PHK masal, negara gagal urus rakyat?

Oleh: Elis Sulistiyani
Muslimah perindu surga

Lonceng kematian kapitalisme nampaknya mulai berbunyi. Buah dari penerapan sistem ini telah menunjukkan kerusakannya. Salah satunya dalam sistem ekonomi yang kini tengah di landa krisis. Dunia tengah goyah dan berjuang untuk bertahan ditengah gempuran krisis. Hingga pada akhirnya krisis ini berdampak secara langsung kepada rakyat. (Cnbc.com, 6/11/2022)

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) membandingkan jurus jitu pengusaha untuk mengurangi biaya produksi yang membengkak, dan membuat mereka rugi. PHK akan menjadi hantu yang membayangi para pekerja karena memang sistem ekonomi kapitalis sangat rapuh dan rentan krisis.

Namun perlakuan berbeda di berikan negara terhadap Tenaga kerja Asing ( TKA) yang mendapat keistimewaan dalam pekerjaannya. Pemerintah lebih memilih menjadikan rakyatnya tumbal dengan PHK. Dibandingkan harus melakukan PHK terhadap TKA.
Miris memang kita bagaikan hidup di sebuah negara yang tak peduli dengan rakyatnya. Namun apalah daya sistem kapitalis telah membuat negara tak bisa berkutik, negara tak bisa sepenuhnya memegang kendali untuk menentukan arah bagi negaranya.

Karena yang memegang stir sesungguhnya adalah para investor dan pengusaha yang telah puluhan tahun Bercokol di negeri ini. Dan inilah bukti nyata kegagalan negara menguru rakyatnya, yang berdasarkan sistem kapitalis.

Hal ini akan kita dapati jauh berbeda penerapan sistem kapitalis dengan sistem ekonomi Islam. Dalam Islam sistem ekonomi di bagai dalam tiga kepemilikan. Pertama kepemilikan individu yakni seseorang boleh untuk memiliki harta kekayaan seperti rumah, tanah dan juga mobil. Kedua, harta milik negara bisa berupa jalan raya juga rumah sakit, lalu yang ketiga milik umum yakni harta milik umat yang dikelola oleh negara dan hasilnya untuk rakyat.

Pada kepemilikan yang ketiga negra akan mengelola sendiri berbagai Sumber Daya Alam (SDA) seperti pertambangan, hutan, juga hasil laut. Hasil dari pengelolaan ini menjadi salah satu sumber pemasukan negara yang akan di berikan kepada rakyat dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar rakyat seperti pendidikan dan juga kesehatan yang bisa dengan mudah di akses dengan murah bahkan gratis.
Selain itu dengan adanya pengelolaan ini secara maksimal oleh negara maka akan membuka lapangan pekerjaan yang sangat luas. Mengingat dalam proses pengelolaan sebuah tambang emas di satu lokasi saja akan menyerap banyak pekerja. Bisa dibayangkan banyaknya pekerja yang terserap jika semua SDA Indonesia dikelola oleh negara.Mengingat Indonesia adalah negara yang kaya akan SDA.

Pun negara yang didalamnya diatur dengan aturan Islam tidak akan mudah di internet oleh negra asing dalam mempekerjakan TKA. Karena negara adalah benteng yang melindungi warga negaranya dan menjamin terpenuhinya kebutuhan setiap warga negaranya. Sekalipun negara merekrut TKA itupun hanya pada kondisi yang memeng negara membutuhkan seseorang yang ahli dalam suatu biidang dan negra belum memilikinya maka akan ada akad upah terhadap orang tersebut.

Hal itu juga tidak akan berlangsung lama, karena negara juga akan mempersiapkan warga negaranya untuk dapat ahli dari segala bidang. Untuk dapat mendukung terwujud negara Baldatu Thoyyibatun WA Robbun Ghofur.

Artikel Lainnya

Keselamatan Pekerja Terabaikan, Ulah Siapa ?

Sistem kapitalisme yang memiliki paham kebebasan dalam hal kepemilikan sehingga sistem ini melanggengkan para oligarki (pengusaha) untuk mengelola sumber daya alam secara semena-mena. Penguasa kapitalisme yang memanfaatkan kekuasaannya untuk memperkaya diri, mereka menggandeng swasta untuk mengeruk kekayaan alam kemudian hasilnya mereka nikmati berdua. Padahal sumber daya alam ini adalah milik umum yang harusnya dikelola oleh negara tanpa campur tangan pihak lain kemudian hasilnya akan digunakan untuk memfasilitasi kepentingan rakyat.

Pekerja Dihantui oleh PHK Massal yang Terus Terjadi

PT Sepatu Bata Tbk (BATA) harus menghentikan operasi pabriknya di wilayah Purwakarta, Jawa Barat. Sebanyak 233 pekerja harus menghadapi kenyataan yang tidak menyenangkan, yaitu dipecat secara massal. Hal ini terjadi karena banyaknya penutupan pabrik di sektor padat karya di provinsi Jawa Barat, yang menjadi faktor yang melatarbelakangi fenomena ini. Ketua Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Disnakertrans Jawa Barat, Firman Desa, mengakui hal ini dalam wawancara dengan Evening Up CNBC Indonesia pada hari Sabtu (11/5/2024).

Sikap terhadap gelombang PHK ini menjadi hal yang disayangkan karena lambatnya respon pemerintah dalam mengatasi masalah ini. Sebab, tanda-tanda terjadinya pemutusan hubungan kerja telah muncul sejak tahun 2023, namun pemerintah sepertinya tidak terlalu memperdulikannya. Terlihat jelas kalau pemerintah tidak menekan arus impor, khususnya yang tidak sah dan malah lebih fokus pada tindakan operasi pasar barang ilegal bagi perusahaan-perusahaan yang berfokus pada pasar lokal. Tidak hanya itu, langkah pencegahan terhadap modernisasi mesin di beberapa perusahaan pun belum dilakukan dengan baik. Jika di masa mendatang perusahaan harus merumahkan karyawan, maka hal ini akan terjadi.

Ketika sistem ekonomi Islam diterapkan oleh negara, kemungkinan PHK kecil sekali terjadi. Sebab, prinsip ekonomi Islam adalah penyerapan pasar domestik yang didukung oleh negara dalam rangka memenuhi kebutuhan individu masyarakatnya. Ekspor bukan menjadi tujuan utama hasil produksi. Karena, sistem mata uangnya juga sudah sangat stabil, yaitu dengan menggunakan standar emas yaitu dinar dan dirham. Dengan demikian, negara tidak membutuhkan cadangan devisa mata uang negara lain karena semua transaksi akan menggunakan dinar atau dirham. Maka jelaslah hanya sistem ekonomi Islamlah yang mampu mengatasi masalah PHK.

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *