Solusi Dua Negara : Utopis dan Berbahaya

Suara Netizen Indonesia-Menteri Luar Negeri Alwi Shihab menilai bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian bentukan Donald Trump sebagai langkah strategis untuk mendorong  perdamaian di Gaza. Ia juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto secara konsisten menegaskan dukungan penuh terhadap solusi dua negara sebagai jalan penyelesaian konflik Palestina–Israel. Keterlibatan Indonesia dalam BoP tidak dapat dimaknai sebagai pengkhianatan terhadap rakyat Palestina (merah-putih.com, 04/02/2026).

Perlu kita pahami bahwa selama bertahun-tahun Amerika Serikat terus mendukung dan menopang Zionis Israel dalam pembantaian warga Gaza hingga menewaskan lebih dari 71.000 jiwa dan ratusan ribu terluka dengan kehancuran infrastruktur yang luar biasa. Di periode pertama Trump sebagai pemimpin terpilih AS secara terang-terangan mengakui Jerusalem sebagai ibukota negara Israel. Bahkan, di periode kedua ini, Trump pernah menegaskan sikapnya terhadap Gaza melalui niatnya untuk merelokasi warga Gaza.

Terbaru, melalui BoP Trump telah merencanakan perdamaian Gaza dengan membangun ‘New Gaza’/Gaza Baru melalui pembangunan infrastruktur yang rusak dan mengelola pemerintahan sementara. Menurut data PBB, sekitar 80% bangunan di Gaza telah hancur akibat serangan Zionis Israel. Tak hanya rekonstruksi infrastruktur, rencana New Gaza dan New Rafah juga mencakup pengelolaan pemerintahan sementara, investasi, dan diplomasi (bbcnewsindonesia.com, 22/01/2026).

Fakta empiris membuktikan bahwa sangat jelas, yang menjadi permasalahan dalam konflik Palestina adalah penjajahan yang dilakukan oleh entitas Yahudi Israel dengan dukungan Amerika Serikat beserta sekutunya. Bahasa perdamaian dan rekonstruksi infrastruktur Gaza sejatinya adalah bahasa lain dari upaya pembersihan etnis dan pengusiran warga Gaza dari tanah mereka. AS memang pandai bermain dua muka. Selain mendukung penjajahan Zionis atas Palestina, ia juga berhasil menjadikan negeri-negeri Muslim tunduk pada kebijakannya.

Solusi dua negara yang digaungkan oleh para pemimpin negeri Muslim mencerminkan satu fakta pahit, bahwa mereka agen-agen solusi palsu dan pelindung status quo penjajahan. Bagaimana mungkin para pemimpin negeri Muslim mendukung sebuah solusi yang justru melegitimasi eksistensi entitas Yahudi—penjajah yang telah mencaplok tanah umat Islam, membunuh wanita dan anak-anak, melakukan kekerasan, penangkapan, dan intimidasi tiap waktunya. Meskipun solusi ini dikatakan mengantarkan kemerdekaan Palestina, pada hakikatnya ini adalah bentuk pengakuan terhadap negara penjajah.

Saat ini banyak penduduk dunia di berbagai negara sepakat mengutuk dan mengecam tindakan keji Zionis Israel terhadap rakyat Gaza. Penderitaan rakyat Gaza harus diakhiri. Sayangnya, sebagian mereka menganggap solusi terbaiknya adalah mengakui keberadaan dua negara tersebut. Padahal, pengakuan negara Israel berarti melegalkan perampokan dan penggusuran serta menafikan pembantaian dan genosida yang dilakukan entitas Yahudi Israel.

Di sisi lain, rezim Israel secara tegas telah menyatakan menolak kemerdekaan dan keberadaan negara Palestina. Sampai sekarang pun, pasca ditandatangani Board of Peace, Israel terus-menerus melakukan serangan, genosida, dan pembunuhan terhadap warga Palestina. Dari fakta sejarah yang ada, jelas bahwa Israel ingin menghapus Palestina dari peta dunia dan menguasai wilayah Palestina seluruhnya.

Alhasil, solusi dua negara yang terus keluar dari mulut para pemimpin negara adalah solusi utopis dan berbahaya, karena menggeser persoalan utamanya, yakni penjajahan Israel dan penguasaan wilayah atas Palestina.

Melihat sikap para pemimpin negeri Islam secara umum, mustahil berharap untuk membebaskan Palestina dan berani melawan hegemoni Barat. Mereka hanya beretorika di atas mimbar menjadi pembela Palestina. Namun, di belakang tetap menjalin hubungan diplomatik dan membuka hubungan perdagangan dengan Israel. 

Beginilah kondisi sistem pemerintahan dunia Islam setelah Daulah Khilafah Islamiyah runtuh. Dunia Islam terpecah menjadi lebih dari 50 negara-bangsa. Para pemimpin negeri Muslim dijerat pemikiran nasionalisme, patriotisme, sekuler dan liberal. Selama dunia Islam masih tidak berani lepas dari jeratan politik dan pemikiran Barat, selama itu pula saudara Muslim kita di Gaza-Palestina terus dijajah dan dibantai entitas Yahudi Israel dan sekutunya.

Kemerdekaan Palestina hanya bisa diselesaikan dengan hengkangnya entitas Zionis Yahudi Israel dari tanah Palestina. Secara syar’i, penyelesaian konflik Palestina adalah dengan jihad Fisabilillah untuk mengusir Zionis Israel dari pendudukan tanah  Palestina. Keberadaan institusi pemerintahan Islam dalam bingkai Khilafah Islamiyah bukan hanya wajib tapi sangat dibutuhkan. Sistem kepemimpinan Khilafah inilah yang akan menyatukan kekuatan negeri Muslim yang kini terpecah-belah—kekuatan militernya, politik, juga ekonomi umat Islam. Sejarah mencatat, Khilafah berperan penting dalam upaya melindungi tanah kaum Muslim dari upaya pencaplokan oleh Zionis Israel.

Wallahu A’lam Bissawab[]