Sulitnya Bertahan Hidup, PMI jadi Pilihan

Suara Netizen Indonesia–Sekretaris Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Kediri, Jumadi mengatakan, jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Kediri mengalami peningkatan sebesar 30 persen pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023, atau tercatat ada penambahan 543 orang. Total PMI asal Kediri tahun 2024 mencapai 1.607 orang, sementara di tahun 2023 sejumlah 1.064 orang (tribunnews.com,3-2-2025).

Alasan utama masyarakat Kabupaten Kediri memilih menjadi pekerja migran menurut Jumadi adalah potensi gaji yang lebih menjanjikan di luar negeri. Sebagai contoh, di Taiwan, gaji untuk sektor informal mencapai sekitar Rp 10 juta rupiah, sedangkan di sektor formal bisa mencapai Rp 13 juta rupiah. 

Dan hampir 50 persen PMI yang pulang ke Indonesia memutuskan untuk kembali bekerja di luar negeri, dengan tujuan Taiwan 647 orang, disusul Hongkong sebanyak 554 orang, dan Malaysia 160 orang. Sisanya, sekitar 246 orang, tersebar di Qatar, Brunei Darussalam, dan Singapura.

Pemerintah, melalui Disnaker Kabupaten Kediri mengaku memiliki data lengkap terkait warga yang berangkat bekerja ke luar negeri sehingga bisa melakukan pengawasan lebih ketat untuk memastikan tidak ada warga yang berangkat melalui jalur non-prosedural. 

Baca juga: 

Bagi-Bagi Bansos Demi Kebutuhan Warga atau Raihan Suara?

Demikian pula Disnaker Kabupaten Kediri memiliki berbagai program pelatihan yang siap membantu para calon pekerja itu meningkatkan ketrampilannya. Program itu antara lain pelatihan barista, teknisi AC, dan pelatihan kompetensi lainnya yang telah disertifikasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). 

Negara Kaya, Rakyat Cari Kerja Susah

Sebetulnya ini tamparan bagi penguasa negeri ini, negara kaya raya, namun rakyat sudah cari kerja. Hingga memaksakan diri bekerja di luar negeri yang risikonya tidak sepele. Selain karena ada perbedaan budaya dan bahasa, pekerjaan yang ada lebih ke arah buruh. Bisa jadi di daerah asal mereka sudah memiliki harta, tanah, ternak dan lainnya namun tak mencukupi biaya hidup yang lebih tinggi. 

Ketika di negeri orang tak jarang malah mendapatkan siksaan hingga nyawa melayang. Kurs dollar yang mereka terima tak bisa sebanding dengan risiko. Dari pelecehan hingga human trafiking. 

Belum lagi risiko berpisah dari keluarga selama bertahun-tahun, PMI yang lebih banyak perempuan adalah tenaga murah dan paling dicari karena minim tuntutan, tapi bagaimana dengan keluarga, kewajiban dalam rumah tangganya? Bekerja di negeri orang yang tak mengenal mana mahram dan bukan. Apalagi mencari nafkah bagi seorang muslimah bukan sebuah kewajiban. 

Baca juga: 

Gencatan Senjata Disepakati, Selesaikan Masalah Palestina?

Akidah pun menjadi pertaruhan. Sebab bukan hanya masalah halal haram yang jadi persoalan dan di luar negeri pun sudah lebih mudah mendapatkan yang halal, kewajiban sebagai Ummu wa rabbatul bait (ibu dan pengatur rumah tangga) dan madrasatul ula (pendidik pertama bagi anak-anaknya) yang akhirnya terbengkalai. Efek domino sedang menanti, yaitu generasi yang lemah karena kurangnya support system dalam keluarga. 

Islam Jamin Kesejahteraan Hakiki

Inilah yang kita rasakan ketika negara menerapkan sistem ekonomi kapitalisme. Negara mengurusi rakyat ala kadarnya, asal hidup minimalis bisa terealisasi. Negara wajib memberi tambahan ketrampilan bagi warganya sekaligus menjamin ketersediaan lapangan pekerjaan secara merata. Bukan memberi jalan pergi ke luar negeri. Ini sama saja dengan negara gagal mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. 

Sungguh! Dalam Islam yang terjadi pasti sebaliknya, sebab seorang pemimpin dalam Islam berfungsi sebagai Raain, sebagaimana sabda Rasulullah Saw., “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari). 

Syariat Islam sebagai dasar aturan bernegara, mewajibkan Khalifah menyediakan pekerjaan, baik sebagai ASN, ataupun pekerja dalam industri negara (BUMN) yang mengelola kepemilikan negara ( jizyah, fa’i, ghanimah, usyur, bea cukai dan lainnya) dan umum dari berbagai kekayaan alam, tambang, energi, hutan, laut dan lainnya. 

Negara juga wajib menyediakan lahan yang ditelantarkan selama tiga tahun berturut-turut untuk dikelola bagi yang mampu, negara menjamin distribusi berbagai pelayanan publik merata di desa maupun di kota, seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, masjid, jalan dan lainnya. 

Negara tidak memungut pajak dan tidak berutang kepada asing. Hubungan dengan negara kafir harbi fi’lan ( negara yang memerangi Islam dan kaum muslim) akan diputus. Ketika akses kepada pemenuhan kebutuhan pokok mudah, maka rakyat tidak perlu lagi mengadu nasib di negeri orang. Sebab para kepala keluarga atau pria baligh dapat dengan mudah menafkahi keluarga mereka tanpa perlu khawatir biaya lainnya, sebab negara hadir seratus persen dalam memenuhinya. Wallahualam bissawab. [SNI]