung apa yang disebut “perang melawan teror” yang dipimpin AS pada awal tahun 2000-an, dan bergabung dengan invasi Irak tahun 2003 yang dipimpin oleh Presiden AS saat itu, George W. Bush. Sementara Kushner, menantu Trump dan anggota dewan eksekutif yang baru diangkat, juga merupakan pendukung setia Israel yang sebelumnya menyatakan bahwa Palestina tidak mampu memerintah diri sendiri. Keluarga Kushner juga memiliki hubungan yang kuat dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang dicari oleh Mahkamah Pidana Internasional atas tuduhan kejahatan perang yang dilakukan di Gaza.

Pada tahun 2024, Kushner menggarisbawahi bahwa Gaza memiliki properti tepi laut yang “sangat berharga”, dan mengatakan bahwa Israel harus “memindahkan penduduknya dan kemudian membersihkannya”

Rekonstruksi Gaza Melalui Mega Proyek Gaza Rivera dan Trump Riviera

Middle East Council on Global Affairs pada 29 Desember 2025 menyampaikan rencana Trump untuk membangun kembali Gaza sebagai sebuah bencana. Jika kita telusuri jejak pembangunan atau Rencana 20 poin Trump hanya menyinggung rekonstruksi secara sepintas. Rencana tersebut menyebutkan sebuah “tim ahli” yang terdiri dari individu-individu “yang berperan penting dalam kebangkitan beberapa kota paling modern dan makmur di Timur Tengah”—sebuah rujukan jelas kepada Uni Emirat Arab—yang bertugas mengembangkan rencana pembangunan ekonomi untuk “membangun kembali dan merevitalisasi Gaza.”

Pada tanggal 2 September 2025, The Washington Post membocorkan  draft “Dana Rekonstruksi, Percepatan, dan Transformasi Gaza,”  yang telah beredar di Gedung Putih dan dilihat oleh Tony Blair. Rencana tersebut tidak berusaha menyembunyikan tujuan utamanya, yaitu melayani investor asing dengan mengorbankan warga Palestina, memperkirakan potensi keuntungan sekitar $185 miliar untuk industri tersebut selama sepuluh tahun. Rencana itu juga mengusulkan sepuluh proyek besar di Gaza ,  termasuk “Riviera,”  yang dibiayai melalui “model pembiayaan inovatif” yang melibatkan penempatan lahan publik dalam dana perwalian pembangunan, dengan asetnya akan dijual kepada investor melalui token digital yang diperdagangkan di teknologi blockchain.

Masuknya nama Blair dalam 20 Poin bukanlah kebetulan. Menurut surat kabar Israel Haaretz, Blair telah menjadi sosok yang dikenal di kalangan pengambil keputusan Israel selama dua tahun terakhir, membahas skenario “hari setelahnya”, dan ia juga terlibat dalam pertemuan dengan tim Trump mengenai masa depan Gaza. Kurang dari dua minggu sebelum pengumuman rencana tersebut, Haaretz membocorkan rencana dari Institut Tony Blair yang menguraikan struktur pemerintahan pasca-perang untuk Gaza. Rencana ini memiliki kemiripan yang mencolok dengan rencana Trump, termasuk “pasukan stabilisasi internasional” dan “otoritas transisi internasional di Gaza,” yang dipimpin oleh dewan internasional yang mirip dengan “dewan perdamaian.” Seperti halnya rencana Trump, peran Palestina juga direduksi menjadi “penyedia layanan.”

Berikut adalah poin-poin utama terkait proyek tersebut:

Pertama, “Gaza Riviera” dan Trump Riviera. Muncul bocoran rencana yang didorong oleh pihak AS (terkait pemerintahan Trump) dan Israel untuk mengubah pesisir Gaza menjadi kawasan resor mewah dan pusat bisnis bernilai miliaran dolar. Proyek ini sering disebut sebagai Trump Riviera atau bagian dari visi “New Gaza”.

Kedua, Proyek Sunrise & Pengembangan Kota. Laporan menunjukkan adanya proposal Project Sunrise, sebuah rencana membangun kembali Gaza menjadi kota metropolis berteknologi tinggi dengan resor tepi pantai, jalur kereta cepat, dan jaringan AI, dengan perkiraan dana mencapai US$70-100 miliar.

Ketiga, konsep “Master Plan” & Skyscraper. Rencana ini mencakup pembangunan 180 blok menara (skyscraper), kawasan industri, pusat data, serta pelabuhan dan bandara baru, khususnya di area dekat perbatasan Mesir.

Keempat, keterlibatan Pihak Ketiga & Infrastruktur.  Beberapa laporan menyebutkan keterlibatan Uni Emirat Arab (UEA) dalam rencana pembangunan kompleks perumahan sementara di Rafah bagi pengungsi Palestina, yang berada di bawah kontrol militer Israel.

Haram Bagi Pemimpin Muslim Terlibat Dalam BoP

Keterlibatan Indonesia dalam BoP adalah sebuah kemungkaran yang bertentangan dengan perintah Allah SWT. Amerika dan Israel adalah negara harbi fi`lan yang terang-terangan memerangi kaum Muslim dan menghancurkan mereka. Oleh sebab itu hubungan dengan entitas semacam ini hanyalah hubungan perang, tidak dibenarkan melakukan kerjasama apalagi bergabung mendukung kepentingan mereka.

Allah SWT telah menyampaikan sifat-sifat para penjajah dan pembuat kerusakan di bumi ini. Allah memperingatkan kita mengenai orang munafik yang mengaku memperbaiki keadaan padahal merekalah pembuat kerusakan, namun mereka tidak menyadari perbuatannya karena hati mereka telah tertutup dan merasa bangga.

“Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.” (TQS. Al-Baqarah:12).

Imam Al-Ghazali menuturkan dalam Kitab Ihya Ulumuddin:

“Sesungguhnya kerusakan rakyat disebabkan kerusakan raja-raja (pemimpin), dan kerusakan raja-raja disebabkan kerusakan ulama, kalau saja bukan karena qadhi dan ulama suu` maka kerusakan raja-raja akan minimal karena takut kritikan mereka.”

Kemerdekaan Palestina tidak akan pernah terwujud kecuali dengan hadirnya entitas kaum Muslim, Khilafah Islamiyah. Khilafah adalah solusi kongkret untuk menghadang Amerika dan Israel. Ideologi Islam adalah lawan tanding untuk ideologi Kapitalisme yang sedang sekarat. Ketika para penggagasnya telah membuka topeng, menunjukkan wajah aslinya, sehingga seluruh dunia hanya memiliki dua opsi mengikuti atau melawan.[]