18 Parpol Lolos Verifikasi, Bukti Ambisius Politik Negeri? (Part 1)

18 dari 20 partai politik (parpol) yang mendaftar sebagai calon peserta pemilu 2024 dinyatakan lolos verifikasi administrasi. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Hasyim Asyari (detik.com/14/10/2022).

Adanya 18 Parpol yang lolos menambah deretan panjang dari parpol yang memiliki ambisius untuk merebut kursi kekuasaan di bumi pertiwi. Hal ini karena saat pemilu 2024 nanti jumlah parpol yang maju kemungkinan lebih banyak ketimbang parpol pada pemilu 2019 lalu yakni sebanyak 16 parpol.

Angin segar di dalam dunia perpolitikan di Indonesia nampaknya mengundang lebih banyak mereka yang haus akan kekuasaan. Bukannya mundur atau malu terhadap banyaknya persoalan negeri yang tak kunjung usai. Justru yang terjadi adalah sebaliknya. Mereka seakan semakin semangat berebut untuk mendapatkan “sesuap nasi” dari tanah bumi pertiwi.

Ya, tak dapat dipungkiri semakin lama negeri ini semakin memberikan peluang kepada para pemilik kebijakan. Terbukti banyaknya kasus korupsi berjamaah di tubuh aparat negara menjadikan Indonesia sebagai surga bagi mereka yang mencari keuntungan materi semata. Jika sudah seperti ini, apakah ada jaminan politik negeri selanjutnya akan bebas dari korupsi?

Urusan kepemimpinan di dalam sebuah negara sejatinya bukanlah permasalahan yang remeh. Sebab ini terkait dengan hak hidup orang banyak. Terlebih bagi seorang muslim, maka semua tingkah lakunya akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Sehingga bagi mereka yang beriman kepada Allah Swt dan hari akhir (hari kiamat dan penghisaban) maka mengurusi urusan rakyat merupakan perkara besar yang butuh kepemimpinan yang besar pula.

Kepemimpinan itu tidak mungkin berasal dari kepemimpinan ala kapitalisme. Sebab sistem ini hanya menjadikan materi sebagai landasan berpikir dan bersikap. Sehingga wajar jika dalam sistem kapitalisme menjadikan korupsi, kemiskinan dan kejahatan tumbuh subur di dalam suatu negeri.

Sistem kapitalisme yang berlandaskan asas sekularisme juga telah mengikis keimanan pada diri individu masyarakat. Sebab sekularisme meniadakan kepengurusan agama di dalam pengaturan aturan kehidupan. Akibatnya standar perbuatan yang dilakukan manusia bukanlah standar halal-haram. Melainkan asas manfaat belaka.

Walhasil asas ini akan menjadikan nilai kebahagiaan seseorang hanya diukur dari seberapa besar materi yang orang itu peroleh. Oleh karena itu, didalam kepengurusan rakyat, sistem kapitalisme tidak akan menjalankan sesuai dengan landasan agama tertentu. Namun ia akan dilaksanakan sesuai dengan kepentingan mereka yang menjabat sebagai wakil rakyat atau para penguasa yang memiliki kekuasaan. Jika sudah seperti ini, masihkah rakyat akan percaya kepada para parpol yang ada di dalam sistem kapitalisme seperti saat ini?