Misi Perdamaian atau Pelucutan Perlawanan

Suara Netizen Indonesia–Publik kembali dikejutkan oleh langkah diplomasi Indonesia pasca bergabungnya pemerintah dalam aliansi Board of Peace (BoP) inisiasi Donald Trump. Keputusan yang paling kontroversial muncul tak lama setelah pertemuan di Washington D.C. pada 19 Februari 2026, yaitu pemerintah Indonesia resmi mengumumkan pengiriman 8.000 personel TNI ke Gaza sebagai bagian dari International Stabilization Force (ISF). Sebagai pasukan gabungan bersama dengan tentara dari anggota BoP lainnya.

​Berdasarkan laporan Al Jazeera (20/02/2026), misi utama pasukan ISF ini bukan sekadar menjaga perbatasan, melainkan tugas spesifik untuk melucuti senjata Hamas. Langkah ini secara de facto mengubah posisi Indonesia dari pendukung kemerdekaan Palestina menjadi instrumen kekuatan global yang justru mengebiri daya perlawanan rakyat Gaza terhadap penjajah. Walaupun terdapat bantahan dari pihak RI bahwa tentara yang dikirim ke Gaza demi misi perdamaian dan rekontruksi Gaza baru (New Gaza) (BBC.com, 20-2-2026). 

​Pengkhianatan Konstitusi dan Solidaritas

Tindakan ini memicu polemik moral dan hukum yang mendalam. Karena status negara Indonesia menjadi negara yang duduk bersama dengan Israel yang juga menjadi anggota BoP.

Polemik yang muncul di negeri ini dikarenakan beberapa hal. Pertama, keterlibatan TNI dalam agenda pelucutan senjata faksi perlawanan Palestina adalah bentuk pengkhianatan terhadap Pembukaan UUD 1945 yang tegas menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.

Menghilangkan kekuatan pertahanan bangsa yang terjajah (Palestina) sementara penjajahnya (Israel) terus dipersenjatai adalah ketidakadilan yang telanjang. Israel telah menegaskan sikap mereka terhadap Palestina, yaitu tidak akan pernah membiarkan Palestina merdeka. Jadi, buat apa mengirimkan tentara ke Gaza namun bukan untuk membebaskan Gaza?

​Kedua, kebijakan ini menempatkan Indonesia dalam “jebakan” kepentingan AS. Di bawah payung Board of Peace, narasi perdamaian digunakan sebagai kedok untuk menstabilkan wilayah demi kepentingan ekonomi global, dengan mengorbankan hak berdaulat bangsa Palestina untuk mempertahankan diri. Dengan resminya Indonesia berada dalam aliansi ini, maka RI harus siap menyediakan uang keanggotaan yang jumlahnya tidak sedikit. Alasan untuk membangun kembali Palestina adalah alasan untuk menguasai dan menjajah Palestina lebih masif lagi.

​Solusi dalam Perspektif Sistem Islam

​Dalam perspektif Islam, persoalan Palestina bukanlah sekadar konflik kemanusiaan biasa yang diselesaikan melalui meja diplomasi “damai” yang semu atau pengiriman pasukan penjaga keamanan yang justru memandulkan perlawanan.

Islam memandang Palestina sebagai Ardhu al-Muqaddasah (Tanah Suci) yang wajib dibebaskan. Apalagi Palestina adalah tempat keberadaan tempat suci pertama umat Islam, yaitu Al-Aqsa, maka wajib dipertahankan keberadaannya. Maka yang harus dilakukan terhadap kondisi Palestina saat ini adalah . Pertama, jihad sebagai metode pembebasan (bukan stabilisasi).
​Dalam Sistem Islam, solusi utama bagi tanah yang terjajah adalah Jihad Fi Sabilillah.

Pasukan militer dikirim bukan untuk melucuti senjata para pejuang (mujahidin), melainkan untuk mengusir penjajah. Status Palestina saat ini adalah wilayah yang dirampas, maka kewajiban syar’i bagi negara-negara muslim adalah mengirimkan militer untuk melakukan fathul (pembukaan/pembebasan), bukan sekadar menjadi polisi internasional di bawah arahan negara imperialis.

Kedua, kemandirian politik dan militer (Khash). Islam melarang kaum muslim menggantungkan nasib dan kebijakan militernya kepada negara-negara kafir harbi (negara yang memerangi Islam, baik secara langsung maupun tidak). Bergabung dalam aliansi buatan AS (seperti BoP) yang bertujuan melindungi eksistensi entitas penjajah adalah sebuah larangan syar’i.  Sebagaimana firman Allah swt. yang artinya, “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.” (TQS. An-Nisa: 141).

​Ketiga, penyatuan kekuatan di bawah kepemimpinan Islam (Khilafah). Solusi tuntas hanya bisa dicapai jika negeri-negeri muslim memiliki komando tunggal yang berani memutus rantai ketergantungan pada Sistem Kapitalisme sekuler. Alih-alih mengirim 8.000 personel untuk melucuti Hamas, sistem Islam akan menggerakkan seluruh potensi militer dunia Islam untuk memberikan perlindungan total bagi warga Gaza dan mengembalikan kedaulatan tanah wakaf umat Islam tersebut secara utuh. Sistem Islam akan merobohkan paham nasionalisme yang selama ini menggerogoti pemikiran umat Islam di seluruh dunia. Maka, persatuan umat Islam akan terwujud dalam satu komando pemimpin, satu bendera dan satu negara.

Rasulullah saw. bersabda, “Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, menyayangi, dan berbelas kasih terhadap sesama ibarat satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya yang lain ikut merasakan sakit juga, dengan tidak bisa tidur dan demam.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Pengiriman pasukan ISF dengan misi melucuti perlawanan adalah langkah mundur dalam diplomasi Indonesia. Indonesia yang tadinya dianggap saudara seiman yang senantiasa menjadi penolong warga Palestina, kini Keadilan sejati bagi Palestina tidak akan lahir dari tangan-tangan yang menjajah, melainkan dari ketegasan prinsip Islam yang menolak segala bentuk hegemoni dan penjajahan. Wallahu’alam bishshowwab. [SNI].