Harga Beras Naik, Hidup Kian Pelik

Guru Besar Universitas Gajah Mada (UGM) Prof Lilik Sutiarso menyampaikan bahwa kenaikan harga beras sangat tidak masuk akal mengingat tahun ini produksi beras nasional dalam kondisi memuaskan, di mana stok cadangan beras pemerintah atau CBP tahun ini adalah yang tertinggi sepanjang sejarah.

“Anomali semacam ini tidak boleh dibiarkan karena merugikan masyarakat dan juga para petani. Bagaimana mungkin beras kita 4,2 juta tapi harga di sejumlah pasar naik,” katanya (beritasatu.com, 19/6/2025).

Naiknya harga eceran tertinggi (HET)  beras tentu membuat hidup rakyat makin sulit, apalagi di tengah lesunya ekonomi, banyaknya PHK dan tingginya angka kemiskinan. Apalagi beras merupakan kebutuhan pokok rakyat yang dikonsumsi setiap hari.

Naiknya HET beras juga tidak membuat petani makin sejahtera, apalagi saat ini permasalahan distribusi beras merupakan masalah yang sangat krusial dan ini terjadi karena pendistribusian beras dikuasai oleh para pengusaha. Serta adanya larangan bagi petani untuk menjual langsung kepada konsumen menyebabkan rusaknya rantai distribusi beras tersebut.

Tidak terjangkaunya pemenuhan kebutuhan pokok juga dipicu dari kenaikan harga beras sebagai akibat dari penerapan sistem ekonomi Kapitalisme. Sistem ini telah gagal menjamin kesejahteraan masyarakat individu per individu. Sistem ini telah menyerahkan pengelolaan distribusi pada pihak swasta atau korporasi. Sehingga pelayanannya diberikan sesuai harga yang akan dibayarkan.

Dalam sistem Kapitalisme, kendali negara ada di tangan para korporasi. Prinsip Kapitalisme inilah yang telah membatasi gerak negara dan memberikan ruang yang sebebas-bebasnya bagi para pemilik modal untuk menguasai segala sektor termasuk sektor pangan. Negara tidak berdaya atas keberadaan dari mafia pangan ini.

Sementara itu negara hanya sebagai regulator yang memuluskan bisnis para korporasi. Negara tidak memperhatikan lagi kondisi rakyat yang serba kekurangan. Dalam sistem kapitalisme ini kenaikan harga beras yang kian hari kian melambung tinggi menunjukkan bahwa negara ini telah gagal dalam mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan.

Islam adalah solusi bagi problematika umat, Islam mengatur urusan manusia dalam hal apapun. Dalam Islam negara wajib menjamin kebutuhan pokok rakyatnya, termasuk pangan. Negara akan mengelola produksi, distribusi, dan cadangan pangan secara langsung, tanpa menjadikannya komoditas dagang.

Negara akan memberi subsidi bibit, bubuk semprotan kepada petani secara cuma-cuma untuk menjamin kualitas beras yang dihasilkan. Negara juga melarang penimbunan dan memastikan distribusi merata, sehingga harga stabil dan rakyat terjamin. Negara akan memastikan harga barang-barang yang tersedia di masyarakat mengikuti mekanisme pasar, bukan dengan mematok harga, karena Islam melarang ada intervensi harga.

Maka dengan sistem yang mumpuni tersebut akan mendorong kepada kesejahteraan masyarakat, rakyat dilindungi dan diriayah sedemikian rupa dan dipastikan tidak ada satupun masyarakat yang kelaparan maupun kekurangan pangan karena alasan tidak mampu membeli bahan kebutuhan pokok.

Penulis : Izzah Saifanah