“Indonesia Gelap” dan Denial Pejabat Negara

Suara Netizen Indonesia–Ribuan mahasiswa dari sejumlah universitas memadati kawasan Patung Kuda, Jakarta, untuk menggelar demonstrasi lanjutan dalam aksi yang bertajuk “Indonesia Gelap” pada Kamis, 20 Februari 2025 (CNN Indonesia.com, 20-2-2025).
Terpantau beberapa almamater seperti Universitas Nasional, Politeknik Negeri Jakarta, Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri, hingga Universitas Bung Karno, mereka langsung bergiliran melakukan orasi untuk menyampaikan pendapat dan kritik mereka. Salah satunya, kritik terkait efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Di tanggal yang sama di depan Istana Kepresidenan Yogyakarta atau Gedung Agung Yogya juga terjadi demonstrasi oleh Aksi Aliansi Jogja Memanggil. Aksi ini merupakan bagian dari sejumlah aksi ‘Indonesia Gelap’ yang digelar maraton di sejumlah wilayah Indonesia dari Banda Aceh, Jakarta, hingga Makassar.
Baca juga:
Korupsi Kian Mengkhawatirkan, Sistem Hari ini Dipertanyakan
Orator aksi mengkritik kebijakan pemangkasan anggaran oleh pemerintah di berbagai sektor yang justru berdampak pada makin berlapisnya kesengsaraan rakyat, termasuk pemutusan hubungan kerja (PHK) di mana-mana. Mereka pun mengkritik program Makan Bergizi Gratis alias MBG yang semestinya dipisahkan dari anggaran pendidikan, sehingga tak mengurangi anggaran untuk peningkatan kualitas pendidikan.
Peserta aksi menyatakan pemerintah sedang menjalankan keputusan ala pemadam kebakaran atau fire management and decision yang seharusnya tidak diterapkan oleh pimpinan selevel pejabat negara nomor satu karena sangat menyusahkan seperti PPN 12 persen, gas, konsesi tambang.
Kemudian, militerisme sebagai pendekatan dan cara pandang pengelolaan negara menjadi indikasi kembalinya dwi fungsi ABRI. Pelanggaran HAM, Hukum, korupsi, yang semakin dinormalisasi bukannya ditegakkan.
Denial Pejabat, Wajah Kapitalisme Sesungguhnya
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan setelah acara Indonesia Economic Summit 2025 di Jakarta, 18 Februari 2025 menanggapi aksi-aksi para mahasiswa sebelum aksi lanjutan ini dengan mengatakan, “Kalau ada yang bilang Indonesia gelap, yang gelap kau, bukan Indonesia.”
Menurut Luhur, saat ini Indonesia telah berjalan dengan cukup baik meski memang ada kekurangan di berbagai sisi dan bukan hanya Indonesia, tetapi juga negara lain termasuk Amerika Serikat (AS). Bahkan dengan meyakinkan mengatakan di Amerika ada homeless, di Indonesia tidak ada. Dan balik menyalahkan mahasiswa yang dianggapnya terlalu banyak komplain.
Baca juga:
Tanpa Syariat, Pengentasan Kemiskinan Hanya Ilusi
Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera Bivitri dan pakar hukum tata negara, Susanti menilai pemerintah bersikap denial dalam merespons aksi Indonesia Gelap yang diinisiasi berbagai elemen masyarakat. Pemerintah memang beda cara pandangnya dengan mahasiswa, namun sudah menjadi konsekuensi dari pejabat publik yaitu harus melayani kepentingan publik. Pemerintah, menurut dia, seharusnya menerima dan mengevaluasi kritikan dari publik bukan malah menolak (tempo.co, 22-2-2025).
Inilah wajah kapitalisme sejati yang sedang ditunjukkan kepada masyarakat. Penguasa ada namun hanya sebagai regulator kebijakan, bukan pengurus atau Raain ( pelayan rakyat ) dan junnah ( perisai rakyat). Dalam teknis kepemimpinan mereka yang ada adalah untung rugi, melayani rakyat seratus persen dianggap merugikan dibandingkan dengan melayani pengusaha (investor) .
Sebab mereka akan memberi pajak ( meski banyak amnestynya), memberi deviden ( meski selalu mengaku usaha defisit) dan pengakuan bahwa Indonesia berharga dalam kancah perpolitikan Internasional. Padahal semua itu jebakan. Berharganya Indonesia tak lebih hanya pelipur lara agar tak sadar jika sedang dijajah dan direnggut kedaulatannya sebagai negara mandiri.
Islam Bawa Cahaya Terang Usir Kegelapan
Patut kita apresiasi kesadaran para mahasiswa itu muncul, yang artinya sebagai generasi pembawa perubahan mereka tahu masyarakat tempat hidup mereka sedang tidak baik-baik saja. Masyarakat tempat dimana kelak mereka mengabdi dan menyebar ilmu sedang menderita berat dan tidak sejahtera.
Sayangnya tuntutan yang ditawarkan kepada pemerintah sejatinya tidak menyelesaikan masalah hingga ke akarnya bahkan ada yang menawarkan untuk kembali pada demokrasi kerakyatan. Jika mau menggali lebih mendalam, pangkal persoalan mengapa pemerintah seolah ringan tangan menyiksa rakyat baik dengan kebijakan maupun lisan adalah karena penerapan sistem demokrasi.
Baca juga:
Pemangkasan Anggaran Berhemat Untuk Siapa?
Kekhawatiran mahasiswa akan nasib rakyat Indonesia di masa mendatang bakal menjadi gelap jika tidak dibarengi dengan kesadaran politik dan kritis , sekaligus kesadaran itu juga harus bisa memberikan solusi yang benar. Kesadaran inilah yang sebenarnya hanya akan muncul dari Islam. Sebab Islam sejatinya solusi bagi setiap manusia. Allah SWT. Menciptakan manusia tentu secara logika juga menetapkan aturan, agar manusia yang Ia ciptakan mampu bertahan dari segala kesulitan hidup.
Mahasiswa seharusnya menjadi agen perubahan untuk mengemban risalah Islam dengan mengoreksi penguasa atas spirit amar makruf nahi mungkar dan menyuarakan solusi Islam karena hanya dengan penerapan sistem Islam meniscayakan masa depan masyarakat gemilang bukan gelap atau suram. Islam adalah akidah sekaligus sebuah peraturan hidup.
Dimana Rasulullah Saw. Sepanjang usianya hanya menerapkan Islam, diikuti oleh para sahabat yang dikenal dengan Khalafaur Rasyidin, pengganti Rasulullah yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ustman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Berlanjut kepada kekhilafahan yang banyak hingga berakhir pada Kekhilafahan Turki Utsmani. Dunia tak bisa mengingkari bahwa kekayaan Islam kala itu bak mercusuar yang memiliki daya tarik luar biasa dari negara-negara di sekitarnya.
Maka, pemuda hari ini, selain memberikan pendapat nyata dalam sebuah demonstrasi juga harus diimbangi dengan tsaqofah Islam agar seimbang antara aqliyah (pola pikir) dan Nafsiyahnya (pola sikap). Sebab menjadi kewajiban untuk meneladani Rasulullah dengan bergabung bersama kelompok dakwah ideologis agar dapat mengawal perubahan sesuai contoh Rasulullah. Allah SWT.berfirman, “Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya”. (TQS Al-Hasyr :7). Wallahualam bissawab. [SNI].
Komentar