PHK Massal Raksasa Digital Akibat Sistem Kapital

PHK massal menimpa berbagai startup. Beberapa menyalahkan resesi ekonomi. Dilansir dari media CNBCIndonesia.com (18/11/2022) Pemerintah Indonesia yakni Joko Widodo secara gamblang mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi perekonomian di tahun 2023 yang akan lebih suram. Tekanan ekonomi diprediksi telah menyebabkan permintaan di pasar ekspor anjlok parah. Akibatnya, stok di pabrik dalam negeri menumpuk, menyebabkan pengurangan produksi hingga berujung Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) puluhan ribu buruh. 

Dalam catatan CBNC Indonesia, sepanjang tahun 2022, sejumlah rangkaian PHK karyawan diambil oleh startup dan Emiten teknologi. Emitan teknologi PT Gojek Tokopedia (GoTo) yang memutuskan PHK karyawan turut menambah panjang daftar startup dan perusahaan teknologi yang melakukan PHK karyawan di Indonesia. Diantaranya, Xendit, Carsome, Shopee, Tokocrypto, Lummo, Twitter, Meta.

Biang Kerok PHK Massal di Startup

Direktur eksekutif Celios (Center of Economic and Law Studies), Bhima Yudhistira menyatakan bahwa fenomena melakukan rekrutmen besar-besaran secara agresif (overstaffing) salah satu biang kerok PHK massal di startup terjadi. Ia pun memprediksi gelombang PHK akan terus terjadi diberbagai perusahaan layanan digital lainnya. Mulai dari Fintech, Edutech, Healthtech juga Riskan.

Sejatinya ambruknya startup sudah dapat diprediksi sebelumnya sebab sistem bisnisnya yang bersifat rapuh. Diantaranya berbasis pada ekonomi non-riil. Di awal ada propaganda bahwa startup dapat menjadi penyelamat ekonomi, banyak membuka lapangan kerja. Namun faktanya bisnis tak mampu berjalan dikarenakan beberapa faktor yakni tidak diterima pasar, dana habis, dan sebagainya, akhirnya ambruk satu persatu.

Di samping itu, penyebab utama terjadinya fenomena PHK massal yakni diterapkannya sistem kapitalisme, sistem yang menghalalkan cara demi mengejar keuntungan materi semata. Pasalnya, pada masa pandemi disaat kegiatan ekonomi rill dibatasi, muncullah peluang bisnis dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, situs web dan internet. Bagaikan madu manis yang mengundang para investor memberikan kontribusi penanaman modal. Namun yang disayangkan, dana yang diberikan para investor bukan bentuk rill melainkan saham dan satu investor bisa membiayai lebih dari satu perusahaan.

Disinilah letak kezaliman sistem kapitalisme. Penguasa tidak berdaya menampung para pegawai yang nasibnya di PHK sebab sejatinya penguasa lebih memfokuskan diri kepada para pemilik modal (kapital-korporasi) bukan rakyat banyak. Kebijakan yang dibuat pun bernafaskan kapitalisme. Untung dan rugi masih jadi pertimbangan yang diutamakan, padahal penguasa sebenarnya berperan meringankan beban rakyat serta memudahkan urusan rakyat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup.

Atasi dengan Sistem Ekonomi Islam

Islam tidak bergantung kepada investasi asing karena hal itu bisa menjadikan ketergantungan terhadap negara lain. Jika negara tidak mengutamakan sektor riil, industri tidak menjadi prioritas dan produksi negara menjadi tidak ada. Sama saja dengan bergantung pada produk negara lain. Dampaknya, kita akan terus-menerus bergantung impor. Dengan demikian, sistem ekonomi Islam mencegah terjadinya bubble burst.

Negara Islam kafah mengembangkan tiga sektor industri, yaitu industri berat, industri strategi berbasis militer, dan di bidang ekonomi untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Untuk menjalankan tiga industri ini, negara harus menjadi negara berdaulat berlandaskan ideologi Islam dalam bentuk negara Khilafah Islamiah.

Negara akan menerapkan sistem ekonomi Islam yang mencakup tentang perolehan harta kekayaan dan pemanfaatannya, baik untuk kebutuhan konsumsi maupun distribusi. Asas sistem ekonomi Islam berdiri di atas tiga pilar, pertama, cara harta diperoleh (menyangkut kepemilikan); kedua, terkait pengelolaan kepemilikan; dan ketiga, terkait distribusi kekayaan di tengah masyarakat agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi.

Sistem ekonomi Islam menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok per individu rakyat, bukan per kapita sehingga negara betul-betul me-riayah (mengurusi) rakyatnya dengan sungguh-sungguh, tidak sekadar mencari untung untuk kepentingan segelintir orang atau swasta. Maka dari itu sudah saatnya kita beralih ke sistem syariah Islam kaffah yakni Daulah Khilafah.

Wallahu’alam Bisshawab.