Board of Peace : Jebakan Diplomasi di Atas Genosida Palestina

Suara Netizen Indonesia–Indonesia secara resmi bergabung menjadi anggota Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Dunia bentukan Presiden Amerika Donald Trump.

Dalam sela-sela Word Economic Forum di Davos pada Kamis 22 Januari 2026, Presiden Prabowo mengatakan bahwa keputusan tersebut adalah bentuk peran aktif yang Indonesia dalam perdamaian di Gaza sebagai bagian dari komitmen kemanusiaan dan perdamaian. Dewan Perdamaian Dunia adalah badan internasional baru yang didirikan untuk mengawal proses transisi, stabilisasi, dan rekonstruksi di wilayah konflik, khususnya Gaza (BBC.com,22-01-2026).

Presiden Prabowo beralasan bahwa keikutsertaan ini semata-mata demi kepentingan Palestina dan dukungan terhadap solusi dua negara (two-state solution). Namun, jika kita membedah realitas di balik layar, kebijakan ini bukan hanya langkah diplomatis yang keliru, melainkan sebuah tragedi logika dan nurani. 

Menjadi anggota BoP tidaklah gratis, biaya yang harus dibayar anggota permanennya, sebesar US$1 miliar (Rp16,9 triliun). Angka ini sungguh fantastis dan menyakitkan jika disandingkan dengan kondisi dalam negeri.

Di saat ribuan rakyat masih tinggal di rumah tidak layak huni dan warga Sumatra tengah tertatih-tatih berjuang bangkit dari sisa-sisa bencana banjir bandang awal 2026, pemerintah justru memilih menyetorkan dana triliunan rupiah hasil keringat rakyat (pajak) kepada organisasi bentukan negara penjajah AS.

Pengamat Sosial Ekonomi dan Keagamaan, Anwar Abbas, menyoroti tajam rencana keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian. Menurutnya itu hanya “akal bulus” Donald Trump dan Benjamin Netanyahu. Sebab tanggung jawab moral dan finansial untuk membangun kembali Gaza seharusnya berada di pundak Israel dan Amerika Serikat.

Dana sebesar itu seharusnya bisa menjadi napas bagi percepatan pemulihan bencana atau pembangunan perumahan rakyat miskin. Membayar “tiket masuk” ke sebuah dewan perdamaian di saat rakyat sendiri sedang kesulitan adalah kebijakan yang tidak empati.

Hal yang paling menyayat hati adalah fakta mengenai siapa pendiri dan anggota organisasi ini. Board of Peace didirikan oleh Amerika Serikat, negara yang secara nyata menjadi penyokong utama, pemberi senjata, dan tameng diplomatik bagi genosida yang dilakukan Israel di Gaza.

Lebih parah lagi, entitas zionis Israel juga berada di dalamnya. Tidak hanya itu di dalamnya juga ada Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris yang mendukung invasi Irak pada 2003. Sungguh bisa kita bayangkan perdamaian seperti apa yang akan mereka wujudkan. Tentu tidak lain adalah menjadikan dunia dibawah kendali dan penjajahan mereka.

Bagaimana mungkin perdamaian diharapkan lahir dari tangan-tangan yang berlumuran darah? Menaruh harapan pada AS untuk menyelesaikan urusan Palestina ibarat menyerahkan domba kepada serigala untuk dijaga. Keberadaan para penjajah dan penjahat perang di dalam organisasi tersebut sudah cukup menjadi bukti bahwa lembaga ini tidak akan pernah menjamin perdamaian yang hakiki. Ia hanyalah alat baru untuk melegitimasi penjajahan dengan kemasan diplomasi yang rapi.

Kebijakan pemerintah Indonesia ini berbanding terbalik dengan suara nurani rakyat Indonesia. Selama ini, masyarakat Indonesia secara konsisten berdiri di sisi Palestina melalui donasi, bantuan kemanusiaan, hingga gerakan boikot produk yang berafiliasi dengan Israel. Rakyat telah menunjukkan sikap membela Palestina dan tidak ada ruang bagi penjajah (AS dan Israel).

Namun, keputusan Presiden Prabowo untuk bergabung dalam organisasi yang didirikan oleh AS, Israel, dan sekutunya terasa seperti kenyataan pahit yang seharusnya disadari umat bahwa Sistem Demokrasi Kapitalisme akan selalu melahirkan penguasa yang membebek pada penjajah.

Bergabungnya Indonesia dan sejumlah negara Timur Tengah di dalam dewan ini justru menunjukkan adanya hubungan dekat, kerja sama, dan pertemanan dengan penjajah. Lucunya lagi mereka merancang perdamaian untuk Palestina sementara negara Palestina sendiri tidak dimasukkan dalam keanggotaan Board of Peace. 

Islam mengajarkan bahwa umat muslim adalah satu tubuh. Rasa sakit yang dialami saudara kita di Palestina seharusnya cukup untuk menyadarkan bahwa kita memiliki tanggung jawab besar di hadapan Allah. Al-Quran secara tegas melarang umat Islam untuk tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Bergabung dalam Board of Peace jelas merupakan kerja sama dalam dosa dan permusuhan.

Allah SWT berfirman, “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya“.(TQS Al-Ma’idah: 2).

Menjalin kerja sama dengan pihak yang memusuhi Islam dan membunuh kaum muslimin adalah sesuatu yang terlarang secara syari. Allah SWT berfirman dalam berbagai ayat agar kita tidak menjadikan mereka sebagai pemimpin atau teman setia (awliya).

Maka, masuknya Indonesia ke dalam Board of Peace bukan sekadar manuver politik, melainkan pelanggaran terhadap prinsip loyalitas kepada sesama muslim. Sebab Allah mengingatkan kita dalam firmanNya yang artinya, “Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi auliya dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa) Nya. Dan hanya kepada Allah kembali (mu)” (TQS. Al Imran: 28)

Umat harus menyadari bahwa Palestina tidak akan bebas melalui meja perundingan yang kursinya disediakan oleh para penjajah. Solusi dua negara hanyalah narasi untuk melegalkan pendudukan Israel atas tanah milik kaum muslimin. Sejarah telah membuktikan bahwa Palestina hanya bisa dibebaskan dengan kekuatan yang setara, sebagaimana Sultan Sholahuddin Al-Ayyubi membebaskan Al-Quds dari tentara Salib.

Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani berkaitan dengan masalah Yahudi di Palestiana dan posisi AS dalam kitabnya “Mafahim Siyasi” menyampaikan bahwa AS adalah hegemoni yang sesungguhnya atas negara-negara kawasan Timur Tengah.

Sementara Inggris terpaksa merangkak di belakang AS untuk memperoleh sebagian remah-remah keuntungan dan menentang AS secara diam-diam di balik layar. Karena itu kita melihat Inggris dan negara-negara Uni Eropa bergerak menjalankan rencana AS. Karena itu kawasan Timur Tengah adalah kawasan yang bisa meledak setiap saat dan terdapat potensi untuk lahirnya Negara Islam yang sesungguhnya yaitu Khilafah.

Kebebasan Palestina hanya mungkin terwujud apabila umat memiliki pelindung sejati, yakni institusi Khilafah. Hanya Khilafah yang mampu memobilisasi kekuatan politik dan militer secara nyata untuk mengusir penjajah tanpa harus berkompromi dengan narasi perdamaian palsu. Khilafahlah yang akan menjadi perisai (junnah) yang melindungi umat. Diplomasi di bawah ketiak Amerika dan sekutunya tidak akan pernah membebaskan sejengkal pun tanah Palestina. Wallahu’alam. [SNI].