Stunting Penting atau Genting?

Sri Mulyani menceritakan kisahnya saat rapat dengan Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman dan membahas betapa pentingnya mengatasi stunting. Sub kegiatan stunting di pemerintah daerah bisa menembus 283 kegiatan, dengan total anggaran Rp77 triliun.

Menurut Sri Mulyani, sub kegiatan nomor dua paling menyedot anggaran pemberantasan stunting yaitu koordinasi, yang anggarannya Rp240 miliar. Sementara itu, anggaran untuk makan bayi dinilai masih sangat kecil, hanya Rp34 triliun. “Bayangkan, yang betul-betul sampai ke mulutnya bayi atau ibu yang hamil untuk bisa mencegah stunting itu hanya porsi yang sangat kecil. Karena ada 283 kegiatan, termasuk yang tadi disampaikan Pak Menteri PPN/Bappenas (Suharso Monoarfa), ganti pagar Puskesmas masuk dalam kategori stunting,” katanya di Aula Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa, 14 Maret 2023 lalu.

“Kita mungkin ketawa, tapi ini juga menggambarkan betapa PR kita banyak sekali. Seperti tadi saya sampaikan, yang paling berat adalah mensimplifikasi birokrasi kita sendiri. Bagaimana birokrasi tidak self serving hanya untuk sekadar naik pangkat, namun betul-betul bekerja menyelesaikan masalah yang ada di dalam perekonomian dan bangsa kita,” sambung Sri Mulyani.

Mau heran atau tertawa? Faktanya inilah Indonesia, negara kaya raya namun kasus Stunting merata di setiap wilayahnya, baik desa maupun perkotaan, bahkan ibukota negara. APBN yang sejatinya diperuntukkan kesejahteraan rakyat morat-marit ( berantakan , Jawa, pen). Tidak sesuai peruntukan baik anggaran maupun nominalnya. Jangan tanya pula bagaimana distribusinya, sebab di setiap daerah juga marak korupsi dana APBN ini.

Tak kalah gelinya dengan menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa pun mencium kebohongan pemerintah daerah (pemda) dalam menghitung data stunting. Karena itu, data penanganan stunting jangan Cuma berfokus pada angka. “Karena beberapa kali di daerah, cara menghitung stunting itu misleading semua, ngapusi (bohong) saja itu,” katanya dalam Rakorbangpus di Kantor Bappenas, Kamis, 6 April 2023. Stunting bukan berarti anak sudah lewat 5 tahun itu stuntingnya hilang, kemudian hilang saja di numeriknya, itu kan aneh. Terus masuk populasi bayi baru, terus dihitung lagi. Jadi ada beberapa hal perlu diluruskan,” sambung Suharso (cnnindonesia.com,6/4/2023).

Suharso menyebut prevalensi stunting saat ini masih tinggi, mencapai 21,6 persen. Pemerintah masih perlu kerja keras untuk menurunkannya sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, di mana prevalensi stunting turun 3,8 persen per tahun. Fakta di lapangan, pendataan negara memang kesannya hanya sekadar proyek. Berkali-kali lembaga negara mulai dari BPS hingga Dispenduk mendata warga, namun tak ada kaitannya dengan pengurangan rakyat miskin, menghilangnya pengangguran hingga Stunting. Semuanya menuju angka yang yang lebih tinggi dari sebelumnya. Disebut proyek, sebab yang turun hanyalah honor petugas relawan pendataan.

Merespon target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 pemerintah, Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Maluku Utara (Malut) menggelar forum koordinasi percepatan penurunan stunting dan fokus di kawasan Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T).

Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Malut, Ansar Djainahu mengatakan, agar percepatan penurunan stunting penanganannya di kawasan 3T harus tepat sasaran, dimulai dari calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca persalinan dan baduta serta balita. Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan SSGI tahun 2021 berada di angka 27,7 persen dan tahun 2022 berada di angka 28,5 persen. Itu artinya, balita stunting di Kabupaten Kepulauan Sula mengalami peningkatan sebesar 0,8 persen dan diperlukan upaya-upaya untuk menurunkan angka stunting tersebut (republika.co.id, 8/4/2023).

Stunting masih tetap genting

Berbagai pergerakan dan pernyataan pejabat beberapa pejabat negeri ini, ternyata stunting masih menjadi PR besar negeri ini, apalagi kemiskinan tinggi bahkan kemiskinan ekstrim juga. Anggaran ada, namun ternyata tidak tepat sasaran. Wajar jika stunting sulit diatasi. Penerapan ekonomi kapitalis jelas sumber utama terjadinya stunting. APBN yang terbatas sumber pemasukannya jelas mempersulit pemerintah dalam pembiayaan urusan rakyatnya. Belum lagi dengan mindset pemerintah kapitalis yang begitu tunduk dengan Bank Dunia dan pihak-pihak yang menawarkan pinjaman atas nama hibah dan investasi menjadikan utang terus menerus ada dan dianggap sebagai faktor utama percepatan pertumbuhan ekonomi.

Belum lagi dengan perilaku tamak dan korup yang kerap kali diperlihatkan para pejabat negeri ini membuat arah terwujudnya kesejahteraan kian jauh. Program-program pengentasan kemiskinan dan Stunting hanya berjalan di permukaan, bak bedak tebal menutupi muka yang bopeng, justru lebih giat menggalang dana dan simpati yang berhubungan dengan pemilu. Seolah-olah, di sanalah perjuangan dan pengorbanan yang sebenarnya, padahal, ganti pemimpin Islam sekalipun, jika sistemnya tetap sama, fix! Tak akan ada perubahan.

Islam Mensejahterakan Rakyat

Islam menjamin kesejahteraan setiap individu rakyat dengan berbagai mekanisme. Terlebih anak-anak adalah calon generasi penerus penjaga peradaban mulia. Pertama, negara akan memastikan setiap ayah atau laki-laki baligh mendapatkan pekerjaan yang layak agar dapat menafkahi keluarga dan orang-orang yang berada di bawah tanggungjawabnya.

Negara akan membuka lapangan pekerjaan yang sangat banyak di bidang industri, dengan banyaknya perusahaan negara yang mengelola SDA dan barang tambang, energi yang menjadi kepemilikan umum dan negara. Haram hukumnya menyerahkan pengelolaannya pada asing.

Negara juga akan menjamin pekerjaan di luar industri misalnya untuk jasa, ASN ataupun swasta, jika individu rakyat kesulitan memperoleh modal, baik bergerak maupun tidak maka negara akan menyediakannya. Misalnya jika ingin mengelola pertanian, namun tak punya lahan. Maka negara akan memberikan tanah atau lahan yang tidak diurusi pemiliknya selama tiga tahun berturut-turut kepada mereka yang bisa mengelola. Bahkan juga menyediakan modal, bibit, pupuk, obat, pelatihan dan penyuluhan dan lainnya sehingga individu rakyat ini mampu berusaha secara mandiri. Begitupun di bidang lainnya.

Negara juga akan menjamin penyelenggaraan pendidikan berkualitas dan gratis agar bisa diakses setiap individu rakyat, dimanapun berada, termasuk daerah terluar, terpinggirkan. Demikian pula dengan kebutuhan pokok kesehatan, keamanan akan juga dijamin negara agar aktifitas individu rakyat berjalan dengan lancar. Dengan penerapan berbagai sistem lainnya ini, sesuai dengan tuntunan Islam dapat mencegah terjadinya stunting secara tuntas.

Penerapan sistem ekonomi Islam akan menjamin setiap anak, bahkan sejak dalam kandungan terjaga dan terhindar dari resiko stunting. Sehingga tak hanya berupa edukasi pangan sehat dan bergizi, juga pendampingan keluarga baru agar siap membina keluarga baru dengan kelahiran anak-anak. Namun, peran negara yang totalitas inilah yang akan sangat membantu terciptanya kesejahteraan. Jaminan mudahnya akses rakyat untuk mendapatkan papan murah, bersih dan jauh dari wilayah industri. Berikutnya kemudahan pemenuhan sandang dan pangan yang bebas dari praktik-praktik curang para pebisnis nakal.

Sebab, negara akan melarang perusahaan multinasional menguasai pasar bahkan mengendalikan harga, termasuk jika ada praktik penimbunan, permainan harga dan lainnya yang tidak sesuai dengan syariat. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw, “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari). Di tangan pemimpin yang menerapkan syariat Islam sajalah, pengaturan dengan sistem Islam bisa berjalan.

Maka, sudah selayaknya, sistem kapitalisme hari ini yang mengatur urusan manusia harus dicabut, selain cacat sejak lahir, karena lahir dari pemikiran manusia yang terbatas juga tak akan membawa berkah sampai kapanpun. Wallahu a’lam bish showab.