Taipan Melenggang, Rakyat Terhadang, Istana untuk Siapa?

Suara Netizen Indonesia–Istana Kedatangan pengusaha kawakan yang dijuluki sembilan naga, penguasa 99 persen kekayaan di Indonesia dan hanya menyisakan 1 persen untuk rakyat. Menanggapi hadirnya para taipan DNA konglomerat ke Istana karena memenuhi panggilan Presiden Prabowo, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI Anwar Abbas mempertanyakan sikap Presiden tersebut, sekaligus mengkhawatirkan pertemuan itu akan berdampak buruk terhadap masa depan bangsa Indonesia (tempo.co, 8-3-2025).

 

Sebagian dari konglomerat itu, menurut Anwar Abbas, tengah disorot karena tersangkut skandal. Misalnya, Sugianto Kusuma alias Aguan yang ikut berperan dalam sejumlah pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) pemerintah seperti Swissotel Nusantara dan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

 

Masyarakat kerap menjadi korban dari kebijakan atau proyek pemerintah yang melibatkan para konglomerat itu. Anwar Abbas meminta agar Prabowo juga memanggil dan menerima masyarakat, terutama yang dirugikan dan sedang mencari keadilan. Sebab, perekonomian Indonesia tak hanya dipengaruhi oleh kegiatan para konglomerat tersebut. Namun, masyarakat juga memiliki peran penting dalam kehidupan ekonomi tanah air.

 

Baca juga: 

Badai PHK Meresahkan, Islam Wujudkan Kesejahteraan

 

Kekhawatiran Anwar Abbas bisa jadi kenyataan, melihat bagaimana rencana Presiden Prabowo selanjutnya yang ingin memberikan peran lebih besar kepada swasta. Presiden menyampaikan hal tersebut dalan acara Penutupan Munas Konsolidasi Persatuan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta (tirto.id, 16/1/2025).

 

Menurut presiden, pengembang swasta lebih berpengalaman mengerjakan proyek-proyek infrastruktur besar ketimbang pemerintah melalui perusahaan-perusahaan BUMN Karya. Selain itu, swasta sebagai penanggungjawab proyek infrastruktur juga dinilai lebih efisien dan inovatif.

 

Proyek-proyek pembangunan itu akan mulai ditawarkan kepada swasta dengan beberapa skema, salah satunya skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Dengan begitu, pembangunan pun tidak hanya bergantung pada APBN.

 

Ada ada atau tidak dengan undangan presiden kepada para taipan sebelumnya, yang jelas ada dua kali undangan istana kepada para taipan dan konglomerat yaitu tanggal 6 dan 7 Maret 2025. Mereka yang diminta datang pada Kamis, 6 Maret di antaranya Anthony Salim, Sugianto Kusuma, Prajogo Pangestu, Boy Thohir, Franky Oesman Widjaja, Dato Sri Tahir, James Riady, dan Tomy Winata.

 

Akun Instagram @sekretariat.kabinet menuliskan pertemuan itu mendiskusikan perkembangan terkini tanah air dan dunia global, serta program-program utama yang tengah dijalankan oleh pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis, infrastruktur, industri tekstil, swasembada pangan dan energi, industrialisasi, hingga Badan Pengelola Investasi Danantara.

 

Menggadaikan Negara pada Taipan, Layakkah?

 

Pemandangan yang tak elok, layakkah seorang presiden mengundang para taipan dan konglomerat itu, yang jelas-jelas proyek mereka menyengsarakan rakyat. Dari kasus pagar laut yang berujung tumpul saja, kita sudah lihat bagaimana menderitanya rakyat. Proyek atas nama PSN, namun yang didapat rakyat hanya deritanya saja, ekosistem rusak, mata pencarian hilang bahkan ruang hidup terancam tergusur.

Baca juga : 

Mindfull Comsuption Sukses Hanya Dengan Islam Kafah

 

Undangan Presiden Prabowo ke istana untuk memberikan pandangan kritis dan pengalaman melakukan investasi agar pengelolaan aset-aset Indonesia dapat dilakukan sebaik-baiknya dan sehati-hatinya, seolah menjadi alarm bunuh diri. Upaya ini diduga kuat terkait pengelolaan dana pada Badan Pengelola Investasi Danantara karena dihadiri oleh sejumlah pengawas dan pengurus Danantara.

 

Dengan menggandeng mesra para taipan dan konglomerat ini, pemerintah nampaknya menutup mata atas realita bahwa merekalah justru yang selama ini menimbulkan banyak masalah, contoh kasus Rempang, PIK2, IKN,dan dan lain-lain. Nampak negara justru menjadikan urusan rakyat sebagai lahan bancakan bagi para pemilik modal. Negara tergadai di tangan para taipan. Rakyat jadi korban kebijakan dan ketidakadilan.

 

H.O.S Tjokroaminoto pernah mengatakan“Jika pemerintah lebih sibuk mengamankan kekuasaannya daripada menyejahterakan rakyat, itu bukanlah pemerintahan, melainkan bentuk baru dari penindasan.” Dan memang inilah kenyataan pahit yang harus kita telan, semua ini adalah konsekuensi logis dari penerapan sistem sekuler Demokrasi Kapitalisme dalam kehidupan bernegara. Penguasa seenaknya sendiri mengatur negara namun membuat rakyat sengsara. Kekuasaan yang ada di tangan mereka malah menjadi senjata membunuh rakyat, padahal kelak Allah akan meminta pertanggungjawaban atas semua yang ia kerjakan.

 

Islam Lahirkan Pemimpin Takwa dan Amanah

 

Paradigma kepemimpinan Islam adalah pemimpin/penguasa sebagai raain (pengurus) dan junnah (perisai) yang akan mengurus umat dengan benar dan menjaga mereka dari segala hal yang membahayakan . Bak seorang ibu yang siap jaga badan agar anaknya selamat, sehat jiwa dan raga. Inilah negara yang memliki wibawa dan independensi.

Baca juga: 

Kapitalisme Mendatangkan Bencana, Umat Butuh Pemimpin Amanah

 

Jelas kita tidak bisa berharap pada sistem yang mengesampingkan Islam, bahkan menganggap Islam tak layak sebagai aturan dan pedoman hidup. Pemimpin sesuai kriteria Islam ditopang oleh penerapan sistem aturan yang menyolusi seluruh problem masyarakat, termasuk sistem ekonomi dan keuangan yang membuat negara mampu menyejahterakan rakyatnya dengan ketersediaan anggaran yang kuat dan berkelanjutan.

 

Dengan kata lain, Islam harus diambil secara kafah atau menyeluruh. Menjadi sangat penting menyadarkan umat tentang kebusukan sistem kepemimpinan sekuler Demokrasi Kapitalisme dan keharusan untuk kembali pada sistem Islam. Maka ini menjadi kewajiban seluruh umat terlibat dalam upaya mewujudkan sistem kepemimpinan Islam.

 

Rasulullah Saw. Bersabda,”Sesungguhnya kepemimpinan merupakan sebuah amanah, di mana kelak di hari kiamat akan mengakibatkan kerugian dan penyesalan. Kecuali mereka yang melaksanakannya dengan cara baik, serta dapat menjalankan amanahnya sebagai pemimpin.” (HR. Muslim). Wallahualam bissawab. [SNI].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel Lainnya

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *